Selasa, 28 April 2009

kebudayaan

ANALISA KEBUDAYAAN
Tuesday, December 13, 2005
INILAH DALANG DARI SEGALA DALANG PELANGGARAN HAM DI INDONESIA
- Indonesia sejak dulu hingga kini selalu menjadi incaran negara asing untuk dijajah atau dijadikan negara boneka, contoh negara asing misalnya: Inggris, Portugis, Belanda, Jepang, USA, Singapore, Arab Saudi, dst. Alasan utama negara asing itu adalah: geo politik yang baik, kaya raya sumber alam, subur sekali, kaya akan laut yang berarti kaya akan ikan yang merupakan sumber pangan yang luar biasa, kaya manusia shg baik untuk pasar/konsumsi, indah sekali bak mutiara di katulistiwa, dst.
- Bung Karno (BK) adalah seorang jenius yang disegani oleh dunia internasional di masa hidupnya. BK mempunyai visi sangat jauh kedepan untuk Indonesia yakni Indonesia adalah: non blok, mandiri (berdikari = berdiri diatas kaki sendiri), berkepribadian kuat, berbasis Bhineka Tunggal Ika (pluralisme), serta berdasar Pancasila, dan tidak mau tergantung pada utang luar negeri (semboyan BK: “Go to hell with your aids!”). Pada usia yang masih muda (k.l. 30 tahun), Soekarno muda sudah berani menelorkan gagasan “Indonesia Menggugat” didepan pengadilan Belanda.
- Super power dunia saat itu (1960 s/d 1980) adalah USA yang kapitalis dan Rusia yang komunis. Kedua negara adidaya ini terusmenerus menjadi sumber kekacauan/pergolakan (atau dalang internasional) di banyak negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Indonesia dengan segala kelebihannya/kekayaan alamnya jelas merupakan target perebutan hegemoni oleh kedua negara adidaya tsb.
- Untuk menguasai Indonesia, USA dkk. dengan cerdik telah menyiapkan SDM, kelompok SDM ini nantinya disebut sebagai Mafia Berkeley (untuk intelektual sipil) dan Mafia West Points (untuk mafia Angkatan Darat). Jendral Soeharto yang cerdas namun licik mampu melihat adanya kemungkinan untuk menguasai Indonesia melalui kupdeta militer yang merangkak. Maka Soeharto dkk. lalu melakukan konspirasi dengan USA (via CIA) tuk menusuk bangsanya sendiri (Bung Karno) di tahun 1965. Pada tahun 1965, Indonesia sedang dijadikan ajang pertempuran ideologi antara USA dkk. melawan Rusia dkk. USA dibelakang militer/AD dan mahasiswa, sedangkan Rusia dibelakang PKI. Di Indonesia yang menang USA, di Vietnam yang menang Rusia.
- Pembunuhan para jendral (Ahmad Yani, Suparman, Tendean, dst) adalah dikarenakan mereka menolak melepas prinsip non blok dan menolak untuk berpihak pada regim Soehato/USA. Selain itu, mereka harus dihabisi Soeharto dkk. agar tidak menjadi pesaing/duri dalam daging. Nasution yang dapat menyelamatkan diri, akhirnya terpaksa bergabung dengan Soeharto; pada akhirnya: Jendral Soeharto menjadi presiden, dan Nasution menjadi ketua MPRS, mulai saat itu Indonesia dibawah regim militer (eksekutip dan legislatip dibawah militer) dan menjadi negara boneka USA! Keterlibatan AS dalam kupdeta militer yang merangkak di tahun 1965 di Indonesia sudah banyak ditulis. Semalam sebelum pembunuhan, Soeharto telah diberitahu oleh Latief akan adanya aksi ini, namun ia tidak bertindak sama sekali. Selain itu, para jendral itu harus dihabisi Soeharto dkk. agar tidak menjadi pesaing/duri dalam daging. Nasution yang dapat menyelamatkan diri, akhirnya terpaksa bergabung dengan Soeharto; pada akhirnya: Jendral Soeharto menjadi presiden, dan Nasution menjadi ketua MPRS, mulai saat itu Indonesia dibawah regim militer (eksekutip dan legislatip dibawah militer, sehingga tak dapat disangkal lagi bahwa telah terjadi coup d’etat oleh TNI AD!), dan Indonesia menjadi negara boneka USA!
- Jendral Soeharto beserta para jendral TNI AD kemudian memprovokasi/mendalangi massa NU (umat Islam, terutama di Jatim) untuk membantai ratusan ribu massa PKI yang tak berdosa dan tidak tahu menahu tentang politik di desa2 ditahun 1965, hal ini dilakukan untuk menutupi coup detat angkatan darat sekaligus mengkambinghitamkan PKI. Cara provokasi adalah dengan melarang surat kabar umum beredar, dan hanya harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha (keduanya milik TNI AD) saja yang boleh beredar. Isi beritanya sangat provokatip dan tendensius, misalnya pesta Gerwani dan penyiksaan para jendral di Lubang Buaya; berita ini dibuat untuk menjadikan PKI musuh bersama bangsa. Pembunuhan yang lebih kejam lagi adalah “pembunuhan kemanusiaan” terhadap anak cucu para anggota PKI yang tidak tahu menahu dan tidak terlibat politik dengan cara merintangi perkembangan kepribadian, emosi dan bisnis mereka (alat2 pembunuh yang diciptakan misalnya: litsus dan S.K bebas G30S). Operator pembunuhan nasional ini adalah pasukan KOPASUS/RPKAD. Baru Gus Dur saja (saat itu sebagai presiden) yang meminta maaf atas kebiadaban umat NU dalam menjagal sesama anak bangsa. Semenjak sukses adu domba ditahun 1965, maka hobi para jendral TNI AD itu s/d sekarang masih diteruskan dengan banyaknya kasus2 kerusuhan massa di berbagai daerah, misalnya: Tisakti, Pembantaian Tionghoa, Ambon, Poso, Sampit, Banyuwangi-santet, dst. (harap baca artikel George Aditjondro).
- Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘boneka Indonesia’ ketangan USA dkk., hasil tangkapan pun dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambilalihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut "ekonoom-ekonoom Indonesia yang top". Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ’the Berkeley Mafia’ (yang kebanyakan dosen UI), karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, mereka menawarkan : … buruh murah yang melimpah… cadangan besar dari sumber daya alam … pasar yang besar." Di halaman 39 ditulis: "Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ’Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffry Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Sampson, telah mempelajari dokumen-dokumen konferensi. ’Mereka membaginya ke dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan: ini yang kami inginkan: ini, ini, dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia.
- Tusukan regim Soeharto atas bangsanya/Soekarno mengakibatkan kekayaan alam Indonesia dari Sabang (LNG Arun) s/d Merauke (Free Port ) jatuh ketangan negara Barat terutama USA. Regim militer dibawah Soeharto bersama USA dan negara barat lainnya bagaikan merampok Indonesia (diawal kejayaan Soeharto), misalnya konsesi tambang2: Freeport, Caltex, LNG Arun, dst; juga lewat IMF dan world bank. Manusia Dayak, Riau, Aceh, dan Irian tetap sangat miskin, walau daerahnya sangat kaya raya; yang kaya adalah pejabat Jakarta dan negara asing. Walau regim Soeharto korup sekali, IMF dan world bank terus memberikan hutangnya! Indonesia lalu menjadi akditip terhadap hutang, strategi gali-tutup hutang dilakukan, pejabat penanda tangan hutang tentu saja mendapat komisi, inilah yang membuat para petinggi Indonesia kecanduan berhutang! Soeharto sungguh2 menggadaikan negara ini ke negara asing! Boleh dikatakan bahwa 1/3 kekayaan alam Indonesia jatuh ketangan asing, 1/3 nya lagi jatuh ketangan para penguasa hitam terutama di Jakarta (birokrat, politisi, jendral AD/POLRI, dan konglomerat hitam), dan hanya 1/3 sisanya saja yang menjadi sumber APBN kita! Maka benarlah bahwa pemilik kekayaan alam Indonesia itu bukan manusia lokal seperti Dayak, Riau, Aceh, dan Irian, melainkan negara adidaya dan para oknum pejabat pusat di Jakarta. Tidak heran kalau mereka berkeinginan melepaskan diri dari Indonesia sebab mereka tetap miskin, bagaikan anak ayam mati dilumbung padi!
- Untuk mengelabui sejarah pelanggaran HAM 1965 atau kupdeta militer, maka secara licik regim militer memakai strategi: 1) Semua jalan raya disemua kota besar Indonesia diinstruksikan untuk memakai nama para jendral Angkatan Darat yang terbunuh secara konyol namun tragis (A. Yani, Panjaitan, dst.) dan mereka ini digelari pahlawan nasional, langkah ini disertai pendirian monumen2 yang bersifat otot dan kekerasan: patung tentara dan bambu runcing, peran kecerdasan para intelektual seperti organisasi Stovia, Bung Karno, Bung Hatta, Sri Sultan HB IX, yang justru lebih penting malah diabaikan; ini mirip strategi: “Maling teriak maling”. 2) Hari lahir Pancasila digantikan dengan hari kesaktian Pcsl. 3) Direkayasa film sejarah yang menipu yang wajib diputar secara nasional setiap tahunnya. 4) Dibuat buku wajib sejarah untuk SD s/d SMA yang menyesatkan. 5) Menciptakan sekolah bagi eselon satu pegawai negeri yaitu LEMHANAS (lembaga ini adalah monumen resmi kemenangan militer terhadap sipil, saat ini masyarakat dikelabui dengan mendudukan seorang Sipil sebagai kepalanya, apa sih arti seorang dibanding segerombolan militer? Pada umumnya kepala LEMHANAS akan dihadiahi jabatan yang amat basah, minimal menteri, seperti Yuwono Sudarsono dan Purnomo Yosgiantoro). 5) Menciptakan penataran P4 dan mata kuliah Kewiraan (dibawah kendali militer yang ketat). 6) Mewajibkan litsus dan surat bebas G30S bagi pencari kerja. 7) Stigmatisasi PKI sebagai pengkhianat bangsa. 8) Mendirikan berbagai LSM/ORMAS untuk melawan bangkitnya gerakan penegakan kebenaran sejarah 1965. 9) Menguasai berbagai mass media baik koran, radio, dan terutama TV untuk menjadi leader dalam pembentukan opini bangsa. 10) Membrangus kampus dengan wawasan Almamater (dan sekarang ini dengan strategi melibatkan para dosennya untuk ber multi fungsi yaitu: dosen, selebritis, bisnis, dan politikus). 10) Menugas belajarkan para jendral TNI/POLRI lalu beramai-ramai menempuh program MM dan MBA untuk menjustifikasi peran multi fungsi mereka (inilah saat dimulainya perusakan mutu pendidikan tinggi di Indonesia; banyak militer yang malas kuliah/belajar namun tetap ingin lulus, dan dosennyapun takut pada para preman berbintang yang digaji negara ini). 11) Terus menerus menyewa ilmuwan untuk menulis buku sejarah versi mereka (= regim militer), terutama ilmuwan Barat mengingat bangsa Indonesia masih merasa rendah diri ketimbang kulit putih. 12) Last but not least, menyelubungi kupdetat merangkak militer ini dengan menciptakan “ideologi baru yang disebut Dwi fungsi ABRI”.
- Mengingat kasus 1965 adalah kasus pelanggaran HAM yang maha besar, bahkan lebih kejam daripada Hitler di Jerman, sebab regim Soeharto membantai bangsanya sendiri itupun s/d anak-cucu, Hitler/Jerman membantai Yahudi, maka level pelanggaran HAM 1965 sudah tingkatan internasional. Para oknum Jendral AD sebagai pelaku kebiadaban yang luar biasa itu kini hidupnya selalu berkeringat dingin campur darah, ketakutan, kecemasan, rasa bersalah dan hidupnya selalu dibayang-bayangi/dihantui wajah hampir sejuta jiwa korban manusia. Demi menghindari tuntutan yang maha luar biasa besarnya dan beratnya dari para korban G30S tsb., para oknum Jendral AD ini terus menerus menggunakan politisasi agama Islam untuk melawan gerakan pelurusan sejarah. Terutama menggunakan para pemuka agama, LSM2, dan cendekiawan kampus. Dana finansial bagi mereka tidak masalah, sebab 1/3 harta negara Indonesia telah mereka kuasai, ini hasil merampok bangsanya sendiri selama kurang lebih 32 tahun. Kedigdayaan mereka adalah kemampuan menguasai atau menyusupi semua mass media di Indonesia: dari televisi, radio, s/d koran. Bahkan koran terbesar di Indonesia, yakni Kompas, pun telah mereka susupi. Jika anda adalah pembaca yang sangat cerdas, teliti, serta selalu sadar dan waspada, maka setiap kali ada berita di Kompas tentang usaha pemulihan nama baik para korban stigmatisasi PKI (yang saat ini mereka sudah tua, diatas 65 th), selalu diikuti gambar/poto yang menyolok sekali tentang demonstran yang mengingatkan akan bahaya timbulnya PKI bila hak mereka dipulihkan (catatan: mengapa bukan bahaya KKN, Orba dan militerisme yang ditakutkan?), demo ini pada umumnya menggunakan atribut Islam, misalnya menggunakan bendera Front Pembela Islam. Demikian pula, tulisan bermutu Kwik Kian Gie yang berusaha membeberkan konspirasi regim Soeharto dengan regim USA tidak dapat dimuat di Kompas, melainkan Jawa Pos. Prof. Ben Anderson, ahli G30S, menyiratkan sikap mendua bos Kompas yakni Jacob Utama (sebab saat regim Soeharto berkuasa, Jacob Utama termasuk pendukungnya, untuk ini mohon dibaca artikel yang lain). Satu2nya kesulitan mereka adalah menguasai informasi di internet yang bebas-merdeka!
- Pada sekitar tahun 1990 an, Soeharto menyadari kesalahannya dalam menggadaikan dan merampok negaranya, disamping ia sudah terdesak oleh kaum reformis, maka ia pun ingin banting stir, ingin lepas dari cengkeraman USA. Selain Soeharto, Sadam Husein dan Osama Bin Laden adalah boneka USA yang sadar kalau hanya sekedar diperalat dan diperas. Salah satu cara teraman adalah berlindung dibalik agama dengan menggunakan politisasi agama. Selain mendirikan ICMI, mempekuat cengkeraman pada MUI dan HMI, Suharto juga mengganti para menterinya yang semula berwajah Nasionalis menjadi bernuansa Arab-Islami demi mengambil hati umat Islam guna menyelamatkan regim militer dan ORBA. Para menteri keturunan Arab tsb. adalah: Marie Muhamad, Ali Alatas, Saleh Affif, Fuad Hasan, Bedu Amang, Fuad Bawazir, dsb. Kemudian mbak Tutut Suharto yang cantik dan seksi ke Mekah segera naik haji, dan sepulangnya dari Arab, beliau memakai jilbab. Bob Hasan pun berganti nama menjadi Muhamad Hassan.Untuk ini, pembaca dimohon mengunjungi artikel di http://www.diskusikebudayaan3.blogspot.com yang menceritakan bagaimana begawan politik Soeharto dengan seni yang indah dan tinggi sekali memperdaya bangsanya sendiri. Dengan strategi save exit yang jitu, melalui politisasi agama, maka regim Soeharto dkk. selamat dan sejahtera s/d saat ini, namun bangsa Indonesia menjadi dimasukan kepihak Timur Tengah/Arab dalam menghadapi dunia barat!
- USA, yang dipenuhi pemenang hadiah Nobel dan orang Yahudi yang cerdas, menyadari strategi Soeharto. Maka digunakanlah alat internet untuk menembus dominasi mass media dalam negeri Indonesia yang dikuasai regim ORBA; antara lain dibuatlah web site Apa Kabar yang dikelola John McDougall dari Maryland USA. Ingat, s/d sekarang musuh paling ditakuti oleh setiap regim militer/diktator diberbagai negara adalah internet, mengingat internet tidak bisa dikontrol. Melalui web site ini, para cerdas-cendekia di Indonesia dicerahkan dan disadarkan tentang berbagai strategi Soeharto untuk berkuasa selama 30 tahunan. Artikel berbobot itu silih berganti muncul dan berasal dari para pakar politik tentang Indonesia, misal: Ben Anderson, Wiliam Lidle, Jeffry Winters, Harould Crouch, Gus Dur, Arief Budiman, M. Prabot Tinggi, George Adi Condro, Budiman Sudjatmiko, dst. Berkat artikel berbobot ini, maka percepatan reformasi terjadi dengan pesat sekali. Setelah selesai mempersiapkan manusianya, maka jago pakar politik USA dengan cerdik meluluh lantakan regim Soeharto (yang dianggap telah membangkang USA) dengan cukup membanting nilai tukar rupiah, puncaknya: 1 $ = Rp. 16.000,-. Hancurlah regim Soeharto, namun ia tetap dengan lihai memperdayai kaum reformasi, ia turun dari singgasana bagaikan tanpa tergores sedikitpun (baca artikel yang lain)! Setelah regim Soeharto runtuh, media internet Apa Kabar pun dihentikan dengan alasan kekurangan biaya dan man power. Sungguh licik dan hebooaaat ya para politisi sekaliber pemenang Nobel di USA dalam menggulung regim didikannya yang membangkang!
- Dengan merangkul Islam, oleh regim Soeharto, Indonesia seolah-olah ingin dilepaskan dari mulut harimau (USA), namun dimasukan mulut buaya (ARAB); hasilnya: Indonesia saat ini justru masuk mulut harimau dan sekaligus mulut buaya! Hal ini telah mengakibatkan Indonesia terus mengalami krisis kebudayaan s/d saat ini. Semestinya Indonesia terus mempertahankan sifat non-bloknya dan menjaga/memperkembangkan budayanya sendiri! Jadi, boleh dikata antara tahun 1960-1965: Indonesia dijadikan ajang pertempuran ideologi antara USA (kapitalis) melawan Rusia (komunis); kemudian mulai dari 1998 (awal reformasi semu) s/d sekarang, Indonesia dijadikan ajang pertempuran ideologi antara Barat (modern, sekuler) melawan Arab/Timur Tengah (Islam, non sekuler). Jadi, semenjak 1965, Indonesia sebenarnya tidak pernah merdeka dan mandiri lagi. Visi Bung Karno, yang non blok dan cinta budaya sendiri, seperti India dan RRC, negara yang mempunyai kepribadian sendiri dan mandiri, saat ini hanya tinggal kenangan... Indonesia sampai detik ini (Nov. 2005) sekedar menjadi ajang pertempuran ideologi asing… Sungguh sayang sekali.
- Mengingat tambang minyak di Timur Tengah (TIMTENG/Arab) terbatas umurnya (diperkirakan oleh para ahli tinggal sekitar 15 tahun lagi), disamping itu, penemuan energi alternatip akan dapat membuat minyak turun harganya, maka negara2 TIMTENG/ARAB harus berjuang sekuat tenaga dengan cara apapun untuk mendapat devisa dari alternatip lain, strategi termudah adalah politisasi agama Islam (mirip Soeharto dan Osama Bin Laden). Dampak gelombang politisasi agama Islam dari negara TIMTENG/Arab sangat terasa sekali dengan banyaknya pergolakan di: Thailand selatan, Philipina, Afganistan, negara Balkan/Rusia, dan Indonesia. Di Indonesia, hal ini mulai terasa dengan terusiknya pluralisme atau Bhineka Tunggal Ika. Dana trilyunan rupiah dikucurkan demi menjadikan Indonesia menjadi boneka Arab, baik melalui lembaga agama, pendidikan, maupun LSM2; sampai2 organisasi preman yang dinamai Pemuda Pancasila dan Front Pembela Islam pun kebagian dana ini dan mulai beraksi dengan mendirikan banyak pesantren di Kalimantan; masjid2 diseluruh pedesaan P. Jawa menjadi indah dan bagus, ini disertai dengan mewajibkan pakaian jilbab bagi wanita2 di pedesaan. Memang salah satu alternatip tergampang menjajah negara lain adalah melalui kebudayaan, misalnya membuat dominasi kebudayaan Arab lewat agama Islam; bahkan kalau mungkin membuat negara boneka Islam. Gerilya kebudayaan asing lewat agama begitu gencarnya, terutama lewat media televisi dan radio, masyarakat yang awam politik tidak akan menyadarinya. Jadi, dalang berbagai kekerasan dan kerusuhan berbasis agama Islam di Indonesia dan untuk level internasional adalah kelompok fundamentalis dinegara-negara Arab (bahkan politisinya). Sayangnya, militer, POLRI, dan Badan Intelijen justru memanfaatkan mereka ini mengingat hobi mereka untuk adu domba (ingat 1965) dan hobi bermulti fungsi: ya bisnis, ya militer, ya politik; dengan demikian profesionalisme mereka tak pernah tercapai, dan rakyat harus menerima getahnya: keamanan dan ketentraman terusik. Padahal begitu mudahnya untuk melacak kaum teroris melalui aliran dana di rekening bank (apapun pasti butuh dana), menyadap pembicaraan/sms via telepon/hp, dan internet. Dasar pagar makan tanaman, hal itu tidak dilakukan mereka!
- Jadi, dapat disimpulkan dalang tragedi 1965 ada dua, yaitu: untuk level internasional adalah USA dkk. (melalui operator CIA), sedangkan untuk level nasional adalah para jendral TNI AD yang pro USA dengan pimpinan jendral Soeharto (melalui operator: pasukan KOPASUS/RPKAD dibawah pimpinan Sarwo Edhi, mertua presiden SBY, yang kemudian meninggal secara mengenaskan). Selain itu, USA telah dengan cerdik mempersiapkan coup d’etat merangkak ini dengan teliti dan seksama, misalnya dengan mempersiapkan SDM yang berbobot yang disebut: Mafia Berkeley (untuk golongan Sipil, mayoritas berasal dari dosen Universitas Indonesia) dan Mafia West Point (untuk golongan TNI AD). Dengan demikian pengaruh USA sungguh kuat sekali melalui: para menterinya (Mafia Berkeley) dan ditopang para jendral TNI ADnya (mafia West Point). Pada saat itu, regim yang amat sangat korup seperti Soeharto, Marcos, Mobutu Seseseko, Syah Iran, Pinocet, dst., adalah hasil rekayasa politisi USA. Di negara Amerika Latin, politisi USA juga banyak mensuport regim militer yang juga dibuat amat sangat korup; demikian pula di Timur Tengah. Jendral Pinochet dari Chili, yang juga boneka USA, melakukan strategi kupdeta yang mirip dengan strategi Soeharto. Pinochet menyebut strateginya dengan nama sandi Operasi Jakarta! Dengan dibuat sangat korup, negara boneka mudah didikte oleh negara asing-tuannya! Akhir2 ini politisi USA mulai sadar bhw negara2 tsb. makin pandai, dan tidak bisa dibodohi lagi, maka arah kebijakan politiknya mulai berbeda! Dokumen nasional USA yang terbuka (setelah 30 tahun) menyiratkan hal ini, sayang dokumen ini ditutup kembali demi untuk mengelabui bangsa Indonesia untuk kesekian kalinya! Perlu diketahui, Sadam Husein dari Irak dan Osama Bin Laden pada awal mulanya adalah didikan/boneka USA, namun seperti Soeharto, mereka juga menyadari bahwa mereka hanya sekedar diperalat dan diperas oleh para politisi USA, lalu mereka justru berbalik melawan USA. Atas dasar fakta2 diatas, maka peristiwa G30S 1965 lebih tepat bila didefinisikan sebagai pengkianatan Soeharto terhadap bangsanya sendiri, bukan pengkianatan PKI.
- Setelah berhasil melakukan pembantaian massal 1965 kemudian dapat mengelabui bangsanya dengan sejarah bohong dan bodoh tentang peristiwa itu, maka mereka ini, s/d saat ini masih terus menerus mendalangi berbagai kerusuhan yang menjurus pelanggaran HAM berat diseluruh Indonesia, seperti misalnya: tragedi Trisakti, pembantaian etnis Tionghoa 1998, tragedi Semanggi, tragedi TIMTIM, tragedi Aceh, kerusuhan Maluku, Poso, Sambas, dst., dst., dst….. Sesungguhnya, adalah amat mudah untuk menangkap para dalang kerusuhan, yakni melihat aliran dana di rekening bank yang mencurigakan, menyadap HP/telpon dan informasi di internet, namun dasar bandit kelas berat, hal ini tidak mereka lakukan atau mereka justru sembunyikan! Rasa aman bangsa Indonesia mereka mainkan demi keuntungan ekonomi dan politik semata bagi kelompok mereka, keamanan adalah bisnis yang menggiurkan! Dari pihak negara, mereka dapat anggaran, dari pihak yang ketakutan/terancam: mereka juga dapat dana penjagagaan keamanan, dari luar negeri mereka dapat sponsor dana demi goalnya tujuan negara asing itu! Sungguh licik dan berjiwa bandit para oknum jendral AD/Polisi/BIN itu!

Buku-buku G30S

Buku Sukarno File, Berkas-Berkas Soekarno 1965-1967, dan Kronologi Suatu Keruntuhan, ditulis oleh Antonie CA Dake dan diterbitkan oleh Aksara Kurnia, Jakarta. Peluncurannya dilakukan tanggal 17 November 2005 yang juga dipublikasikan Kompas. Pada intinya menyatakan Soekarno, Presiden RI pertama, adalah biang dari peristiwa pembunuhan jenderal-jenderal TNI AD dalam peristiwa G30S. Sekaligus berakibat pembantaian massal mereka yang dituduh komunis. Buku serupa dengan Dake ini “G-30-S/PKI Gagal” ditulis oleh Mayjen (Purn) Samsuddin, Obor Jakarta 2004. Kedua buku ini tujuannya untuk meng-counter teori-teori yang berkembang yang dengan gamblang dan jelas menandaskan bahwa Soeharto adalah dalang G30S. Buku2 ini gagal memengaruhi opini. Karena, masyarakat kritis dengan bertanya, bisakah kalangan militer kita, khususnya TNI AD, bersikap jujur atau mengungkapkan kejadian sebenarnya waktu itu?
Sumber-sumber sejarah tentang G30S dari sumber terpercaya begitu banyak dan sudah dibaca orang. Contoh buku Deparlu AS 2001 yang keburu ditarik dari peredaran karena menelanjangi keterlibatan AS lewat CIA sebagai dalang internasional dari G30S. Namun, isinya sudah beredar luas di internet. Tulisan para sarjana setelah penyelidikan secara ilmiah, Benedict Andersson, Robert Cribb, Michael von Langenberg, Kenneth Young, Werdheim, Caldwel, Keith Foulcher, maupun sarjana Indonesia sendiri, Hermawan Sulistyo.
Biarkan saja masyarakat membaca buku Dake, serahkan saja kepada pendapat masyarakat. Buku yang tak bermutu akhirnya akan jadi onggokan sampah. Persis buku-buku karangan para tokoh Orba, yang akhirnya hanya dijual di pasar loak.

Kesimpulan

Peristiwa G30S 1965 lebih tepat bila didefinisikan sebagai pengkianatan regim Soeharto terhadap bangsanya sendiri, bukan pengkianatan PKI. Regim Soeharto telah mengakibatkan lima faktor utama penyebab Indonesia tidak pernah mandiri dan terusmenerus mengalami krisis, yaitu terpaan: a) badai salju yang dingin-membekukan dari negara barat/modern yang ingin menjajah ekonomi/teknologi dan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia; b) badai gurun Sahara yang panas-membara dari negara Timur Tengah yang ingin memporak-porandakan budaya asli, meningkatkan budaya kekerasan serta kerusuhan dan menguras devisa negara; c) badai KKN yang merampok keuangan dan membangkrutkan bangsa, yang juga menyebabkan Indonesia terjebak hutang maha besar serta ekonomi/bisnis Indonesia dikuasai oleh konglomerasi internasional yang bekerjasama dengan para konspirator nasional jahat yang terdiri atas: politisi busuk-konglomerat hitam-birokrat keranjang sampah dan jendral berhati preman dari TNI AD/POLRI, d) badai SARA yang meningkatkan kecurigaan berbasis suku, agama, ras, dan golongan antar masyarakat! Sungguh licik dan sangat kejam, untuk mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun, regim Soeharto menggunakan politik devide et impera: memecah belah bangsanya sendiri! Manusia Jawa dianggap penjajah oleh manusia non Jawa (sebab pembangunan yang Jawa sentris), etnik Tionghoa dicurigai oleh manusia pribumi, manusia Ambon saling diadu domba, etnik Madura diadu dengan etnik Dayak, manusia dan kebudayaan Jawa ditelantarkan, manusia dan kebudayaan Arab ditinggikan. Oleh regim Soeharto, seolah-olah telah dibuat agar tiap etnik merasa etniknya dianak tirikan dan etnik lain ditinggikan, sehingga timbulah rasa saling curiga yang dalam antar etnik; f) penyeragaman dan penindasan budaya nasional (bukan pengembangan) yang mengakibatkan kemunduran SDM. Dengan demikian, semenjak 1965 s/d detik ini (2005), bangsa Indonesia boleh dikata telah dijajah kembali oleh konspirasi jahat internasional yang bersimbiose mutualitis dengan konspirasi jahat nasional yang tersentralisasi di Jakarta, sehingga boleh dikata Indonesia s/d saat ini belum merdeka sepenuhnya!

Visi negara Indonesia yang dikumandangkan Bung Karno sebagai negara yang non blok, mandiri, tidak mau tergantung pada utang luar negeri, berkepribadian nasional yang kuat, Bhineka Tunggal Ika (pluralisme), serta berdasar Pancasila sudah semakin menjauh dan pudar. Negara-negara sahabat Bung Karno, seperti RRC dan India, yang mempunyai prinsip serupa dengan BK dan tidak mempunyai pengkianat negara semacam Soeharto Cs., saat ini sudah menjadi bangsa yang sehat, normal, bahkan adidaya! Presiden SBY baru-baru ini terpaksa mengulangi langkah BK lagi dengan mengunjungi RRC dan India.

Visi dan misi generasi tua perusak bangsa ini (Soeharto dkk) adalah: 1) menyelamatkan diri atau bebas dari hukum 2) tetap dihormati oleh masyarakat 3) kekayaan hasil rampokan tetap aman (diparkir di LN) 4) bila meninggal dapat dimakamkan di Taman Pahlawan. Jadi, seolah-olah mereka telah mengancam generasi muda dengan berkata:”Jangan berani mengungkit masa lampau kami dan hormati kami s/d kami meninggal. Tolong, jangan lupa, makamkan kami di makam pahlawan. Setelah kami meninggal, baru silahkan buka borok2 kami dan luruskan sejarahmu. Kalau kami masih hidup, jangan sekali-kali berani melakukannya, atau negara ini akan kami obok2 sampai manusianya mabok. Hanya dengan bunga uang kami di bank2 luar negeri, kiranya sudah cukup untuk mengobok-obok Indonesia!” Maka tidak heran, dijaman transisi ini amat banyak kerusuhan yang dibuat oleh regim bablasan ORBA, sehingga masyarakat kembali merindukan regim Soeharto; semua ketidak stabilan ditumpahkan kepada regim reformasi yang semu (ingat, belum terjadi reformasi), sungguh licik generasi tua itu!

Saran-saran

Mengapa bangsa ini selalu gagal dalam menegakan kebenaran akan sejarah? Jawabnya mudah! Tiga tiang utama penopang demokrasi telah tumbang, yakni:
- agama sebagai pemilik otorita kebenaran tertinggi sudah terbeli, lihat saja ulah ara ulamanya.
- Universitas, terutama PTN, sebagai pemilik otorita analisis dan sintesis demi penegakan kebenaran keilmuan juga telah terbeli, lihatlah peran multi fungsi para dosennya.
- Mass media yang seharusnya menjadi ujung tombak pencerdasan bangsa, terusmenerus dikuasai/disusupi regim tua untuk mengarahkan opini publik.
Mengingat semua hal diatas, kita semua, yang masih mencitai negara, yang ingin melihat tegaknya kebenaran, yang ingin mempersingkat waktu demi bangkitnya kembali Indonesia, hendaklah berupaya sekuat mungkin untuk melakukan aksi (bukan hanya omong); beberapa alternatip aksi yang mudah dilakukan namun sangat besar dampaknya adalah:
- Meningkatkan publikasi lewat tv, radio, dan surat kabar tentang kebenaran sejarah dan peran negara asing yang terus ingin mendominasi kita.
- Mengusulkan kepada media internasional ternama seperti BBC dan CNN untuk mengungkapkan berbagai pelanggaran HAM di Indonesia.
- Membuat film seperti Schlinder list atau The Pianist Man (yang menelanjangi kekejaman Nazi secara bagus sekali), dengan tujuan menguak kebenaran berbagai pelanggaran HAM (PHAM) sekaligus pendidikan politik, jadi kalau perlu ya dibuat di Luar Negeri.
- Mendaya gunakan internet yang bebas-merdeka untuk membuat situs, blogger, milling list, news group untuk pengungkapan sejarah dan pendidikan politik. Ini untuk menyaingi dominasi regim militer yang s/d saat ini (November 2005) masih mendominasi mass media dalam negeri, kalau perlu ya diorganisasi dari Luar Negeri.
- Menyurati anak cucu para jendral pelaku PHAM yang masih di SD atau SMP setiap minggu secara bergantian (antara para korban PHAM dan simpatisannya), supaya mereka selalu menanyakan kepada kakeknya pertanyaan berikut ini:”Eyang, benarkah eyang telah membunuh ratusan ribu manusia tak berdosa dan membunuh anak cucu mereka dengan melarang berbisnis? Mengapa eyang kejam sekali sih?” Surat harus didesain seindah dan semudah mungkin ntuk dicerna level anak2. Ini demi memberikan hukuman sosial.
- Menuntut para pemimpin agama yang tidak peka hati nuraninya akan keadilan, lihat mereka s/d saat ini diam saja!
- Menuntut para sivitas akademika perguruan tinggi (termasuk mahasiswa) yang tidak peka akan kebenaran, lihat mereka s/d saat ini seolah-olah menutup mata-hati-telinganya!
- Menyadarkan sivitas akademika (dosen, alumni, dan mahasiswa) Universitas Indonesia bahwa sejak jaman 1965 s/d sekarang peran negatip mereka sangat menonjol, misalnya: dalam pendirian regim ORBA, dalam pembelokan arah Reformasi, dalam penyelamatan regim ORBA. Demikian pula dengan ITB, UGM dan IPB. Politisi busuk sadar bahwa apabila para mahasiswa dan dosen di 4 PTN top ini bergerak maka akan terjadi efek bola salju, oleh sebab itu mereka perlu dikebiri; salah satu cara adalah dengan “membeli” PTN tsb.! Artinya money politics terselubung, yaitu dengan memberikan berbagai jabatan multi fungsi (menteri, eselon 1 dan 2) dari PTN2 ini. Multi fungsi berarti: ya dosen, ya politisi, ya birokrat pusat, ya pelacur intelektual. Selain itu supaya mereka tidak iri dengan multi fungsi militer!
- Menerbitkan buku, pamlet, dan selebaran. Mengadakan seminar, sarasehan, diskusi, dst.
- Selalu menggalang kekuatan riil untuk senantiasa bergerak, dan mempersatukan langkah melalui internet.
Bila semua hal diatas masih gagal, maka cara termujarab adalah menginternasionalisasikan kasus PHAM 1965 ini (beserta PHAM yang lain: seperti tragedi Mei 1998). Aksi ini harus melibatkan organisasi internasional seperti Amnesti Internasional, Human Rights Watch, ICW, dst., dan yang paling penting harus juga menyeret politisi USA/CIA yang terlibat dan menjadi dalang internasionalnya (kasus 1965) sebagai terdakwa (jadi tidak hanya Soeharto Cs. sebagai dalang level nasional); dengan cara demikian, pasti kebenaran akan menang. Marilah bercermin pada kasus pelanggaran HAM berat seperti: pembantaian Yahudi, Bosnia, Kamboja, Ruanda, dan Sudan; ternyata dengan membuat persoalan ini internasional, maka pelakunya dapat diseret ke depan pengadilan; itulah yang semestinya dilakukan oleh para pejuang kebenaran di Indonesia! Di masing2 negerinya, para setan pelanggar HAM berat ini terlalu kuat dan mampu membina pemujanya sendiri! Dengan otak yang cerdas dan cemerlang, disertai niat baik, kiranya tidak ada hal yang mustahil, tidak ada kebenaran yang tidak bisa diungkap! Tuhan itu Maha Adil. Selamat berjuang, dan mohon artikel ini disebar luaskan.

Sebagai penutup, kalau pada tahun 1960 s/d 1970 Indonesia dijadikan ladang pertempuran yang sengit antara ideologi kapitalisme (USA dkk.) melawan komunisme (Rusia dkk.), maka ingat pada detik ini (2005), Indonesia sedang mengalami dan sedang menjadi ajang pertempuran hebat antara: negara Barat/maju, negara Timur Tengah, para pelaku pelanggaran HAM berat dan para pelaku KKN (sisa2 regim Soeharto/ORBA yang ingin menyelamatkan diri, bebas dari jerat hukum); jadi tugas manusia Indonesia adalah sungguh berat sekali, karena harus bisa mengatasi keempatnya! Kita doakan agar sukses!
posted by Analis Kebudayaan at 4:18 AM
Monday, December 05, 2005
G30S: De-Soekarnoisasi Jilid Dua
Beberapa buku yang terbit belakangan ini mengarah kepada upaya de-Soekarnoisasi, menjadikan mantan Presiden RI pertama sebagai dalang peristiwa G30S/1965 dan bertanggung jawab atas segala dampak kudeta berdarah itu. Proses ini terkesan sebagai pengulangan dari yang dilakukan terhadap Bung Karno tahun 1970-an.
Pada 17 November 2005, di Jakarta diluncurkan buku Sukarno File, Berkas-Berkas Soekarno 1965-1967, dan Kronologi Suatu Keruntuhan yang ditulis Antonie CA Dake. Bukan hanya sekadar mengatakan bahwa Bung Karno biang yang sebenarnya dari apa yang terjadi pada paruh akhir 1965, Dake juga menuding bahwa sang proklamator secara langsung harus memikul tanggung jawab atas pembunuhan enam jenderal dan secara tidak langsung untuk pembantaian antara komunis dan bukan komunis yang berlangsung kemudian.
Tuduhan Dake itu didasarkan pada hasil pemeriksaan ajudan Presiden Soekarno, Bambang Widjanarko, oleh Teperpu (Team Pemeriksa Pusat) Kopkamtib yang mengungkapkan bahwa tanggal 4 Agustus 1965 Bung Karno memanggil Brigjen Sabur dan Letkol Untung ke kamar tidurnya dan menanyakan apakah mereka bersedia menerima perintah yang akan mencakup tindakan terhadap para jenderal yang tidak loyal. Untung menyatakan kesediaannya. Keterangan Bambang Widjanarko itu yang dijadikan alasan Dake untuk menyimpulkan bahwa Soekarno bertanggung jawab secara langsung atas pembunuhan enam jenderal.
Dokumen Widjanarko itu sangat lemah dari sudut metodologi sejarah. Sebab, beberapa tahun setelah itu, ketika mendiskusikan buku Sewindu Bersama Bung Karno, Widjanarko mengakui bahwa dia mengalami siksaan selama ditahan dan pengakuan tersebut diberikan secara paksa.
Pengakuan Widjanarko itu diterbitkan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris dengan kata pengantar dari Antonie Dake tahun 1974 di Belanda dengan judul The Devious Dalang. Yang menarik, Dake mengaku menerima laporan pemeriksaan itu di hotelnya di Jakarta melalui pos dengan tanpa alamat pengirim. Siapa yang mengirim dokumen itu?
Orang dekat Nasution
Dalam buku Lambert Giebels, Pembantaian yang Ditutup-tutupi, Peristiwa Fatal di Sekitar Kejatuhan Bung Karno (2005 hal 151) disebutkan, Hampir pasti bahwa seseorang yang dekat dengan Nasution yang menaruh bungkusan itu dalam kotak surat hotel. Mengapa Giebels berkesimpulan demikian? Tahun 1972 dalam sebuah acara televisi Nasution menuduh Bung Karno terlibat dalam kup Gestapu dengan menunjuk kepada interogasi Widjanarko. Kalau interogasi tersebut dianggap palsu atau telah diolah, maka Giebels lagi-lagi menuduh bahwa itu berasal dari Nasution (hal 152).
Buku Lambert Giebels itu bukan saja mendukung tesis keterlibatan Soekarno dalam G30S, tetapi juga mengungkapkan hal- hal yang bersifat pribadi. Mengenai istri beliau yang lebih dari satu, itu sudah diketahui umum. Tetapi, Giebels juga menuduh bahwa dalam kunjungan ke Sumatera Selatan tahun 1963, disediakan gadis-gadis berumur 16-17 tahun untuk melayani Presiden sewaktu makan dan harus siap bila bapak presiden masih mempunyai kebutuhan-kebutuhan lain (hal 42). Lambert tidak segan mengutip majalah gosip Jerman, Aktuell, yang menulis, Presiden Indonesia telah mengajak empat pramugari ke konferensi di Beograd dan untuk masing-masing disediakan apartemen di Hotel Metropole.
Sebelumnya terbit buku Victor Miroslav Fic yang menulis buku Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Studi Tentang Konspirasi. Penulisnya adalah profesor emeritus ilmu politik pada Brock University, Kanada, yang berasal dari Cekoslovakia. Fic dua kali datang ke Indonesia dengan difasilitasi Nugroho Notosusanto tahun 1968 dan 1971. Ia memperoleh banyak dokumen antara lain dari Letkol Djiwo Soegondo dari Teperpu Kopkamtib. Tahun 1996-1997 ia menjadi visiting fellow di CSIS Jakarta untuk merampungkan buku yang telah dimulai lebih dari 30 tahun sebelumnya. Buku tersebut bertujuan menjelaskan ancaman paling serius dari pemberontakan PKI terhadap pluralisme yang telah berkembang di Nusantara sejak dahulu kala. Buku yang kontroversial ini diluncurkan di Jakarta 30 September 2005 dengan pembahas Prof Taufik Abdullah yang memuji karya tersebut.
Menurut Fic, 1) Mao yang memerintahkan Aidit tanggal 5 Agustus di Beijing untuk melakukan kup; dan 2) Aidit membicarakan perintah Mao itu dengan Soekarno di Istana Bogor tanggal 8 Agustus 1965; 3) Soekarno setuju dengan usul Aidit dia akan membiarkan PKI mengambil alih kekuasaan negara. Setelah Aidit diangkat menjadi Perdana Menteri dengan kabinet mayoritas PKI, maka Soekarno akan beristirahat di Danau Angsa di China.
Tiga klaim Victor Fic ini luar biasa. Namun persoalannya, mana dokumen atau arsip yang mendukung pernyataan itu. Apakah mungkin Mao memerintah Aidit? Bagaimana mungkin Soekarno dengan sukarela melepaskan kursi presiden, untuk apa?
Soehartoisasi
Apa yang ditampilkan hari- hari ini merupakan pengulangan dari de-Soekarnoisasi (jilid satu) yang telah dimulai pasca-G30S/ 1965. Kelihatan makin sistematis sejak tahun 1970 dengan pelarangan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1970 dan penerbitan leaflet Nugroho Notosusanto tentang lahirnya Pancasila. Bukan Bung Karno yang pertama berpidato, tetapi didahului oleh M Yamin dan Supomo. Pada saat yang sama diangkat kehebatan Soeharto dalam kasus Serangan Umum 1 Maret 1949 dengan mendirikan dua monumen peringatan. Belum lagi beberapa film untuk menonjolkan Soeharto, seperti Pengkhianatan G30S dan Janur Kuning.
Yang menarik adalah upaya de-Soekarnoisasi belakangan ini seakan seiring dengan Soehartoisasi, yaitu memulihkan nama baik Soeharto seperti yang berkembang dalam Rapimnas Partai Golkar minggu lalu. Apakah ini suatu kebetulan atau memang sebuah rekayasa?

* Penulis: Asvi Warman Adam Ahli Peneliti Utama LIPI, Harian Kompas 3 Desembar 2005

G30S – CHILI KONGKRIT LURUSKAN SEJARAHNYA!

Pemerintah Indonesia yang silih berganti, mulai dari Presiden Habibie, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid, sampai pemerintah Presiden Megawati Sukarnoputri, belum mengakui kesalahan negara di waktu yl. (tentang G30S). Bagaimana dengan pemerintah Presiden SBY sekarang ini. Di sinilah perlunya dengan rendah hati belajar dari Chili, pertama-tama mengakui kesalahan negara di waktu y.l. Kemudian rehabilitasi dan kompensasi para korban tsb. Dengan demikian merintis jalan ke pelurusan sejarah, mencari kebenaran dan rekonsiliasi nasional.

Kekuatan utama dan paling konsisten di Chili adalah gerakan rakyat yang luas untuk demokrasi dan kebebasan, yang dilakukan oleh rakyat Chili di bawah mendiang Presiden Salvador Gossen Allende (pemimpin Partai Sosialis Chili), yang dibunuh oleh tentara Chili di bawah Jendral Pinochet, ketika tentara Chili dengan bantuan dan keterlibatan CIA/AS mengadakan perebutan kekuasaan negara (September 1973).
Dewasa ini di saat banyak dibicarakan mengenai Rekonsiliasi atas dasar Kebenaran serta kaitannya dengan pelurusan sejarah. Telah pula dilakukan usaha sementara organisasi dan tokoh masyarakat untuk menarik pelajaran dari Chili dan Afrika Selatan misalnya.
Maka: Sekadar supaya ingat kembali: Pemerintah dan pers AS, yang berusaha menutupi keterlibatan CIA dalam coup Jendral Pinnochet tsb.,tidak beda dengan sikapnya terhadap coup Jendral Suharto terhadap Presiden Sukarno dan keterlibatan CIA. Namun, lama-lama terbongkar juga yang hendak ditutup-tutupi itu. Pada tahun 1974 Michael J. Jarrington (D-MA) membocorkan bagian-bagian dari kesaksian rahasia William Colby di muka Congres AS. Kita juga masih ingat, pada penghujung tahun 1975 Komite Senat yg dikepalai oleh Frank Church mengeluarkan laporan mengenai “Aksi Rahasia di Chili, 1963-1973”. Kemudian dalam tahun 1982 Hollywood membuat film yang menggemparkan dunia politik dan perfileman, berjudul “Missing”. Film itu disutradarai oleh Costa Gravas, dibintangi oleh Jack Lemon dan Sissy Spacek. Film itu menuturkan secara dramatis tentang nasib Charles Horman, seorang jurnalis free-lance AS berumur 30 th, yang ditahan fihak militer Chili, kemudian dieksekusi. Satu-satunya penyebab ia dieksekusi: Karena Horman memiliki bahan-bahan mengenai coup Jendral Pinnochet dan kekejaman-kekajamn pelanggaran HAM luar biasa yang dilakukan tentara terhadap pengikut-pengikut Allende dan rakyat yang berlawan terhadapnya.
“BREAKING NEWS” – Berita ini disiarkan pers mancanegara hari ini a.l. oleh BBC, CNN, Reuter, Herald Tribune, atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai: “berita penjebolan/kejutan”, ialah tentang tindak politik Presiden terpilih Chili, Ricardo Lagos, yang “menjebol” dan merupakan “kejutan”, terutama bagi pelanggar HAM di mana saja mereka berada. Yang disebut “breaking news” itu ialah tawaran Presiden Lagos untuk memberikan pensiun seumur hidup (kira-kira US$ 185 seorang sebulannya) kepada 28.000 rakyat Chili, korban penyiksaan oleh agen-agen pemerintah militer Jendral Pinochet. Presiden Lagos menekankan bahwa sesungguhnya apapaun tidak memadai untuk menebus penderitaan para korban penyiksaan militer dan polisi. Kebijaksanaan Presiden Ricardo Lagos dari Chili ini betul-betul merupakan langkah penting dan kongkrit ke arah pelurusan sejarah, menemukan kebenaran dan rekonsiliasi nasional di Chili.
Kebijaksanaan Presiden Lagos ini keluar bersamaan dengan diumumkannya sebuah laporan resmi mengenai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah antara tahun 1973 – 1990, yaitu semasa pemerintah Jendral Pinochet. Presiden Lagos menyatakan bahwa laporan yang didasasrkan atas kesaksian korban-korban yang masih hidup, membuktikan bahwa PENYIKSAAN ADALAH POLITIK NEGARA ketika itu. Korban penyiksaan itu mencakup 3.400 wanita dan bahkan anak-anak. Penyiksaan yang dilakukan agen-agen tentara dan polisi itu meliputi penenggelaman (kepala sang korban) dalam air, pelistrikan dan pemukulan berulang-ulang. Laporan tsb juga mengungkapkan bahwa banyak tindakan pelanggaran tsb dilakukan oleh tentara dan polisi Chili. Bahwa 12% dari korban yang disiksa itu terdiri dari perempuan dan anak-anak. Dari jumlah anak-anak yang ditahan, 88 adalah anak-anak berumur 12 tahun kebawah. Mereka diambil dari rumah-rumahnya pada malam hari, diangkut dengan truk, kemudian dijebloskan di lebih dari 800 tempat-tempat tahanan dan penjara.
Presiden Lagos menyatakan bahwa: “Laporan tsb membuat kita harus menghadapi kenyataan politik yang tidak bisa dihindarkan, bahwa penahanan politik dan penyiksaan merupakan praktek yang inkonstitusionil oleh negara, yang sepenuhnya tidak bisa diterima dan asing bagi tradisi sejarah Chili.” Diungkapkan oleh Lagos bahwa banyak dari korban melakoni penderitaan tanpa buka mulut. Namun, akhirnya mereka tampil ke depan menuturkan ceritera penderitaan mereka. Seperti diketahui kompensasi yang diberikan negara kepada para korban tsb adalah tindakan terbaru dari banyak kebijaksanaan yang sudah diambil sebelumnya oleh tiga pemerintahan koalisi tengah-kiri di Chili, untuk mengkoreksi pelanggaran HAM di bawah pemerintah militer Jendral Augusto Pincochet. Chili sudah memberikan semacam ganti-rugi keuangan kepada para keluarga yang dibunuh atau ‘hilang’, dan para korban yang dipaksa untuk menjadi orang buangan, selama periode kediktatoran Jendral Pinochet. Presiden Lagos menekankan bahwa negara harus memberikan kompensasi, betapapun harus menghemat, sebagai suatu cara mengakui tanggungjawabnya atas pelanggaran itu.
Pada saat ini bangsa kita sedang bergumul dalam perjuangan sengit untuk menegakkan negara hukum Indonesia, bertindak terhadap KKN, terhadap pelanggaran HAM dan diskriminasi untuk mengakhiri kebudayaan “tanpa hukum”. Pemerintah sekarang ini seyogyanya belajar dengan rendah hati dari pengalaman dan praktek Presiden Ricardo Lagos dari Chili. Pertama-tama pemerintah Indonesia harus mengakui kesalahan dan pelanggaran HAM oleh negara, kongkritnya oleh Orba pada tahun-tahun 1965, 1966 dst, juga sampai saat ini. Akui hal ini secara terus terang dan terbuka. Pasti akan disambut oleh seluruh bangsa.Kemudian pemerintah mengambil langkah-langkah kongkrit ke arah pengkoreksian kesalahan tsb, kearah rehabilitasi dan kompensasi para korban. Bila hal-hal itu dilaksanakan barulah ada syarat nyata untuk melangkah ke arah Rekonsiliasi Nasional, ke arah persatuan nasion yang hakiki***

* Penulis: IBRAHIM ISA dari BIJLMER, 29 NOV. 2004.

Sekali Lagi, Siapa Dalang G30S?

Sehubungan peringatan 40 tahun tragedi Gerakan 30 September, telah terbit beberapa buku yang mencoba menguak kembali peristiwa berdarah itu. Buku-buku itu antara lain Saksi dan Pelaku GESTAPU, Siapa Dalang G30S? PKI/TNI?, dan Sukarno File.
Buku terakhir, aslinya, ditulis dalam bahasa Inggris oleh Prof Antonie CA Dake, ilmuwan Amerika keturunan Belanda. Buku Dake seakan hendak melawan arus kuat di negeri ini sejak Orde Baru tumbang. Sejak Soeharto lengser Mei 1998, telah beredar banyak buku tentang G30S; hampir semuanya termasuk sejumlah negara Barat, khususnya AS dengan CIA-nya menuding Soeharto sebagai dalangnya.
Namun, menurut Prof CA Dake, Presiden Soekarno-lah yang menjadi mastermind, bukan PKI, bukan pula Soeharto. Dake juga menepis tuduhan banyak pihak bahwa Amerika berkonspirasi dengan jenderal-jenderal kanan untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno. Negara adidaya itu dikatakan tidak terlibat. Bagaimana Washington terlibat jika menjelang G30S pecah AS justru mengurangi jumlah staf kedutaannya di Jakarta.
Hingga kini tragedi G30S masih gelap meski sudah coba diungkap dalam puluhan buku dan ratusan artikel ilmuwan, politisi, dan wartawan Barat. Tentang dalang, para penulis umumnya terpecah dalam empat kelompok besar, masing-masing dengan argumentasinya sendiri.
Kelompok pertama meyakini, Partai Komunis Indonesia ada di belakang G30S. Selama 30 tahun lebih, pemerintahan Soeharto menyosialisasikan pendapat ini kepada bangsa Indonesia, termasuk melalui film G30S/PKI yang ditayangkan di televisi tiap menjelang peringatan G30S.
Kelompok kedua meyakini, G30S adalah karya ulung Soeharto dengan bantuan sejumlah negara Barat, khususnya Amerika dan Inggris. Orang-orang PKI setelah mengecap kebebasan penuh pasca-Orde Baru dan korban Soeharto lainnya paling keras menyuarakan pendapat ini. Di kalangan Barat, tidak sedikit yang berpendapat sama, antara lain Willem Oltman (almarhum), wartawan Belanda yang gigih menghantam rezim Soeharto serta Prof Scott dari Amerika.
Kelompok ketiga meyakini, Presiden Soekarno adalah dalangnya. Paling tidak, sejak awal Soekarno tahu tetapi membiarkannya karena sikapnya yang tidak suka terhadap jenderal-jenderal kanan pimpinan AH Nasution. Banyak perwira tinggi TNI mempercayai pandangan ini.
Kelompok keempat berpendapat, G30S sepenuhnya masalah internal Angkatan Darat (AD), yaitu perpecahan antara para Jenderal kanan yang borjuis dan para perwira revolusioner seperti Brigadir Jenderal Soepardjo, Kolonel Latief, dan Letkol Untung. PKI hanya korban. Soekarno menganut faham ini.
Versi mana yang mendekati kenyataan, masih diperlukan puluhan tahun lagi. Kelemahan pokok semua analis, menurut saya, karena (a) analisisnya tidak dilakukan secara komprehensif/kritis; dan/atau (b) didorong motivasi dendam sehingga menghilangkan unsur obyektivitas.
Sudah dijawab Soeharto
Tulisan ini bertujuan mengkritisi pendapat ketiga, yakni Soekarno otak G30S.
Pertanyaan apakah Soekarno terlibat atau mendalangi G30S, sebetulnya sudah dijawab Jenderal Soeharto, Maret 1967, dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara). Dalam pidato itu Soeharto selaku pemegang Supersemar mengemukakan, Bung Karno tidak dapat digolongkan sebagai penggerak langsung, dalang, atau tokoh G30S/PKI.
Kesimpulan itu didasarkan empat fakta. Pertama, laporan mantan Men/Pangau Laksamana Madya Omar Dani 29 September 1965 mengenai adanya rasa tidak puas sejumlah perwira muda anak buah Brigjen Soepardjo terhadap pimpinan AD. Atas laporan itu, Presiden memerintahkan Omar Dani dan Soepardjo untuk menghadap lagi pada 3 Oktober 1965.
Kedua, laporan Brigjen Sugandhi kepada Presiden Soekarno pada 30 September 1965 bahwa PKI mungkin akan melakukan coup. Atas laporan itu, Presiden memarahi dan memperingatkan Sugandhi.
Ketiga, pada 30 September 1965 malam setelah mengunjungi Mubestek (Musyawarah Besar Teknik) di Istora Senayan, Presiden tidak bermalam di Istana, tetapi di rumah Ny Sari Dewi di Jalan Gatot Subroto. Pagi harinya, 1 Oktober sekitar pukul 06.00, Presiden bermaksud kembali ke Istana setelah minta pertimbangan dari pengawal dan mendapat laporan singkat mengenai peristiwa pagi itu.
Keempat, pada 30 September 1965 Presiden memanggil Jenderal Yani untuk menghadap pada 1 Oktober 1965. Rencananya akan membahas lagi tentang keberadaan Dewan Jenderal.
Dake menulis (dalam Sukarno File), penciutan staf Kedubes AS di Jakarta sebagai salah satu bukti ketidakterlibatan Washington. Itu keliru. Pengurangan staf Kedubes AS sengaja dilakukan dengan tujuan agar kekuatan antikomunis dan kaum ekstremis lain di Indonesia free to handle a confrontation, which they believe will come, without the incubus of being attacked as defenders of the neo-colonialists and imperialists (surat Dubes AS, Ellsworth Bunker kepada Presiden Lyndon B Johnson). Meski ada penciutan staf kedubes, Bunker menasihati Presiden Johnson agar Washington tetap aktif melakukan kontak rahasia dengan constructive elements of strength in Indonesia.
Lashmar dan Oliver dalam Britain Secret Propaganda War (1987) menulis, pada 1962 Presiden John F Kennedy dan PM Inggris Harold Macmillan mengadakan kesepakatan rahasia bahwa Soekarno harus dilikuidasi (baca: disingkirkan) karena dinilai telah mengancam stabilitas Asia Tenggara, selain telah membawa Indonesia ke gerbang komunisme. Namun, menurut Lashmar dan Oliver, secara fisik kedua negara Barat itu tidak berperan nyata dalam G30S. Yang digulirkan AS dan Inggris, bersama Malaysia dan Selandia Baru, adalah perang propaganda untuk memperlemah kekuasaan Soekarno, memperkuat anasir-anasir kekuatan militer pro-Barat dan memisahkan rakyat Indonesia dari PKI. Isu-isu Dewan Jenderal, rencana AD menggulingkan kekuasaan Soekarno, sakitnya Presiden Soekarno serta Dokumen Gilchrist, semua itu, menurut Lashmar dan Oliver, tidak lebih hasil gemilang propaganda dan perang urat saraf negara-negara Barat, khususnya dinas intelijen M-16 dari Inggris.
Artikel singkat Prof Benedict R Anderson dan Ruth McVey, What Happened in Indonesia? (1978), menarik dicermati. Ia pun menggugat sangkaan keterlibatan Bung Karno. Semua orang tahu, Aidit Ketua Umum PKI amat dekat dengan Soekarno. Semua orang tahu jika PKI meyakini AD akan melancarkan kudeta, terutama karena mengkhawatirkan keadaan negara jika Soekarno wafat.
Dari hasil Mahmilub atas diri Syam diketahui, sekitar pertengahan Agustus 1965 rapat pimpinan PKI menyimpulkan, PKI harus mendahulukan rencana kudeta AD. Pertanyaannya, tulis Anderson dan McVey, mengapa Aidit tidak mampu meyakinkan Soekarno bahwa kudeta AD pasti tak terhindarkan? Jika Soekarno terlibat G30S, mengapa ia tidak menggunakan kekuasaan besarnya atau menggerakkan dukungan populer rakyat Indonesia?
Hampir pasti, Soekarno tahu bakal ada aksi penculikan jenderal-jenderal oleh para perwira revolusioner. Tetapi, fakta ini tidak bisa dijadikan bukti keterlibatan Soekarno, apalagi mendalangi tragedi berdarah. Mengapa? Soekarno sebenarnya masih tidak yakin tentang keberadaan Dewan Revolusi yang dijadikan alasan utama PKI dan perwira-perwira revolusioner melancarkan semacam preemptive strike.
Peristiwa G30S masih diliputi misteri yang belum terungkap, mungkin amat sulit diungkap sampai kapan pun. Maka, tidaklah bijak juga dalam situasi penuh kabut diambil satu atau dua konklusi definitif.

* Penulis: Tjipta Lesmana Pengajar Universitas Pelita Harapan, Harian Kompas 3 Desembar 2005
posted by Analis Kebudayaan at 7:03 PM 8 comments
Saturday, November 19, 2005
PENGANTAR
PARA PEMBACA YANG BUDIMAN,

Terima kasih atas kunjungan anda. debat dan diskusi yang: rasional, dewasa, jauh dari emosional dan menang2an, akan sangat mencerdaskan kita semua. Bila anda ingin menuliskan tanggapan, silahkan menulis email ke kbdyn@yahoo.com. Kami juga menghimbau anda yang cerdas dan bijaksana mau menulis di internet untuk sumbang saran bagi kemajuan bangsa indonesia yang terus menerus mengalami krisis. Budaya tepo sliro/KKN telah menghambat kedalaman pemberitaan disurat kabar, hal ini tidak terjadi dengan internet. Berita di tv, radio dan koran sekedar bagaikan gunung es yang mengapung, tak pernah mengupas secara: tuntas, investigatip, dan dalam analisisnya. Dominasi regim ORBA beserta bablasannya terhadap mass media dan ketakutan akan kekerasan juga berpengaruh. Sebagai contoh: Sydney Jones diusir (karena keterbukaan dan kedalaman analisisnya), Munir dihabisin, Jeffry Winters pernah dikerjain di Yogya (dipukuli preman), dan Tempo dikerjain oleh Tommy Winata. Budaya jurnalism di Indonesia sangat menguntungkan bagi para pelaku kejahatan besar, mereka nyaris tak pernah terungkap (kasus Pertamina, kasus rekening polisi, dst.)! Beda dengan di negara maju: good news is bad news; jadi setiap peristiwa yang buruk pasti di investigasi sampai detail; sang pelaku bisa habis riwayat kariernya, atau bahkan bunuh diri saking malu (misal di Jepang: harakiri)! Internet, yang bebas dan sulit dikontrol, adalah senjata yang sangat ampuh bagi pencerdasan bangsa, dan sangat ditakuti oleh oknum pejabat bahkan pemerintah (yang ditaktor). Perlu diketahui, regim Soeharto/militer juga dijatuhkan oleh USA dengan salah satu cara melalui internet (Apakabar net asuhan John McDougall). Isi web site ini merupakan sumbangan pemikiran masyarakat cerdik-pandai-bijak dari mana saja, terutama dari kota gudeg, Yogyakarta. Terima kasih, mohon situs: http://diskusikebudayaan3.blogspot.com/ dan http://analisakebudayaan.blogspot.com/ dipopulerkan. Akhir kata, selamat membaca dan menanggapi.

Hormat kami,
Para pengasuh - manusia Yogyawan
Biasa berdiskusi berat sambil lesehan di Malioboro…

////////////

ALASAN MENGAPA WEB BLOG INI DIBUAT

Mengapa web blog ni dibuat?
Karena para pengasuhnya, (yang rata-rata berpendidikan tinggi: minimal S1, beberapa S2 dan S3, dan sudah berusia diatas 45 tahun, serta ada yang sudah pensiun), merasa sedih, prihatin, dan kecewa atas:
- perilaku sementara agamawan yang membelenggu, membatasi dan memenjarakan Tuhan Yang Maka Kuasa dan Maha Tak Terbatas menjadi hanya sebatas buku kitab suci agama masing2 yang mengandung bias dan justru sangat terbatas. Cara pandang ini harus dianggap kesalahan terbesar bahkan dosa terbesar kaum agamawan terhadap Tuhan.
- perilaku sementara agamawan dan umat beragama yang penuh hipokrisi dan munafik.
- mengajak bangsa Indonesia untuk tetap mencintai Tuhan dan memandang bahwa Tuhan YME itu: bijaksana, demokratis, tidak SARA, tidak beragama, dan tidak akan pernah selesai untuk dipelajari, serta tidak mungkin hanya dapat dijelaskan dengan beberapa nabi lama (yang hidup ribuan tahun yang lalu) saja,
- mengajak para pemimpin agama untuk berani mengajarkan kepada umatnya akan keterbatasan kitab suci dan kemungkinan penyalah gunaan agama untuk hal-hal yang negatip, terutama politik.
- mudahnya bangsa Indonesia dipermainkan dan dipermalukan oleh bangsa lain dan bangsa sendiri (terutama oknum pejabat pusat di Jakarta).
- mengingat berbagai krisis, terutama krisis kebudayaan, yang sedang dialami bangsa Indonesia.
- memberikan alternatip mass media (internet) yang bebas-merdeka yang dapat dipakai untuk meningkatkan EQ bangsa, serta membebaskan masyarakat dari kungkungan informasi yang masih didominasi oleh regim ORBA dan bablasannya yang kandungan informasinya sering bersifat membodohi, tidak dalam, tidak ivestigatip, dan justru memanipulasi dan menina bobokan bangsa.
- diskusi dan debat yang berbobot, dewasa dan rasional, tanpa disertai sumpah serapah dan ancaman phisik, adalah sangat bermanfaat bagi EQ manusia.
- diskusi dan debat lintas SARA adalah wajib dilaksanakan untuk menghilangkan kedangkalan dan salah paham; diskusi dan debat yang hanya satu kelompok/golongan/agama seringkali hanya akan menambah kecurigaan atau membuat stigmatisasi atas kelompok yang lain.

Demikian penjelasan kami atas berbagai email yang masuk, terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda. Mohon tanggapan anda.
posted by Analis Kebudayaan at 1:57 AM
Konpirasi Jahat Soeharto, CIA, dan Mafia UI Dalam Menghabisi Bung Karno
Terjerat Kekuatan Barat

Keterlibatan AS dalam kupdeta militer yang merangkap di tahun 1965 di Indonesia sudah banyak ditulis. Bung Karno (BK) yang mempunyai visi jauh kedepan sudah menetapkan bahwa Indonesia adalah non blok, mandiri (berdikari), dan tidak mau tergantung pada utang luar negeri (“Go to hell with your aids!”). Sayang sekali, Soeharto dkk. melakukan konspirasi dengan USA (via CIA) menusuk bangsanya sendiri. Negara-negara sahabat Bung Karno, sperti RRC dan India, yang mempunyai prinsip serupa dengan BK dan tidak mempunyai pengkianat negara semacam Soeharto Cs., saat ini sudah menjadi bangsa yang sehat, normal, bahkan adidaya! Presiden SBY baru-baru ini terpaksa mengulangi langkah BK lagi dengan mengunjungi RRC dan India.

Dalam buku yang ditulis John Pilger dan yang juga ada film dokumenternya, dengan judul The New Rulers of the World, antara lain, dikatakan: “Dalam dunia ini, yang tidak dilihat oleh bagian terbesar dari kami yang hidup di belahan utara dunia, cara perampokan yang canggih telah memaksa lebih dari sembilan puluh negara masuk ke dalam program penyesuaian struktural sejak tahun delapan puluhan, yang membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin menjadi lebar”.

Ini terkenal dengan istilah nation building dan good governance oleh "empat serangkai" yang mendominasi World Trade Organisation (Amerika Serikat, Eropa, Canada, dan Jepang), dan triumvirat Washington (Bank Dunia, IMF, dan Departemen Keuangan AS). Mereka mengendalikan setiap aspek detail dari kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang. Kekuasaan mereka diperoleh dari utang yang belum terbayar, yang memaksa negara-negara termiskin membayar USD 100 juta per hari kepada para kreditor Barat. Akibatnya adalah sebuah dunia yang elitenya -dengan jumlah lebih sedikit dari satu miliar orang- menguasai 80 persen kekayaan seluruh umat manusia."

Itu ditulis oleh John Pilger, seorang wartawan Australia yang bermukim di London, yang tidak saya kenal. Antara John Pilger dan saya, tidak pernah ada komunikasi. Namun, ada beberapa kata yang saya rasakan berlaku untuk bangsa Indonesia dan yang relevan dengan yang baru saya kemukakan. Kalimat John Pilger itu begini: "Their power derives largely from an unrepayable debt that forces the poorest countres..." dan seterusnya. Dalam hal Indonesia, keuangan negara sudah bangkrut pada 1967. Paling tidak, demikianlah yang digambarkan oleh para teknokrat ekonom Orde Baru yang dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk memegang tampuk pimpinan dalam bidang perekonomian. Maka, dalam buku John Pilger tersebut, antara lain, juga dikemukakan sebagai berikut:

(Saya kutip halaman 37) "Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ’hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambilalihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut "ekonoom-ekonoom Indonesia yang top".

"Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ’the Berkeley Mafia’ (kebanyakan dosen UI), karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, mereka menawarkan : … buruh murah yang melimpah… cadangan besar dari sumber daya alam … pasar yang besar." Di halaman 39 ditulis: "Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ’Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffry Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Sampson, telah mempelajari dokumen-dokumen konferensi. ’Mereka membaginya ke dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan: ini yang kami inginkan: ini, ini, dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia.

Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.

Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatera, Papua Barat, dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.” Sekali lagi, semuanya itu tadi kalimat-kalimatnya John Pilger yang tidak saya kenal.

Kalau kita percaya John Pilger, Brad Sampson, dan Jeffry Winters, sejak 1967 Indonesia sudah mulai dihabisi (plundered) dengan tuntunan oleh para elite bangsa Indonesia sendiri yang ketika itu berkuasa.

Sejak itu, Indonesia dikepung oleh kekuatan Barat yang terorganisasi dengan sangat rapi. Instrumen utamanya adalah pemberian utang terus-menerus sehingga utang luar negeri semakin lama semakin besar. Dengan sendirinya, beban pembayaran cicilan utang pokok dan bunganya semakin lama semakin berat. Kita menjadi semakin tergantung pada utang luar negeri. Ketergantungan inilah yang dijadikan leverage atau kekuatan untuk mendikte semua kebijakan pemerintah Indonesia. Tidak saja dalam bentuk ekonomi dan keuangan, tetapi jauh lebih luas dari itu. Utang luar negeri kepada Indonesia diberikan secara sistematis, berkesinambungan, dan terorganisasi secara sangat rapi dengan sikap yang keras serta persyaratan-persyaratan yang berat. Sebagai negara pemberi utang, mereka tidak sendiri-sendiri, tetapi menyatukan diri dalam organisasi yang disebut CGI.

Negara-negara yang sama sebagai pemberi penundaan pembayaran cicilan utang pokok dan bunganya yang jatuh tempo menyatukan diri dalam organisasi yang bernama Paris Club. Pemerintah Indonesia ditekan oleh semua kreditor yang memberikan pinjaman kepada swasta Indonesia supaya pemerintah menekan para kreditor swasta itu membayar tepat waktu dalam satu klub lagi yang bernama London Club. Secara kolektif, tanpa dapat dikenali negara per negara, utang diberikan oleh lembaga multilateral yang bernama Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia. Pengatur dan pemimpin kesemuanya itu adalah IMF. Jadi, kesemuanya itu tidak ada bedanya dengan kartel internasional yang sudah berhasil membuat Indonesia sebagai pengutang yang terseok-seok.

Sejak itu, utang diberikan terus sampai hari ini. Dalam krisis di tahun 1997, Indonesia sebagai anggota IMF menggunakan haknya untuk memperoleh bantuan. Ternyata, ada aturan ketat untuk bantuan itu. Bantuan uang tidak ada, hanya dapat dipakai dengan persyaratan yang dibuat demikian rupa, sehingga praktis tidak akan pernah terpakai. Dengan dipegangnya pinjaman dari IMF sebagai show case, IMF mendikte kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia, yang dengan segala senang hati dipenuhi oleh para menteri ekonomi Indonesia, karena mereka orang-orang pilihan yang dijadikan kroni dan kompradornya.

Maka, dalam ikatan EFF itulah, pemerintah dipaksa menerbitan surat utang dalam jumlah Rp 430 triliun untuk mem-bail out para pemilik bank yang menggelapkan uang masyarakat yang dipercayakan pada bank-bank mereka. Mereka tidak dihukum, sebaliknya justru dibuatkan perjanjian perdata bernama MSAA yang harus dapat meniadakan pelanggaran pidana menurut undang-undang perbankan. Dalam perjanjian perdata itu, asalkan penggelap uang rakyat yang diganti oleh pemerintah itu dapat mengembalikan dalam bentuk aset yang nilainya sekitar 15 persen, dianggap masalahnya sudah selesai, diberikan release and discharge.

Lima tahun lamanya, yaitu untuk tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, pembayaran utang luar negeri yang sudah jatuh tempo ditunda. Namun, mulai tahun 2004, utang yang jatuh tempo beserta bunganya harus dibayar sepenuhnya. Pertimbangannya tidak karena keuangan negara sudah lebih kuat, tetapi karena sudah tidak lagi menjalankan program IMF dalam bentuk yang paling keras dan ketat, yaitu EFF atau LoI.

Setelah keuangan negara dibuat bangkrut, Indonesia diberi pinjaman yang tidak boleh dipakai sebelum cadangan devisanya sendiri habis total. Pinjaman diberikan setiap pemerintah menyelesaikan program yang didiktekan oleh IMF dalam bentuk LoI demi LoI. Kalau setiap pelaksanaan LoI dinilai baik, pinjaman sebesar rata-rata USD 400 juta diberikan. Pinjaman ini menumpuk sampai jumlah USD 9 miliar, tiga kali lipat melampaui kuota Indonesia sebesar USD 3 miliar. Karena saldo pinjaman dari IMF melampaui kuota, Indonesia dikenai program pemandoran yang dinamakan Post Program Monitoring.

Mengapa Indonesia tidak mengembalikan saja yang USD 6 miliar supaya saldo menjadi USD 3 miliar sesuai kuota agar terlepas dari post program monitoring. Berkali-kali saya mengusulkan dalam sidang kabinet agar seluruh saldo utang sebesar USD 9 miliar dikembalikan. Alasannya, kita harus membayar, sedangkan uang ini tidak boleh dipakai sebelum cadangan devisa milik sendiri habis total. Cadangan devisa kita ketika itu sudah mencapai USD 25 miliar, sedangkan selama Orde Baru hanya sekitar USD 14 miliar. Yang USD 9 miliar itu harus dicicil sesuai jadwal yang ditentukan oleh IMF. Skemanya diatur sedemikian rupa sehingga pada akhir 2007 saldonya tinggal USD 3 miliar. Ketika itulah, baru program pemandoran dilepas. Alasannya kalau yang USD 9 miliar dibayarkan sekarang, cadangan devisa kita akan merosot dari USD 34 miliar menjadi USD 25 miliar. Saya mengatakan, kalau yang USD 9 miliar dibayarkan, cadangan devisa kita meningkat dari USD 14 miliar menjadi USD 25 miliar. Toh pendapat saya dianggap angin lalu sampai hari ini.

Mari sekarang kita bayangkan, seandainya cadangan devisa kita habis pada akhir 2007. Ketika itu, utang dari IMF tinggal USD 3 miliar sesuai kuota. Barulah ketika itu utang dari IMF boleh dipakai. Olehnya secara implisit dianggap bahwa ini lebih kredibel, yaitu mengumumkan bahwa cadangan devisa tinggal USD 3 miliar yang berasal dari utang IMF. Kalau seluruh utang yang USD 9 miliar dibayar kembali karena sudah mempunyai cadangan devisa sendiri sebesar USD 25 miliar dikatakan bahwa Indonesia tidak akan kredibel karena cadangan devisa merosot dari USD 34 miliar menjadi USD 25 miliar.

Jelas sekali sangat tidak logisnya kita dipaksa untuk memegang utang dari IMF dengan pengenaan bunga yang tinggi, sekitar 4 persen setahun, tanpa boleh dipakai. Jelas sekali bahwa Indonesia dipaksa berutang yang jumlahnya melampaui kuota yang sama sekali tidak kita butuhkan. Tujuannya hanya supaya Indonesia dikenai pemandoran yang bernama post program monitoring. Jelas ini hanya mungkin dengan dukungan dan kerja sama dari kroni-kroninya Kartel IMF.

Mengapa kami dan teman-teman yang sepikiran dan sepaham dikalahkan terus-menerus? Mengapa pikiran yang tidak masuk akal seabsurd itu dipertahankan? Sebab, para menteri ekonomi yang ada dalam kabinet dan otoritas moneter sedikit pun tidak menanggapinya. Memberikan komentar pun tidak mau. Mengapa? Sebab, perang modern yang menggunakan seluruh sektor ekonomi sebagai senjata, terutama sektor moneternya, membutuhkan kroni atau komprador bangsa Indonesia sendiri yang mutlak mengabdi pada kepentingan agresor.

Kalau kita percaya pada Brad Sampson, Jeffrey Winters, dan John Pilger, dan kita perhatikan serta ikuti terus sikap satu kelompok tertentu, kiranya jelas bahwa kelompok pakar ekonomi yang dijuluki "the Berkeley Mafia" adalah kelompok kroni dalam bidang ekonomi dan keuangan. Lahirnya kelompok tersebut telah dikemukakan dalam studi Brad Sampson yang tadi saya kutip. Pengamatan saya sendiri juga membenarkan bahwa kelompok itu menempatkan dan memfungsikan diri sebagai kroni kekuatan asing.

Yang paling akhir menjadi kontroversi adalah sikap beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu terhadap uluran tangan spontan dari beberapa kepala pemerintahan beberapa negara Eropa penting berkenaan dengan bencana tsunami. Baru kemarin media massa penuh dengan komentar minor mengapa tim ekonomi pemerintah utang lagi dalam jumlah besar sehingga jumlah stok utang luar negeri keseluruhannya bertambah? Ini sangat bertentangan dengan yang dikatakan selama kampanye presiden dan juga dikatakan oleh para menteri ekonomi sendiri bahwa stok utang akan dikurangi. Berdasar pengalaman, saya yakin bahwa kartel IMF yang memaksa kita berutang dalam jumlah besar supaya dapat membayar utang yang jatuh tempo. Buat mereka, yang terpenting memperoleh pendapatan bunga dan mengendalikan Indonesia dengan menggunakan utang luar negeri yang sulit dibayar kembali.

Mafia Berkeley

Mafia Berkeley adalah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Mereka mempunyai atau menciptakan keturunan-keturunan. Para pendirinya memang sudah sepuh, yaitu Prof Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Soebroto, Moh. Sadli, J.B. Soemarlin, Adrianus Mooy, dan masih sangat banyak lagi. Yang sekarang dominan adalah Sri Mulyani, Moh. Ikhsan, Chatib Basri, dan masih banyak lagi. Mereka tersebar pada seluruh departemen dan menduduki jabatan eselon I dan II, sampai kepala biro.

Ciri kelompok itu ialah masuk ke dalam kabinet tanpa peduli siapa presidennya. Mereka mendesakkan diri dengan bantuan kekuatan agresor. Kalau kita ingat, sejak akhir era Orde Lama, Emil Salim sudah anggota penting dari KOTOE dan Widjojo Nitisastro sudah sekretaris Perdana Menteri Djuanda. Widjojo akhirnya menjabat sebagai ketua Bappenas dan bermarkas di sana. Setelah itu, presiden berganti beberapa kali. Yang "kecolongan" tidak masuk ke dalam kabinet adalah ketika Gus Dur menjadi presiden. Namun, begitu mereka mengetahui, mereka tidak terima. Mereka mendesak supaya Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Seperti kita ketahui, ketuanya adalah Emil Salim dan sekretarisnya Sri Mulyani.

Mereka berhasil mempengaruhi atau "memaksa" Gus Dur bahwa mereka diperbolehkan hadir dalam setiap rapat koordinasi bidang ekuin. Tidak puas lagi, mereka berhasil membentuk Tim Asistensi pada Menko Ekuin yang terdiri atas dua orang saja, yaitu Widjojo Nitisastro dan Sri Mulyani. Dipaksakan bahwa mereka harus ikut mendampingi Menko Ekuin dan menteri keuangan dalam perundingan Paris Club pada 12 April 2000, walaupun mereka sama sekali di luar struktur dan sama sekali tidak dibutuhkan. Mereka membentuk opini publik bahwa ekonomi akan porak-poranda di bawah kendali tim ekonomi yang ada. Padahal, kinerja tim ekonomi di tahun 2000 tidak jelek kalau kita pelajari statistiknya sekarang.

Yang mengejutkan adalah Presiden Megawati yang mengangkat Boediono sebagai menteri keuangan dan Dorodjatun sebagai Menko Perekonomian. Aliran pikir dan sikap Laksamana Sukardi sangat jelas sama dengan Berkeley Mafia, walaupun dia bukan anggotanya. Ada penjelasan tersendiri tentang hal ini. Presiden SBY sudah mengetahui semuanya. Toh tidak dapat menolak dimasukkannya ke dalam kabinet tokoh-tokoh Berkeley Mafia seperti Sri Mulyani, Jusuf Anwar, dan Mari Pangestu, seperti yang telah disinaylir oleh beberapa media massa.

Peranan UI dalam Konspirasi Destruktip

Setelah dr. Mahar Marjono sukses mengemban tugas Soeharto dalam “mempersingkat” hidup Bung Karno (meninggal pada usia sekitar 66 th.), maka Mahar Marjono diangkat menjadi Rektor UI. Dengan ini, maka konspirasi tiga serangkai: USA-Militer-UI mulai terjadi. Untuk menguasai SDM top Indonesia, maka dibentuklah mafia Berkeley (yang sipil, yang notabene para oknum akademisi UI) dan mafia West Point (yang militer, yang notabene para oknum petinggi TNI AD/Polisi). Sejarah dan pendidikan Indonesia mengalami kegelapan disaat Rektor UI dijabat oleh jendral TNI AD yaitu Nugroho Notosusanto. Hari lahir Pancasila diabaikan, sejarah nasional dijungkir balikan: nama2 jalan besar diseluruh kota besar di Indonesia harus memakai nama jendral AD (Yani, Tendean, dst), peran BK diminimalkan, peran militer di blow up, peran inteligensia/kecerdasan disempitkan, dan wawasan almamater (pembungkaman kampus) dilaksanakan. Para pelacur intelektual UI sungguh banyak, mereka ini telah ikut serta menenggelamkan Indonesia, sudah saatnya mereka mengalami hukuman sosial dengan membeberkan dosa-dosa terselubung mereka! Prof. Ismail Suni, Yusril, Jimmly Asidiqi, Miranda Gultom, Anwar Nasution, Nazarudin, dst., adalah termasuk para konspiran. Pada umumnya, mereka ditokohkan terlebih dahulu melalui televisi sebagai intelektual yang kritis (politik kambing putih); kemudian setelah beberapa bulan dan telah mempunyai reputasi nasional, maka mereka diselundupkan/disusupkan dan diangkat menjadi pejabat penting regim ORBA (dan bablasannya) dalam pemerintahan (eselon 1, 2, atau menteri). Konspirasi destruktip USA-Militer-UI yang berhasil menusuk Bung Karno dari belakang (kupdeta yang merangkak) menjadikan Indonesia hingga kini terjebak dalam berbagai krisis dan sulit kembali menjadi bangsa yang sehat sehat.

Dalam perkembangannya, Soeharto dan regim penerusnya tidak hanya menggunakan UI, melainkan juga memanfaatkan para pelacur intelektual dari: ITB, UGM dan IPB. Seperti diketahui, UI, ITB, IPB, dan UGM adalah institusi perguruan tinggi negeri (PTN) tertua dan terbesar di Indonesia. Jadi, mereka adalah pencetak para PNS (peg. Negeri sipil) terbanyak, tersenior dan terbesar di Indonesia, dan alumni mereka menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan; dari pegawai menengah (IIIA), eselon dua, eselon satu, dan menteri. Sayang sekali, masyarakat telah memahami adanya istilah korupsi berjamaah dan birokrasi keranjang sampah; ini ibarat mengatakan bahwa keempat PTN itu adalah produsen koruptor dan birokrat keranjang sampah terbesar didunia (ingat prestasi KKN kita selalu nomor satu atau tiga besar)! Melihat, memahami, dan mengalami sendiri berbagai krisis di Indonesia, sudah sepatutnya kalau kita tidak perlu mensyukuri kehadiran ITB, UI, UGM, dan IPB, mereka tidak membawa berkah dan rahmat ke masyarakat; atau justru sebaliknya, kita harus merasa prihatin atas moral hazard dan tingkat kecerdasan mereka, mereka yang dianggap kelompok terpandai di Indonesia ternyata tidak pernah bisa membawa Indonesia ke bangsa yang mandiri, sejahtera, adil, berwibawa, dan berkepribadian! Ternyata mereka, kalau diijinkan pembaca, boleh diibaratkan dan boleh disebut sekedar sampah masyarakat yang terhormat (sampah berdasi) dan sekedar alat politisi busuk atau alat negara asing dalam membodohi bangsanya sendiri!

Mari Mewaspadai Mass Media Terutama TV

Regim ORBA (dan bablasannya) menguasai hampir 75% mass media di Indonesia; maka mereka dengan mudah menyusupkan manusia2nya melalui politik “kambing putih”; dan sebaliknya melakukan character assasination/kambing hitam bagi musuh2 politiknya! Seringkali mereka cukup memberi gaji tambahan bulanan bagi para kuli tinta, tanpa harus mendirikan mass media corporation, sungguh jeli dan licik! Dengan menguasai mass media, maka mereka dapat membentuk mind set (pola pikir) bangsa Indonesia sesuai kehendak mereka.

Kambing Putih adalah strategi memberikan gelar yang hebat agar didengar masyarakat dan untuk mendongkrak dan menjadikan level nasional, contoh politik kambing putih adalah:
- Prof. Sumitro (besan Soeharto): digelari Begawan Ekonomi, padahal anak2nya terlibat maha kejahatan (Prabowo: pembantaian Cina Mei 98, dan Sudrajat J. dan Hasyim: kasus BLBI, dst), jadi mestinya begawan Durna (karena suka menipu Pendawa, muridnya sendiri!). Dijaman beliau, ekonomi kita mulai dijajah Barat!
- Marie Muhammad: digelari Mister Clean, padahal saat beliaulah terjadi kasus BLBI, jadi semestinya Mister berlepotan saja!
- Zainudin MZ: digelari Dai Sejuta Umat, padahal dai politik untuk menggaet suara pemilih! Semestinya digelari dai sejuta dollar, atas upahnya menipu umat Islam melalui politisi agama!
- Tanri Abeng: digelari Manajer Satu Milyar, padahal dipakai untuk menghisap BUMN! Semestinya manajer sejuta kasus, atas upahnya membuat BUMN menjadi sapi perah politisi, petinggi militer dan polri!
- Prof. Yuwono Sudarsono: penjaga setia dominasi Militer atas Sipil dan dwi fungsi ABRI, maka ia diselundupkan ke LEMHANAS (alat intelektual militer) dan saat ini menjabat MENHAN. Bagaimana para petinggi militer tidak pakar dalam politik kalau pekerjaan utamanya beralih ke politik (sehingga tugas utamanya terbengkelai, apalagi juga pelaku bisnis ilegal) yang menghasilkan account di bank menjadi ukuran XL (puluhan milyar rupiah), yang semestinya ukuran S (small) mengingat gaji pegawai negeri itu rendah sekali. Sementara itu, sipil, yang digaji rendah sehingga sulit fokus pada bidangnya, yang berusaha menguasai perpolitikan dengan baik dan etis selalu mereka ganggu dan gagalkan upayanya untuk mendominasi kancah perpolitikan nasional!
- Prof. Nazarudin Syamsudin dkk.: diselundupkan ke KPU untuk menjaga PEMILU agar regim ORBA selalu menang atau minimal termasuk tiga besar.
- Saat menjelang reformasi: Sri Mulyani dan Anwar Nasution (dosen UI) di “roketkan”, seolah-olah mereka kritis terhadap regim ORBA, padahal mereka diselundupkan demi mengamankan sisa hari Tua regim Soeharto/ORBA dari jamahan hukum dibidang Keuangan dan demi dominasi asing!
- Puncak politik kambing putih dan strategi penyelundupan adalah Amien Rais! Beliau digelari tokoh/pelopor reformasi, padahal beliau diselundupkan untuk membelokan reformasi dan menyelamatkan regim ORBA! Untuk ini baca artikel di web site di seksi Pesan Penutup dibawah.
- Dst. (sampai dengan sekarang, politik kambing putih terus dilaksanakan)

Saat ini kedudukan politik regim ORBA dan Bablasannya amat sangat kuat, lihatlah posisi: Yusril (kesayangan Soeharto) menjadi Setneg (powerful sekali dalam memfilter informasi ke presiden SBY); Miranda Gultom (kepala BI) dan Anwar Nasution (ketua BPK): untuk melindungi ORBA dari segi keuangan atas kasus BLBI, dan kasus besar lainnya (terutama di BUMN), agar sulit terungkap, padahal mengungkap KKN itu mudah sekali, cukup mempelajari histori rekening para pejabat dan tersangka secara mendalam dan tuntas, nah disinilah faktor keamanan regim Soeharto terjamin oleh Miranda Gultom dan Anwar Nasution; Jimmly Asidiqi (ketua MK): untuk melindungi ORBA dari segi hukum, agar berbagai kasus pelanggaran HAM berat sulit terungkap; dan seterusnya …masih banyak sekali. Mereka ini, pelacur intelektual sekaligus akademisi selebritis dari UI, selalu dikonotasikan pandai dan bersih dalam mass media, padahal sebaliknya!

Saat reformasi (1998) papan tulisan di Kampus UI Salemba yang berjudul: KAMPUS PERJUANGAN ORDE BARU ditutup kain hitam, tanda malu dan berkabung; mungkin sekarang sudah dibuka lagi dan ditulis ulang sebagi: “KAMPUS PERJUANGAN ORDE BARU DAN BABLASANNYA, MENERIMA ORDER PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT WALAU UNTUK MERUSAK BANGSA SENDIRI.”

Sebaliknya, Kambing Hitam adalah strategi memberikan gelar yang sangat negatip agar mereka tidak laku dimasyarakat (character assasination); contoh politik kambing hitam adalah: di PKI kan, dikonotasikan radikal (Munir, Budiman Sujatmiko, Ditasari, dst), dikonotasikan agen asing (Hendradi dan NGO/LSM yang baik dan bermoral).

Menonton TV (dan mendengarkan radio) di Indonesia harus waspada; sebab banyak skenario dibelakangnya/terselubung; pada umumnya untuk membentuk opini yang pro Regim ORBA dan bablasannya. Semakin sering seorang cendekiawan/akademisi/pengamat muncul di TV, kita harus semakin waspada pada orang itu (alat Regim ORBA dan bablasannya dan moralitasnya perlu diragukan)! Sebaliknya, semakin jarang, semakin dapat dipercaya ke idealismeannya! Sebagai contoh: pernah terjadi dialog yang sangat menggelikan, WS Rendra tidak bisa dikontrol pembicaraannya oleh Salim Said (pengamat militer, alat ORBA) dan Anhar Gogong (pengamat sejarah, alat ORBA); WS Rendra terus nerocos membahas rusaknya kebudayaan kita akibat ORBA! Sejak saat itu, WS Rendra tidak pernah muncul lagi di dialog Televisi! Jangan harap kita disuguhi dialog yang sering dengan orang yang bermoral baik dan idealis seperti: Kwik Kian Gie, Mochtar Prabotinggi, Hendradi, Teten Masduki/tokoh ICW, Dita Sari, Wardah Hafidz/ketua UPC, Munir, Jeffry Winters, Budiman Sujatmiko, Faisal Basri, dst. Seandainya mereka muncul, slot waktunya paling hanya singkat dan amat jarang; mereka dimunculkan kadang2 saja hanya untuk sekedar mengelabui bahwa stasiun TV tsb. adalah netral, padahal tidak!

Pesan Penutup

Dengan keterlibatan USA dalam kupdeta 1965, semestinya para kurban PKI mempunyai alat jitu dengan membuat masalah ini menjadi masalah internasional dengan strategi tidak hanya menuntut regim militer Soehato, melainkan juga menuntut USA! Tentu saja dengan melibatkan NGO level internasional; sayang sekali nalar para kurban 1965 belum sampai kesitu! Dengan internasionalisasi masalah HAM berat, maka kans untuk membawa ybs. ke kebenaran dan keadilan akan mudah terlaksana! Karena visi/misi para konspirator/mafia 1965 (yang saat ini banyak yang sudah berusia diatas 60 th.) adalah: ”Jangan berani mengungkit masa lampau kami dan hormati kami s/d kami meninggal. Setelah kami meninggal silahkan buka borok2 kami dan luruskan sejarahmu. Kalau kami masih hidup, jangan sekali-kali kau berani melakukannya, atau negara ini akan kami obok2 sampai manusianya mabok. Hanya dengan bunga uang kami (hasil curian/merampok) yang disimpan di luar negeri, kiranya sudah cukup untuk mengobok-obok Indonesia! Ketahuilah dengan samar2 bahwa TNI AD, Kepolisian, Badan Intelijen dan Lembaga Peradilan masih dalam cengkeraman kami. Selain itu, telah kami tempatkan penjaga setia kami yaitu para pakar/pelacur intelektual di posisi yang strategis!”. Memahami misi mereka, maka upaya membawa mereka ke justice, kalau hanya level dalam negeri, hanya akan sia2 saja! Demikian pula dengan kasus pelanggaran HAM dan KKN berat yang lain!

Sebagai penutup, tulisan diatas diambil dari artikel karangan Kwik Kian Gie di Jawa Pos, edisi pertengahan Agustus 2005, dengan sedikit tambahan. Bila anda merasa artikel ini bagus dan bermanfaat untuk mencerdaskan kebudayaan bangsa Indonesia, maka mohon diteruskan keseluruh penjuru Indonesia dan dunia.

Penulis juga berharap agar tulisan ini jatuh ketangan para mahasiswa aktivis di ITB, UI, UGM dan IPB, dengan maksud agar mereka menyadari/memahami bahwa banyak dosen mereka yang menjadi oknum kelas berat (level nasional atau bahkan internasional) dan yang sepantasnya dijadikan musuh bangsa!

Dan bagi anda yang mempunyai: inteligensi, idealisme, moral dan etika yang baik, keprihatinan akan krisis di Indonesia, serta kemampuan menulis, kami menghimbau anda untuk menulis di Internet yang bebas, kritis, lugas dan pembacanya mencapai seluruh dunia! Selamat berkarya.

* Catatan: kata saya = Kwik Kian Gie, tokoh cerdas, bijak dan nasionalis.
* Semua tanggapan harap ditulis ke: pertiwiibunusantara@yahoo.com
* artikel lain yang sangat dalam dan sangat luas pembahasannya ada di http://diskusikebudayaan3.blogspot.com/ DAN http://analisakebudayaan.blogspot.com/.
posted by Analis Kebudayaan at 1:51 AM
KRISIS INDONESIA: BUAH KENAKALAN GENERASI TUA, BUKAN GENERASI MUDA!
Para pelaku regim Orde Baru (ROB) saat ini rata2 sudah berumur diatas 65 tahunan, Soeharto sendiri (dalang ORBA) telah berusia lebih 80 tahun. Akibat kenakalan politik generasi tua ini, Indonesia boleh dikata sudah sulit untuk bangun kembali sebagai bangsa yang normal dan sehat, dan generasi muda harus menerima tinggalan maha kebobrokan nasional (MKN) yang luar biasa. Mantan presiden Soeharto, komandan ROB, adalah putra Indonesia yang paling licik. Ia sebaiknya disarankan untuk menerima hadiah Nobel dibidang Politik Tanpa Hati Nurani, mengingat kejeniusan beliau dalam memperdayakan bangsanya sendiri. Diramalkan, baru dua atau tiga pemilu lagi (dihitung dari 2005) RI akan mulai bangkit. Berikut ini butir2 maha kebobrokan nasional (MKN), yang dahsyat luar biasa, tinggalan para generasi tua, terutama Soeharto dan kroni2nya, yang saat ini masih mengalami privelege (hidup dihormati dan amat sangat kaya raya):
- Bung Karno (BK) adalah seorang jenius yang disegani oleh dunia internasional di masa hidupnya. BK mempunyai visi sangat jauh kedepan untuk Indonesia yakni Indonesia adalah: non blok, mandiri (berdikari = berdiri diatas kaki sendiri), berkepribadian kuat, berbasis Bhineka Tunggal Ika (pluralisme), serta berdasar Pancasila, dan tidak mau tergantung pada utang luar negeri (semboyan BK: “Go to hell with your aids!”). Sayang sekali, Soeharto dkk. melakukan konspirasi dengan USA (via CIA) menusuk bangsanya sendiri di tahun 1965. Tahun 1965, Indonesia dijadikan ajang pertempuran antara USA dkk. melawan Rusia dkk. USA dibelakang militer/AD dan mahasiswa, sedangkan Rusia dibelakang PKI. Di Indonesia yang menang USA, di Vietnam yang menang Rusia. Negara-negara sahabat Bung Karno, sperti RRC dan India, yang mempunyai prinsip serupa dengan BK dan tidak mempunyai pengkianat negara semacam Soeharto Cs., saat ini sudah menjadi bangsa yang sehat, normal, bahkan adidaya! Presiden SBY baru-baru ini terpaksa mengulangi langkah BK lagi dengan mengunjungi RRC dan India. Tusukan regim Soeharto mengakibatkan kekayaan alam Indonesia dari Sabang (LNG Arun) s/d Merauke (Free Port ) jatuh ketangan negara Barat terutama USA. Penikmat kekayaan alam Indonesia s/d saat ini adalah negara asing plus birokrat di Jakarta, bukan rakyat setempat!
- Pembunuhan para jendral (Ahmad Yani, Suparman, Tendean, dst) adalah dikarenakan mereka menolak melepas prinsip non blok dan menolak untuk berpihak pada regim Soehato/USA. Selain itu, mereka harus dihabisi Soeharto dkk. agar tidak menjadi pesaing/duri dalam daging. Nasution yang dapat menyelamatkan diri, akhirnya terpaksa bergabung dengan Soeharto; pada akhirnya: Jendral Soeharto menjadi presiden, dan Nasution menjadi ketua MPRS, mulai saat itu Indonesia dibawah regim militer (eksekutip dan legislatip dibawah militer) dan menjadi negara boneka USA! Saat itu negara boneka USA banyak sekali, misalnya: Marcos-Philipina, Shah Iran – Iran, Mobutu Seseseko – Afrika, dan negara2 dibawah regim militer di Amerika Latin. Pada umumnya regim boneka seperti ini dibikin korup sekali, supaya mudah didikte oleh negara asing-tuannya! Jadi, dalang pembantaian jendral (yang non blok) dan rakyat tak tahu politik di th. 1965 untuk level internasional adalah USA, untuk level nasional adalah Soeharto dkk. (baca kupasan yang sangat dalam di http://diskusikebudayaan3.blogspot.com/ dan http://analisakebudayaan.blogspot.com/).
- Menipu sejarah 1965. Coup d’etat merangkak militer seperti diatas dibelokan ke PKI. Semua jalan raya disemua kota besar Indonesia ia instruksikan untuk memakai nama para jendral Angkatan Darat (A. Yani, Panjaitan, dst.). Hari lahir Pancasila digantikan dengan hari kesaktian Pancasila. Sungguh strategi yang indah. Sampai saat ini generasi muda masih terkecoh dan mempelajari sejarah yang diselewengkan. Sayang Perguruan Tinggi seperti: UI, UGM, ITB, IPB, ITS, dst., diam saja! Padahal universitas adalah pembela kebenaran!
-Peristiwa G30S lebih tepat bila didefinisikan sebagai pengkianatan Soeharto terhadap bangsanya sendiri, bukan pengkianatan PKI.
- Mengingat kasus 1965 adalah kasus pelanggaran HAM yang maha besar (setingkat Hitler di Jerman, jadi level internasional), maka untuk melawan tuntutan yang maha luar biasa besarnya dan beratnya dari para korban G30S tsb., para oknum Jendral AD sebagai pelaku kebiadaban yang luar biasa itu (yang hidupnya selalu dibayang-bayangi wajah hampir sejuta jiwa korban manusia) terus menerus menggunakan politisasi agama dengan menggunakan pemuka agama, LSM agama, dan cendekiawan kampus untuk melawan pelurusan sejarah Indonesia (dalam hal ini politisasi agama Islam). Contoh ormas Islam yang sering dipakai adalah: FPI, Liga Muslimin Indonesia, dst. Sampai sekarang para korban fitnah Soeharto ini, yang sudah usia tua/sepuh, masih memperjuangkan pemulihan hak dan kehormatannya.
- Mendudukan Sri Sultan HB IX sbg Wapres pertama demi mengambil hati masyarakat Jawa yang mayoritas (politik kebudayaan); HB IX kemudian mengundurkan diri melihat tangan Soeharto penuh berlumuran darah korban 1965 plus Bung Karno!
- Menipu Supersemar. Surat begitu penting dikatakan hilang.
- Menipu sejarah Serangan Umum 1 Maret 1945 di Yogya. Sri Sultan HB IX adalah otaknya, namun Soeharto mendakunya.
- Merampok habis uang rakyat Indonesia melalui BLBI (700 trilyun); sekarang uang itu parkir di bank2 L.N atas nama para konglomerat hitam dan para kerabatnya.
- Bersama regim ORBA mendirikan BPPN: Badan Penyelamat Para penilep uang Negara. Kalkulasi para ekonom ahli: mungkin yang kembali cuman 25% saja dari 700 trilyun itu! Jadi, yang diselamatkan bukan uang rakyat, tapi justru pencurinya, sungguh genius/licik! Para konglomerat hitam ini dibantu oleh para akademisi busuk (kebanyakan dari UI dan UGM) dalam memberikan justifikasi2 “penyelamatan”.
- Membentuk mafia/konspirasi yang sangat distruktip antara: 1) konglomerat hitam, 2) oknum preman berbintang empat (jendral AD/Polisi), 3) birokrat keranjang sampah, politisi busuk (terutama di DPR/DPRD), 4) oknum ulama pemuja saiton (politisasi agama, kebanyakan duduk di MUI), dan 5) oknum pelacur intelektual/ akademisi (tukang justifikasi policy, mostly from UI), dan 6) para preman kriminal yang diorganisasikan dalam suatu wadah organisasi (Pemuda Pancasila). Sebut saja mereka itu MAFIA6, yang sampai detik ini masih dengan kuat mendominasi Indonesia. Rasanya, Indonesia sudah sulit untuk bangun kembali, MAFIA6 ini begitu kuatnya mendominasi Indonesia, jaringan kejahatannya sudah melebihi jaringan Multi Level Marketing (MLM) Amway dari USA! Senjata utama regim ORBA bersama bablasannya (saat ini masih kuat) adalah: uang yang berlimpah, teror kekerasan, politisasi agama, pemandulan universitas ternama (UI, ITB, UGM, IPB, dsb.) lewat dwifungsi akademisi, dan dominasi mass media. Musuh nomor satu bangsa Indonesia yang sebenarnya adalah MAFIA6 ini!
- Semenjak menduduki Kodam Diponegoro Semarang, Soeharto sudah biasa bekerja sama dengan konglomerat hitam, misalnya waktu itu, beliau bersama Liem Swie Liong menjadi penyelundup gula pasir. Saat berkuasa, Soeharto mengembangkan model bisnis yang luar biasa busuk dan buruk yang membuat bisnis dan industri Indonesia tidak bisa bersaing dengan luar negeri (ekonomi biaya sangat tinggi), sehingga rakyat dipaksa membeli barang/jasa dengan harga yang sangat tinggi (untuk menggaji para oknum birokrat plat merah, sehingga mereka menjadi konglomerat plat merah, tanpa harus kerja keras, alias duduk malas dapat upeti yang tinggi sekali)! Model bisnis busuk ini adalah model konspirasi destruktip (Mafia) antara: konglomerat hitam, oknum jendral militer/polri, dan birokrat/politisi busuk, serta berbasis KKN. Dimulai sejak jaman Soeharto, militer/polri mulai menjadi raksasa bisnis yang penuh KKN yang tidak bisa dikontrol publik/negara (bagaikan negara dalam suatu negara). Sekarang hampir dikota besar, god father Mafia (para konglomerat hitam) pasti ada, mereka ini mampu mendudukan walikota, Bupati, bahkan Gubernur. Bahkan mereka juga mampu memesan peraturan daerah yang menguntungkan bisnis Mafia ini. Mereka dilindungi dengan kekerasan oleh oknum ABRI dan POLRI serta preman (Pemuda Pancasila). Contoh konglomerat hitam untuk level nasional adalah Tomy Winata, dimana majalah Tempo bersama Gunawan Muhammad dipaksa bertekuk lutut. Bisnis hitam seperti ini mengakibatkan biaya ekonomi tinggi, apalagi ditambah KKN, maka tidak mengherankan barang produksi Indonesia tak dapat bersaing dengan produk luar negeri, biaya over head produksinya sangat mahal sekali. Contoh sederhana adalah Probo Sutejo, paman Soeharto. Probo aslinya adalah guru SMA. Baru2 ini ia didakwa telah menyuap jaksa agung dan ketua MA sebesar Rp. 16 milyar! Heboooaaat sekali, seorang mantan guru yang pada umumnya kehidupannya pas2an dan notabene disebut “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” (julukan politis plus penghinaan yang sangat dalam maknanya, entah mengapa para guru/dosen tidak marah), telah disulap oleh Soeharto menjadi trilyuner! Harta kekayaan Probo (plus kroni2 Soeharto) diperkirakan trilyunan, termasuk rumah2 di luar negeri (London, Australia) yang dulu sering diungkapkan oleh George Adi Tjondro (sayang tidak di followup i!). Tatanan ekonomi yang sangat rusak semacam ini sudah sulit untuk di normalkan kembali! Di jaman Bung Karno masih banyak kita jumpai para pegawai negeri yang jujur, bersih dan mempunyai rasa malu, sekarang yang menjamur adalah kebalikannya!
- Saat bum minyak 1973/74 dan 1978/79, uang trilyunan rupiah tidak disetor ke kas negara! Soeharto menugaskan Sudharmono, Moerdiono, dan Ginanjar Kartasasmita membentuk tim sepuluh untuk mengurus milyaran dollar AS uang bum minyak. Tim sepuluh ini hanya bisa dikontrol oleh Soeharto. Jeffry Winters menjuluki Sudharmono cs. sebagai the most evil persons (manusia terjahat) in Indonesia. Dapat dibayangkan kekayaan para jendral militer saat itu! Sebagai gambaran: kasus perebutan warisan haji Tahir sebanyak Rp. 500 milayar yang berupa tabungan di Singapore oleh janda2nya menjadikan bangsa Indonesia tersentak (sebatas kaget saja!); sebab si Tahir jabatannya bukan eselon di Pertamina, lalu kalau eselon nilep berapa milyar atau trilyun uang negara? Pegawai negeri yang dapat menabung lebih dari 2,5 milyar sudah luar biasa sekali kejahatannya, mengingat gaji PNS/BUMN kan ya paspasan! Pegawai negeri gol. I untuk menabung 2,5 juta saja sudah tidak mungkin. Jurang kekayaan yang berbanding 1: 1000 sungguh luar biasa, sayang kita diam saja! Sungguh telah terjadi perampokan atas bangsa Indonesia, ini lebih kejam dari penjajahan Belanda! Kasus kenaikan harga BBM akhir2 ini (2005) tidak perlu terjadi kalau KKN di Pertamina dibersihkan. Bangsa Indonesia berhak mendapat harga BBM yang murah sebab pendapatannya kecil dan penghasil minyak!
- Saat regim militer diatas angin, mereka lupa diri atau sedang mabok kepayang dengan peran bisnis dan politiknya, sehingga persenjataan mereka s/d saat ini menjadi tertinggal, dan mereka menjadi tidak profesional lagi. Semestinya saat itu mereka dapat dengan mudah mempermodern persenjataan mereka mengingat saat itu militer adalah penguasa! Namun mereka tidak kerjakan hal itu.
- Bersama USA dan negara barat lainnya merampok Indonesia (diawal kejayaan Soeharto), misalnya konsesi tambang2: Freeport, Caltex, LNG Arun, dst; juga lewat IMF dan world bank. Manusia Dayak, Riau, Aceh, dan Irian tetap sangat miskin, walau daerahnya sangat kaya raya; yang kaya adalah pejabat Jakarta dan negara asing. Walau regim Shto korup sekali, IMF dan world bank terus memberikan hutangnya! Soeharto sungguh2 menggadaikan negara ini ke negara asing! Ini adalah hadiah regim Soeharto bagi dukungan negara2 adikuasa dalam menjatuhkan Bung Karno (BK) yang non blok. Visi jauh kedepan BK luar biasa, negara sahabat BK: India dan RRC saat ini sehat luar biasa dan maju pesat sekali. SBY terpaksa mengulangi jejak BK lagi, belajar ke RRC dan India. Regim yang amat sangat korup seperti Soeharto, Marcos, Mobutu Seseseko, Syah Iran, Pinocet, dst., adalah rekayasa politisi USA. Di negara Amerika Latin, politisi USA juga banyak mensuport regim militer yang amat sangat korup; demikian pula di Timur Tengah. Akhir2 ini politisi USA mulai sadar bhw negara2 tsb. makin pandai, dan tidak bisa dibodohi lagi, maka arah kebijakan politiknya mulai berbeda! Namun lepas dari USA, RI masuk kepangkuan saudara tua Jepang; sehingga s/d saat ini, RI hanya menjadi sekedar permainan negara adidaya ekonomi! Dengan sistim yang sangat korup seperti ini, dan sentraliasi kebijakan di Jakarta, dengan Jakarta menyandang kota terkorup di dunia, maka muncul pemeo indah: “Untuk menguasai Indonesia, cukup menguasai Jakarta dengan cara menyuap 100 pejabat top Indonesia di Jakarta!” Maka benarlah bahwa pemilik kekayaan alam Indonesia itu bukan manusia Dayak, Riau, Aceh, dan Irian, melainkan negara adidaya dan para oknum pejabat pusat di Jakarta. Tidak heran kalau mereka berkeinginan melepaskan diri dari Indonesia!
- Regim Soeharto juga membuat para pemimpinnya gila hutang dengan prinsip: “Gali lubang tutup lubang”. Bantuan bersyarat yang mencekik leher bangsa dan membebani generasi penerus tetap diteken, penekennya dapat komisi yang luar biasa besarnya dibanding gajinya sebagai pegawai negeri! Setiap APBN mengandung komponen hutang luar negeri, para eksekutip dan legislatip telah dibuat mendem/mabok hutang!
- Soeharto terus menerus membodohi bangsanya dengan pura2 sakit setiap kali mau diadili. Ini politisasi kebudayaan, sebab bila mhs demo anti Soeharto, bisa dicap sebagai tidak tau: tata krama, sopan santun, adat, dan agama; orang sudah tua dan sakit2an kok masih didemo! Padahal sehat segar bugar! Sungguh licik beliau itu! Strategi ini lalu ditiru para generasi tua busuk! (Ginanjar dkk).
- Merusak tata kota Indonesia dan hutan Indonesia. Mana ada kota di Indonesia yang teratur rapi? Mana ada hutan Indonesia yang tidak dijarah rayah? Lapangan dan taman kota dihabisin untuk mal dan perumahan mewah, generasi mudanya kalau malam minggu diarahkan ke mal2 untuk konsumptip, anak muda sudah kesulitan untuk berolah raga, maka di Jakarta, kalau akhir pekan banyak perkelahian remaja (tawuran). Pembangunan di pusatkan Jawa sentris, sehingga P. Jawa yang sangat indah ini mengalami kerusakan luar biasa. P. Sumatra, Irian, Sulawesi, Kalimantan, yang luas sekali, dibiarkan kosong dan sekedar dijadikan tempat jarahan manusia serakah di Jakarta dan perusahaan multi Internasional, s/d saat inipun pulau2 itu belum mempunyai lintasan kereta api, sangat memprihatinkan! Tidak heran kalau suku asli dipulau tsb. merasa dijajah oleh Jakarta dan ingin merdeka lepas dari RI (misal Papua).
- Menghancurkan keyakinan/kebudayaan penduduk asli (terutama Jawa), misal Kejawen, dengan mengharuskan mencantumkan hanya agama pada KTP dan tatacara perkawinan. Sementara itu, keyakinan bangsa lain justru diutamakan (misal Islam, Kong Hu Cu, dst).
- Menghancurkan ekonomi penduduk asli (terutama Jawa), karena diarahkan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang digaji sangat rendah sekali sehingga terjerumus dalam KKN yang tiada habisnya. Jiwa enterpreneur tidak dididik, kredit bank diberikan ke konglomerat hitam dari etnis Tionghoa dan kerabat regim Orba. Etnis Tionghoa yang baik dan ulet bekerja dan mempunyai manajemen keuangan lebih baik justru dipersulit masuk jadi PNS dan dipaksa berdagang, akhirnya jadilah masyarakat seperti saat ini: etnis Tionghoa menguasai perdagangan, dan manusia Jawa menguasai perkorupsian (KKN) di PNS! Kemudian, etnis Tionghoa yang justru “hitam” malah digerojogi BLBI (700 trilyun), sehingga otomatis ekonomi Indonesia dicengkeram konglomerat hitam! Dipaksa oleh ketidak adilan, maka etnis Tionghoa justru menjadi sangat ulet, kreatip dan mandiri; sedangkan manusia pribumi (terutama Jawa) dinina bobokan dengan jiwa priyayi/feodal tuk menjadi birokrat pegawai negeri dengan gaji yang sangat rendah dan tidak manusiawi namun dibebaskan untuk berkorupsi! Di jaman Bung Karno, masih banyak dijumpai pejabat yang mempunyai rasa malu, di jaman regim Soeharto – rasa malu sudah tidak ada!
- Menghancurkan keyakinan/kebudayaan etnis Tionghoa, dengan mengharuskan mencantumkan nama asli Indonesia dan melarang aktivitas budaya Cina yang sangat indah, mapan dan tua. Juga, mendiskriminasikan mereka dengan masalah kewarga negaraan dan penandaan KTP.
- Menghancurkan nama baik etnis Tionghoa dengan menonjolkan hanya para konglomerat hitamnya (perampok uang negara lewat BLBI). Para konglomerat hitam ini oleh Soeharto dijejerkan dan ditayangkan di TV secara nasional ketika pertemuan di Tapos, sungguh licik! Banyak manusia Tionghoa yang baik dan berprestasi tinggi, misalnya: Yap Thian Hien, Arief Budiman, Kwik Kian Gie, Rudy Hartono, Ivana Lie, para pahlawan: bulu tangkis, tenis, lomba science, dst.; namun sayang, regim Soeharto justru memakai yang “hitam” (sebab mereka sendiri adalah birokat dan militer “hitam”, MAFIA6). Seperti manusia Inggris, etnis Cina juga sudah terbukti mampu membuat negara yang sehat, baik dan normal. Seandainya yang dipakai adalah etnis Tionghoa yang baik dan pintar dalam manajemen negara, pastilah Indonesia tidak akan seperti ini! Minimal secerdas dan semakmur Taiwan, Singapore atau Hongkong atau RRC! Dengan demikian, regim ORBA boleh dikatakan telah mengadu domba etnis Tionghoa dan Jawa! Puncak adu domba adalah saat tragedi Mei 1988, dimana etnis Cina dipermalukan dan direndahkan martabatnya melalui kekerasan dan perkosaan (semoga etnis Tionghoa mau gigih membongkar kasus ini, diduga dalangnya adalah Prabowo atau Wiranto dengan pelaksana KOPASUS dibantu Pemuda Pancasila, sebab pandangan etnik lain menyiratkan bahwa etnis Tionghoa cuman pasrah-diam saja, kurang gigih membongkar tragedi ini!). Politik adu domba antar etnik ini (asli vs keturunan) sungguh membuat bangsa Indonesia menjadi rapuh sekali! Sampai saat ini, etnik Tionghoa masih mengalami diskriminasi melalui KTP dan Surat Kewarga Negaraan.
- Menghancurkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Dengan APBN yang sangat kecil dan gaji dosen/gaji yang sangat kecil, otomatis SDM nya hancur. Dijaman BK, dosen masih menduduki jabatan dan penghasilan terhormat, misal dapat rumah dinas dan kendaraan dinas dan gaji layak. Saat itu masih banyak mahasiswa Malaysia kuliah di Indonesia, sekarang terbalik! Bahkan kita dikirimi seorang Asahari (teroris) saja sudah kuwalahan! Hal ini juga yang sangat diharapkan oleh politisi negara asing (Jepang, S’pore, USA, dsb.), mereka mengupayakan sekuat tenaga agar SDM Indonesia tidak maju, supaya bisa menguasai kekayaan alamnya yang berlimpah! Caranya? Mereka tekan politisi Indonesia agar APBN pendidikannya tetap rendah, gaji PNSnya agar tetap rendah supaya tetap KKN (bisa dibeli), dan negara dibikin mabok kepayang (mendem) agama!
- Menyusupi dan membelokan arah reformasi! Masyarakat luas telah menerima bahwa telah terjadi reformasi, padahal belum! Regim ORBA adalah ibarat rangkaian seratus gerbong kereta api Argo Bromo, kemudian melalui reformasi semu, yang turun baru satu masinis saja, yaitu Soeharto, sedangkan lainnya masih mendominasi tatanan bisnis, birokrasi dan perpolitikan di Indonesia (terutama oknum petinggi militer/polri). Persamaan mathematik reformasi di Indonesia sungguh kayal dan irasional, persamaan itu adalah: Orde Reformasi = Orde Baru cukup dikurangi satu Soeharto saja!!! Strategi penyusupan dan pembelokan arah reformasi ini, yang penuh seni dan sangat indah, telah ditulis oleh seorang begawan politik dan dapat anda baca di website http://www.diskusikebudayaan3.blogspot.com (termasuk analisis adu domba suku2 di Indonesia). Penyusupan dan money politics adalah alat utama regim Orba; peran penyusup seperti Amien Rais dan para cendekiawan Muslim (ICMI) dalam penyelamatan regim Orba sungguh luar biasa indahnya namun sangat menyakitkan bangsa Indonesia.
- Pada saat reformasi, regim Soeharto dengan seni yang indah dan tinggi sekali memperdaya bangsanya sendiri melalui politisasi agama. Dengan strategi safety exit yang jitu, maka regim Soeharto dkk. selamat dan sejahtera s/d saat ini, namun bangsa Indonesia menjadi dimasukan kepihak Timur Tengah/Arab dalam menghadapi dunia barat! Oleh regim Soeharto, Indonesia ingin dilepaskan dari mulut harimau (USA), namun dimasukan mulut buaya (ARAB); hasilnya: Indonesia justru masuk mulut harimau dan sekaligus mulut buaya! Jadi, boleh dikata antara tahun 1960-1965: Indonesia dijadikan ajang pertempuran USA (kapitalis) melawan Rusia (komunis); kemudian mulai dari 1998 (awal reformasi semu) s/d sekarang, Indonesia dijadikan ajang pertempuran Barat (modern, sekuler) melawan Arab/Timur Tengah (Islam, non sekuler). Semenjak 1965, Indonesia tidak pernah mandiri lagi (seperti visi Bung Karno, yang non blok dan cinta budaya sendiri, seperti juga India dan RRC, negara yang mempunyai kepribadian sendiri dan mandiri).
- dst. (silahkan menambahi sendiri)

Penutup

Regim Soeharto telah mengakibatkan lima faktor utama penyebab Indonesia tidak pernah mandiri dan terusmenerus mengalami krisis, yaitu terpaan: a) badai salju yang dingin-membekukan dari negara barat/modern yang ingin menjajah ekonomi/teknologi dan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia; b) badai gurun Sahara yang panas-membara dari negara Timur Tengah yang ingin memporak-porandakan budaya asli, meningkatkan budaya kekerasan serta kerusuhan dan menguras devisa negara; c) badai KKN yang merampok keuangan dan membangkrutkan bangsa, yang juga menyebabkan Indonesia terjebak hutang maha besar serta membuat ekonomi/bisnis Indonesia dikuasai oleh konglomerasi internasional yang bekerjasama dengan para konspirator nasional jahat yang terdiri atas: politisi busuk-konglomerat hitam-birokrat keranjang sampah dan jendral berhati preman dari TNI AD/POLRI, d) badai SARA yang meningkatkan kecurigaan berbasis suku, agama, ras, dan golongan antar masyarakat! Sungguh licik dan sangat kejam, untuk mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun, regim Soeharto menggunakan politik devide et impera: memecah belah bangsanya sendiri! Manusia Jawa dianggap penjajah oleh manusia non Jawa (sebab pembangunan yang Jawa sentris), etnik Tionghoa dicurigai oleh manusia pribumi, manusia Ambon saling diadu domba, etnik Madura diadu dengan etnik Dayak, manusia dan kebudayaan Jawa ditelantarkan, manusia dan kebudayaan Arab ditinggikan. Oleh regim Soeharto, seolah-olah telah dibuat agar tiap etnik merasa etniknya dianak tirikan dan etnik lain ditinggikan, sehingga timbulah rasa saling curiga yang dalam antar etnik; f) penyeragaman dan penindasan budaya nasional (bukan pengembangan) yang mengakibatkan kemunduran SDM. Dengan demikian, semenjak 1965 s/d detik ini (2005), bangsa Indonesia boleh dikata telah dijajah kembali oleh konspirasi jahat internasional yang bersimbiose mutualitis dengan konspirasi jahat nasional yang tersentralisasi di Jakarta, sehingga boleh dikata Indonesia s/d saat ini belum merdeka sepenuhnya!

Kalau Bung Karno dikenal sebagai founding father dan nation character building, maka Soeharto layak disebut mafia god father (pelindung segala bentuk konspirasi kejahatan) dan nation character destroyer (perusak kerukunan dan karakter bangsa). Dengan demikian, semenjak 1965 s/d detik ini (2005), bangsa Indonesia boleh dikata belum merdeka sepenuhnya! Dijaman Soeharto, Indonesia boleh dikata dijajah oleh bangsanya sendiri yang tak kalah sadisnya daripada Belanda dan Jepang.

Maha kebobrokan nasional yang luar biasa tinggalan regim ORBA/Soeharto telah mengakibatkan Indonesia terus mengalami krisis kebudayaan s/d saat ini, dan diperkirakan dua pemilu lagi baru bisa bangkit lagi, maha luar biasa dosa regim ORBA/Soeharto terhadap bangsanya!

Visi dan misi generasi tua perusak bangsa ini adalah: 1) menyelamatkan diri atau bebas dari hukum 2) tetap dihormati oleh masyarakat 3) kekayaan hasil rampokan tetap aman (diparkir di LN) 4) bila meninggal dapat dimakamkan di Taman Pahlawan. Jadi, seolah-olah mereka telah mengancam generasi muda dengan berkata:”Jangan berani mengungkit masa lampau kami dan hormati kami s/d kami meninggal. Tolong, jangan lupa, makamkan kami di makam pahlawan. Setelah kami meninggal silahkan buka borok2 kami dan luruskan sejarahmu (terutatama sejarah 1965). Dan jangan lupa membayar hutang tinggalan kami kepada luar negeri yang hampir 1/3 nya kami korup dan kami simpan di luar negeri untuk cucu-cicit kami s/d tujuh turunan! Kalau kami masih hidup, jangan sekali-kali berani “menyentuh” kami, atau negara ini akan kami obok2 sampai manusianya mabok. Hanya dengan bunga uang kami di bank2 luar negeri, kiranya sudah cukup untuk mengobok-obok Indonesia!” Maka tidak heran, dijaman transisi ini amat banyak kerusuhan yang dibuat oleh regim bablasan ORBA, sehingga masyarakat kembali merindukan regim Soeharto; namun semua ketidak stabilan ditumpahkan kepada regim reformasi semu (ingat, belum terjadi reformasi), sungguh licik generasi tua itu! Di negeri yang normal dan baik, mencari perusuh itu mudah sekali, cukup disadap handphone/teleponnya, disadap internetnya, dilacak account banknya. Demikian pula mencari koruptor kelas berat, cukup berburu di bank, lihat besar simpanan uang para pejabat tinggi (eselon 2 keatas), misal yang punya simpanan diatas 2,5 milyar lalu diselidiki aliran dananya, dengan cara ini pasti koruptor plat merah mudah ditangkap. Namun di negara tak normal seperti Indonesia, dimana Badan Intelijennya sering justru menjadi musuh berat bagi masyarakat yang baik, jujur, dan idealis, maka setiap kerusuhan justru tidak pernah terkuak kasusnya, atau oknum aparat (intelijen + polri + TNI + preman) justru menjadi dalang/pelaku kerusuhan diberbagai pelosok Indonesia. Dapat dipastikan bahwa selama militer/polri tidak mau berhenti berpolitik dan berbisnis, maka Indonesia akan terus bergejolak, mereka bagaikan pagar makan tanaman. Untuk itu peningkatan gaji s/d batas yang wajar bagi segenap pegawai/militer adalah mutlak perlu dilakukan.

Perlu kita sadari, kalau pada tahun 1960 s/d 1970 Indonesia dijadikan ladang pertempuran yang sengit antara ideologi kapitalisme (USA dkk.) melawan komunisme (Rusia dkk.), maka ingat pada detik ini (2005), Indonesia sedang mengalami dan sedang menjadi ajang pertempuran hebat antara: negara Barat/maju, negara Timur Tengah, para pelaku pelanggaran HAM berat dan para pelaku KKN (sisa2 regim Soeharto/ORBA yang ingin menyelamatkan diri, bebas dari jerat hukum); jadi tugas manusia Indonesia adalah sungguh berat sekali, karena harus bisa mengatasi keempatnya! Kita doakan agar sukses!
Akhir kata, semoga Tuhan YME memberikan kejernihan berpikir dan kebijaksanaan yang utama, agar di akhir hayatnya, para generasi tua ini (yang sudah nyaris “out” dan ingin dimakamkan di Taman Pahlawan) sungguh2 mau melakukan pertobatan! Doa kita: “Oh, generasi tua, kasihanilah generasi mudamu karena: terus belajar sejarah nasional yang salah, yang sedang mengalami busung lapar, dan yang engkau tinggali utang maha luar biasa besarnya, hutan dan tatakota yang rusak parah, generasi penerus dibuat mendem agama, serta melanggengkan penjajahan ekonomi oleh negara adidaya, dsb. Dan engkau, para generasi tua “busuk dan hitam”, yang mempunyai tabungan berpuluh milyar bahkan mungkin trilyunan, walau cukup hanya dengan status pegawai negeri (ini sungguh kayal), sungguh telah melakukan perampokan nasional! Mereka adalah sungguh musuh sejati bangsa Indonesia!”

Sebagai penutup, mohon tulisan ini dapat sampai ditangan para generasi tua (regim ORBA dan anggota MAFIA6), untuk bacaan sekaligus hukuman sosial menjelang akhir hidupnya (siapa tahu mereka menganggap rakyat itu bodoh, dan tidak mengetahui strategi mereka)! Terima kasih.
posted by Analis Kebudayaan at 1:49 AM
ITB, UI, UGM, IPB: PRODUSEN KORUPTOR TERBESAR DIDUNIA!
PENGANTAR

Membaca tulisan pak Kwik Kian Gie (KKG) di Jawa Pos edisi Selasa, 16 Agt 2005 dengan judul “Pakai Tangan Mafia Berkeley” yang kemudian diperdalam lagi di Blog site di http://diskusikebudayaan3.blogspot.com/ (bagaimana dan mengapa krisis kebudayaan sedang terjadi di Indonesia); dan http://analisakebudayaan.blogspot.com/ (apa & bagaimana maha kerusakan telah terjadi di Indonesia akibat ulah generasi tua), sungguh membuat rasa malu yang sangat dalam bagi saya sebagai alumni UI.
Keterlibatan para dosen UI sebagai Mafia Berkeley yang bersekutu dengan USA dan regim Soeharto dengan menusuk Bung Karno dari belakang (C’oup detat yang merangkak) menjadikan Indonesia hingga kini terjebak dalam berbagai krisis.
Walau saat ini Indonesia masih dalam krisis, para oknum akademisi UI itu terus lupa diri dengan melakukan pelacuran intelektual menjual bangsanya sebagai abdi luar negeri dan terus setia kepada regim ORBA dan bablasannya.
Saya menghimbau segenap alumni UI untuk membaca tulisan pak KKG dan tulisan yang lebih diperdalam lagi di web site diatas untuk kemudian melakukan refleksi dan kritik kepada almamater. Mari kita berkabung atas moralitas akademisi UI!
Pengantar ini dikutip sepenuhnya dari artikel di forum opini www.plasa.com.

QUO VADIS ITB, UI, UGM, IPB?

Kiranya tidak hanya UI, memang pilu, kelu, dan sendu memikirkan peran perguruan tinggi top (UI, ITB, UGM, IPB, …) di Indonesia. Negara adidaya yang jauh lebih cerdas dari kita memahami kelemahan budaya kita (Jawa, yang mayoritas) dengan lebih baik, terutama budaya balas jasa: diberi sedikit, membalas memberi banyak! Contoh berbagai budaya balas jasa:
- Para dosennya diberi bea siswa oleh USA, sebagai balas jasa: sepertiga kekayaan negara ini diberikan kepada USA dkk.! Dari gas alam di Aceh s/d Free Port di Irian; dari Sabang hingga Merauke – USA dkk. lah yang paling menikmati kekayaan Indonesia! Keterlibatan para dosen UI sebagai Mafia Berkeley yang bersekutu dengan USA dan regim Soeharto dengan menusuk Bung Karno dari belakang (C’oup detat yang merangkak) menjadikan Indonesia hingga kini terjebak dalam berbagai krisis.
- Para dosennya diberi bea siswa oleh Jepang, sebagai balas jasa: industri negara ini diberikan kepada Jepang! Hampir tiga puluh tahun industri Jepang bercokol di Indonesia, namun s/d saat ini kita dibiarkan hanya sebagai bangsa tingkat perakit dan konsumen saja!
- Para dosennya diberi bea siswa oleh Jerman, sebagai balas jasa: di jaman Habibie, kapal2 rongsokan Jerman yang semestinya dijual sebagai besi kiloan, namun dibeli kita dengan harga setinggi langit! Majalah Tempo yang menginvestigasi masalah ini lalu dibredel! Ketika itu Indonesia membutuhkan SDM yang baik, namun anggaran pendidikan dihabiskan untuk hobi Habibie – pesawat terbang! Teknologi Jerman meraja lela, pendidikan merana; dan sekarang IPTN sekedar menjadi musium sebuah konspirasi! Dan Habibie sekarang dengan nikmatnya meninggalkan Indonesia yang sengsara, untuk kembali sebagai warga negara Jerman yang terhormat dan berjasa bagi negerinya (Jerman)!
- Diberi berbagai jabatan tertinggi di pemerintahan (dan jabatan rangkap sebagai dosen) oleh politisi Jakarta: dari eselon dua, eselon satu, dan menteri. Level jabatan setinggi ini sudah bersifat politis. Sebagai balas jasa “dibeli” oleh politisi di pusat/Jakarta: PTN top ini menjadi tidak kritis sama sekali, dosennya hanya sebagai alat justifikasi kebijakan politisi busuk, dan bahkan telah membelokan arah reformasi, serta mereka ini dipakai untuk mengendalikan/menundukan para mahasiswa agar PTN top tsb. tidak menjadi oposisi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ingat, bila mahasiswa di salah satu dari keempat PTN ini bergolak, maka pada umumnya akan terjadi bola salju, dimana akan memicu aksi gerakan diseluruh Indonesia. Sayang sekali, para dosen yang juga merangkap sebagi pelacur intelektual dan akademisi selebritis (sengaja sering ditampilkan di TV oleh politisi Jakarta) ini telah dipakai untuk meredam bahkan menindas gerakan moralis dan idealis para mahasiswanya!
- Dan yang paling memprihatinkan kita, para dosennya diberi bea siswa oleh negara adidaya, sekarang mereka ini bayak yang menjadi professor doktor, sebagai balas jasa: nilai tukar rupiah dibiarkan terhina dan terjajah seperti saat ini, 1 dollar senilai kurang lebih sepuluh ribu rupiah! Dengan nilai tukar semacam ini, negara adidaya dapat membeli hasil sumberdaya alam kita dengan amat sangat murah sekali, kemudian mengembalikannya sebagai barang setengah jadi atau jadi (hitech) dengan harga dollar setinggi langit (dalam rupiah); hasil keuntungannya mereka belikan lagi bahan2 mentah kita sehingga untung mereka berlipat-lipat, maka merekalah sesungguhnya penikmat kekayaan alam Indonesia, bukan rakyat Indonesia (lihatlah suku Dayak yang tetap mencari kayu bakar dihutan, lihatlah suku Irian/Papua yang tetap berkoteka)! Dan kita dibiarkan menjadi negara eksportir bahan mentah sekaligus konsumen produk negara maju, bukan negara Industri. Bukankah ini strategi penjajahan ekonomi yang terselubung namun indah sekali? Para Prof. Dr. ini seolah-olah tidak mampu lagi atau tidak mau berusaha lagi (atau terburuk: justru jadi agen/konspirator negara adidaya) untuk mengembalikan kehormatan bangsa ini melalui nilai tukar mata uang yang adil dan beradab!

PRESTASI YANG MENGHERANKAN

Berikut ini contoh prestasi yang membuat bangsa tercengang, malu, dan prihatin:

- Menteri Pendidikan dan eselon satu duanya DEPDIKBUD adalah para Prof. Doktor dari PTN top, misal: Dirjen Dikti: Sumantri – ITB, Dirjen DiKdasmen: Indrajati – ITB, Rektor Universitas Terbuka: Bambang Sutjiatmo – ITB; mereka sudah dua kali masa jabatan (Mega & SBY), dan sekarang menterinya: B. Sudibyo – UGM. Namun ternyata kualitas SDM kita tetap amburadul (justru merosot), budaya KKN nya termasuk tiga besar, dan sekolah makin mahal dan ijazah palsu (MM, MBA, DR) menjamur! Dan jangan lupa Pak SBY pun ternyata butuh gelar DR dari IPB untuk jadi Presiden, bukankah ini kontradiksi moralitas?
- Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi dan Kepala BI adalah para Prof. Doktor dari dari UI dan UGM (saat regim Soeharto). Yang curi uang 700 trilyun rupiah (BLBI) ternyata cukup lulusan Sekolah Dasar, misal: Liem Swie Liong, Nursalim, Edy Tanzil, Soeharto, Probo Sutejo, dst. Masak, Profesor kok kalah sama lulusan SD?
- Regim ORBA mendirikan BPPN: Badan Penyelamat Para penilep uang Negara. Kalkulasi para ekonom ahli: mungkin yang kembali cuman 25% saja dari 700 trilyun dana BLBI yang ditilep itu! Jadi, yang diselamatkan bukan uang rakyat, tapi justru pencurinya, sungguh genius/licik! Para konglomerat hitam ini dibantu oleh para akademisi busuk (kebanyakan dari UI dan UGM) dalam memberikan justifikasi2 “penyelamatan”, berapa ratus milyar rupiah telah dikucurkan oleh konglomerat hitam ke dana Lembaga Pengabdian Masyarakat UI dan UGM demi kesalamatan mereka!
- Berbagai kasus berat yang dialami bangsa seperti: penggelapan sejarah 1965, bisnis militer, badan intelijen, KKN, rasdiskriminasi, pelanggaran HAM berat, sistim gaji PNS yang amburadul, BBM, BUMN, dst., tak pernah mereka jadikan pokok2 permasalahan bangsa yang harus selalu menjadi topik utama di kampus-kampus dan ditingkat forum nasional! Para penguasa PTN top ini, secara tidak sadar, telah dijebloskan ke peran aktip politik praktis, sehingga saat ini oleh dikata telah terjadi multi fungsi: ya dosen, ya politisi, ya selebitis, ya bisnis. Peran aktip sebagai alat politik pejabat pusat telah mengakibatkan mandulnya PTN top tersebut!
- Di Indonesia itu lucu sekali, preman-kecu-gali diorganisir secara rapi menjadi organisasi Pemuda Pancasila, bahkan sampai punya partai politik, organisasinya rapi dari pusat Jakarta s/d pelosok desa di Manokwari Irian, sehingga kalau dibutuhkan proyek adu domba & kerusuhan didaerah dengan dalang dari Jakarta tinggal di out sourcingkan ke Pemuda Pancasila. Sebaliknya, dosen yang pandai dan dianggap bijak dan bermoral baik justru tidak punya asosiasi. Suatu serikat pekerja itu pasti dibutuhkan dan pasti berguna sekali! Seandainya ada Asosiasi Dosen Indonesia, betapa kekuatan yang maha luar biasa dahsyatnya untuk membenahi carut-marutnya Indonesia! (sejauh tidak afiliasi ke parpol, alias netral). Aneh sekali, mereka tidak sadar akan potensi dahsyat tapi dibiarkan tidur lelap ini?
- Di Indonesia itu lucu sekali, dari data statistik ditemukan bahwa lulusan terbaik SMA/SMU memilih memasuki Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik. Namun sayang, setelah jadi dokter dan insinyur mereka malas masuk ke Partai Politik, sehingga yang masuk Parpol justru para preman-kecu-gali yang dulu rangkingnya akademisnya terbawah (saat SMU/SMA), dan itupun sering kali memakai ijazah palsu! Jadi, di Indonesia telah terjadi paradoks: para preman-kecu-gali lah yang justru menjadi politisi top dan mengatur/memimpin negara serta membawahi orang pandai-bijak-cerdas. Demi melanggengkan posisi ini, maka yang pandai dan bijak (dosen) justru digaji rendah sekali agar bisa dibeli untuk dijadikan alat pikir dan justifikasi saja (staff think tank) bagi para preman-kecu-gali yang telah jadi birokrat. Dengan paradoks semacam ini, tidak heran Indonesia menjadi negara amburadul. Sukarno adalah insinyur, Mahatir adalah dokter, STOVIA (awal gerakan kemerdekaan pertama) adalah mhs. kedokteran; mereka adalah pandai-cerdas-bijak, jadi patut memimpin negara; bukan malahan preman-kecu-gali yang memimpin negara! (paradoks ini sudah menjadi olok2 umum para cendekiawan di luar negeri).

PRODUSEN KORUPTOR TERBESAR

Seperti diketahui, UI, ITB, IPB, dan UGM adalah institusi perguruan tinggi negeri (PTN) tertua, terbesar dan termaju di Indonesia. Jadi, mereka adalah pencetak para PNS (peg. Negeri sipil) terbesar di Indonesia, dan alumni mereka saat ini menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan, dari pegawai menengah (IIIA), eselon dua, eselon satu, dan menteri, jadi boleh dikata mereka “menguasai” Indonesia! Sayang sekali, kita dan dunia telah memahami bahwa:
- Indonesia terkenal sebagai negara terkorup didunia.
- Birokrasi Indonesia adalah birokrasi keranjang sampah.
- Telah terjadi korupsi berjamaah; ini ibarat mengatakan bahwa korps PNS/BUMN itu adalah jemaah koruptor.
- Sistim kepegawaian kita adalah buruk sekali: dari segi gaji (yang seperti hutan belantara) dan dari segi karier planing yang amburadul. Hal ini menjadikan salah satu penyebab suburnya KKN!

Atas dasar berbagai alasan diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa ITB, UI, UGM, IPB ADALAH PRODUSEN KORUPTOR TERBESAR DIDUNIA dan PRODUSEN TERBESAR BIROKRAT KERANJANG SAMPAH! Reuni alumni mereka, yang pada umumnya megah-meriah, adalah bagaikan reuni jemaah koruptor, para pelaku KKN, para perusak bangsa!

PENUTUP

Penulis berharap agar tulisan ini jatuh ketangan para mahasiswa aktivis di ITB, UI, UGM dan IPB, dengan maksud agar mereka menyadari/memahami bahwa banyak dosen mereka dan alumni mereka ternyata telah menjadi oknum kelas berat (level nasional atau bahkan internasional = agen negara asing). Selain itu, PTN mereka yang kaya SDM berkualitas ternyata justru telah menjadi sumber petaka bagi Indonesia!

Bung Karno (BK) yang mempunyai visi jauh kedepan sudah menetapkan bahwa Indonesia adalah non blok, mandiri (berdikari), dan tidak mau tergantung pada utang luar negeri (“Go to hell with your aids!”). Negara-negara sahabat Bung Karno, sperti RRC dan India, yang mempunyai prinsip serupa dengan BK dan tidak mempunyai pengkianat negara semacam Soeharto Cs., saat ini menjadi bangsa yang sehat, normal, tidak berutang, bahkan adidaya! Sayang sekali, Soeharto dkk. melakukan konspirasi dengan USA (via CIA+mafia UI) menusuk bangsanya sendiri. Ditahun 1965, Indonesia dijadikan lapangan pertempuran antara USA dkk vs. Rusia dkk., yang menang USA (kapitalis); sebaliknya di Vietnam, yang menang Rusia (komunis). Mulai tahun 1998 s/d sekarang, Indonesia kembali dijadikan lapangan pertempuran antara Barat (modern, sekuler, Kristen) melawan Timur Tengah (tradisional/kolot, non sekuler, Islam), kata Samuel Hutington – ini disebut clash of civilization; tidak heran bom dan kerusuhan berbasis SARA terus menerus meledak disana sini. Indonesia yang kaya sumber alam, strategis posisi geopolitiknya, dan pasar yang besar bagi industri asing (karena jumlah penduduk > 200 juta) memang menarik untuk diperebutkan, pumpung bangsanya masih bodoh! Kebodohan bangsa Indonesia diwakili oleh prestasi PTN2 topnya yang mlempem, bodoh, dan tidak sadar kalau bangsanya sekedar dijadikan kuli atau negara boneka oleh negara asing! Sayang seribu kali sayang, ITB, UI, UGM, IPB belum mampu menjadi tumpuan untuk membangun bangsa yang berkebudayaan tinggi dan mandiri! Bayangkan, budaya antri saja, kita tidak mampu!

Empat faktor utama penyebab Indonesia tidak pernah mandiri dan terusmenerus mengalami krisis, yaitu terpaan: badai gurun Sahara yang panas-membara dari negara Timur Tengah yang ingin memporak-porandakan budaya asli dan menguras devisa negara, badai salju yang dingin-membekukan dari negara barat/modern yang ingin menjajah ekonomi/teknologi dan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, badai KKN yang merampok keuangan dan membangkrutkan bangsa, dan PTN yang justru terkesan membiarkan semua badai itu terjadi! Dengan demikian, semenjak 1965 s/d detik ini (2005), bangsa Indonesia boleh dikata belum merdeka sepenuhnya!

Kita prihatin, ternyata PTN top kita, yang menjadi barometer SDM berbobot, tidak mampu membuat negara ini menjadi adil, sejahtera, aman, dan sentosa. Sebaliknya, peranan dosen dan alumni mereka, yang menguasai birokrasi negara, telah membuat masyarakat indonesia mengalami berbagai krisis dan bahkan kesengsaraan. ITB, UI, UGM, IPB belum bisa menjadi berkah dan rahmat bagi bangsa Indonesia, mereka saat ini malah boleh diibaratkan menjadi sumber kemunduran bangsa Indonesia (atau justru menjadi laknat bangsa: agen asing seperti UI)! Sayang, sungguh sayang…mari kita semua menundukan kepala & prihatin. Bagaimana pendapat anda?
posted by Analis Kebudayaan at 1:47 AM
Edisi Spesial: 40 Tahun G30S/PKI - NU Lebih Jujur Dari Katolik
Hari Jum'at 30 September mendatang, tepat 40 tahun lalu terjadi peristiwa G30S yang mengubah sejarah Indonesia. Profesor Benedict Anderson guru besar emeritus pada Cornell University di Ithaca, Amerika Serikat adalah salah satu pengarang apa yang disebut Cornell Paper atau Makalah Cornell, yaitu risalah pertama yang meragukan versi Soeharto terhadap peristiwa yang dikenal sebagai G30S/PKI itu. Apa sebenarnya Cornell Paper itu dan penemuan-penemuan lebih lanjut apa yang didapatkan oleh Profesor Ben Anderson?

Baret merah
Ben Anderson [BA]: "Apa yang terjadi begini. Kebetulan pada waktu itu saya masih mahasiswa di Cornell terus ada dua teman lagi. Satu cowok namanya Fred Bunnell masih mahasiswa dan mbak Ruth McVey yang sudah lulus dan senior kita. Kami mengikuti apa yang terjadi di Indonesia dengan sangat cermat karena bingung. Kok ini bisa terjadi? Apa asal usulnya? Dan kebetulan pada waktu itu Cornell satu-satunya tempat di Amerika di mana hampir semua koran, majalah masuk dengan cukup cepat. Majalah dalam bahasa Indonesia, majalah dalam bahasa Jawa. Jadi kita dapat koran dari Medan, dari Balikpapan dari Solo dari Bali, dari Surabaya dan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi kami bisa mengikuti apa yang terjadi pada bulan Oktober-November-Desember 1965, bukan bergantungan pada sumber-sumber di Jakarta yang dikuasai sepenuhnya oleh Soeharto. Tapi di lain-lain daerah.""Dan dari situ kami melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Jakarta, sama sekali tidak masuk akal. Karena mengikuti apa yang terjadi di Solo, Yogya dan sebagainya, kita lihat bahwa pembunuhan massal mulai di Solo, Jawa Tengah, persis pada hari itu baret merah masuk. Sebelumnya tidak ada. Terus satu bulan lagi kira-kira tanggal 17 November 1965 itu sudah mulai di Surabaya persis pada waktu RPKAD masuk. Dan sebaliknya, baru di pertengahan Desember 1965, dus hampir tiga bulan setelah G30S, pembunuhan mulai di Bali. Sekali lagi, ketika baret merah masuk."

Versi Soeharto tak masuk akal
"Jadi itu jelas sekali bahwa pembunuhan ini bukan sesuatu yang spontan, yang timbul karena kemarahan rakyat dan sebagainya. Tapi timbul dalam situasi di mana tentara masuk dan memberi sokongan kepada golongan-golongan yang anti PKI. Malah di beberapa kasus yang saya tahu betul pada waktu itu, mereka masuk di salah satu desa. Terus bilang pada salah satu orang di situ, mana itu orang komunis di sini. Orang dalam desa ingin menjaga mereka punya keluarga dan sanak saudara, bisanya bilang, ya tidak ada. Tapi tentara bilang ini daftarnya, mana orangnya? Lalu orangnya didorong ke depan. Terus tentara itu bilang sama salah satu orang di sekitarnya, kamu anti komunis atau tidak? Ya, saya anti komunis. Baik, untuk membuktikan, silahkan membunuh empat orang ini. Jadi orang seperti ini, tani biasa, antara dibunuh oleh tentara, atau membunuh temennya sendiri
atau keluarga sendiri, ya akhirnya harus cari selamat."
"Nah, cara yang begini yang sangat sadis, itu kami sudah tahu pada waktu itu. Jadi, timbul usaha untuk coba membongkar rahasia apa sebenarnya yang terjadi pada waktu itu. Kami mencek beberapa hipotesa. Seandainya ini Bung Karno di belakangnya, PKI di belakangnya, tentara di belakangnya. Dan walaupun kita tidak dapat suatu kepastian yang jelas, tapi berdasar informasi yang ada pada waktu itu, versinya Soeharto jelas tidak masuk akal."
Proyek penting tak terlaksana
"Kami dapet kesimpulan bahwa ini mulainya dengan perselisihan di dalam tentara sendiri. Itu selesai kira-kira tanggal 3 Januari atau 4 Januari 1966. Kami kerja siang malam. Bertiga. Setelah selesai, kami merasa bahwa ini suatu dokumen yang berbahaya. Bukan untuk kita
sendiri. Tapi kalau tentara di Jakarta tahu bahwa dokumen ini ada, mungkin orang-orang yang pernah ke Cornell, orang-orang yang pernah menjadi teman kita, walaupun mereka sama sekali tidak ada hubungan dengan apa yang kita tulis, toh bisa dikorbankan."
"Tapi di lain pihak kami ingin supaya orang-orang yang kami percaya, orang-orang seperti Pak Wertheim, Pak Dan Lev, bisa melihat hasil riset kami. Kami menulis pada mereka, bilang, ini kalian bisa pakai fakta-fakta yang kami sudah dapatkan, kalau kalian ingin menulis, terserah. Tapi jangan sebut dokumen ini. Pada waktu itu kami amatiran. Ternyata itu akhirnya bocor dan tentunya bukan golongan Ali Moertopo cs yang marah, tapi banyak orang Amerika di pemerintah Amerika juga marah. Karena ini seolah-olah cerita bahwa tentara berhak untuk membunuh banyak orang. Karena memang PKI yang mau bikin kup sebelumnya, mungkin tidak benar. Dan legitimasi pemerintah Soeharto yang sudah jelas menuju ke diktatoran harus direstui. Dan memang itu maksudnya pemerintah Amerika pada waktu itu."
"Yang tidak lama setelah itu saya diusir dari Indonesia. Dan dalam satu hal sebenarnya saya merasa salah sendiri. Artinya, karena itu saya sudah merasa tidak ada harapan untuk meneruskan riset itu tadi karena gak ada akses ke Indonesia. Dan pada waktu itu belum ada
orang lain yang bersedia untuk meneruskannya. So ini proyek tentang saat yang sangat penting di Indonesia, tidak sampai terlaksana. Itu ceritanya."
Kampanye Machiavellis
Radio Nederland [RN]: "Tapi menurut Profesor Anderson bahan untuk melanjutkan studi Cornell Paper itu masih banyak dan ada dan bisa dilakukan ya?"
BA: "Ya. Bahan yang utama adalah segala macem dokumen-dokumen dari Mahmilub yang ada. Entah berapa, mungkin 20 jilid. Yang walaupun banyak sekali informasi lainnya, jelas itu hasil dari siksaan, toh juga cukup banyak yang menarik. Apalagi kalau dibandingkan satu sama yang lain. Nah ini memerlukan pekerjaan yang lama dan berat. Untuk memeriksa ini semua, membandingkannya satu sama yang lain. Mencari kunci-kunci yang ada. Itu sampai sekarang belum dilakukan."
"Tetapi betapa pentingnya sumber ini bisa dijelaskan oleh suatu insiden yang terjadi waktu saya kebetulan periksa ratusan halaman dari salah satu Mahmilub. Dan di sana saya ketemu satu dokumen yang sangat penting. Yaitu visum et repertum tentang meninggalnya Ahmad Yani dan teman-temannya yang dituduh sebagai dewan jenderal."
"Pemeriksaan terhadap tubuh-tubuh jenderal-jenderal ini sangat teliti. Dikerjakan oleh dokter-dokter militer dan dokter-dokter sipil di Universitas Indonesia. Diselesaikan tanggal 3 Oktober 1965. Dan laporannya ditujukan kepada Soeharto sebagai Pangkostrad pada waktu itu. Dari laporan ini jelas sekali bahwa cerita yang dikeluarkan oleh Soeharto cs pada tanggal 5-6 Oktober 1965, di koran dan di massa media bahwa orang-orang ini disiksa oleh PKI. Kemaluan mereka dipotong-potong oleh Gerwani yang gila seks dan gila drugs. Bahwa ada segala macam horor, dicungkil matanya dan sebagainya. Itu sama sekali tidak bener."
"Itu sangat sengaja. Jadi laporan tentang apa yang sebenarnya terjadi sudah ada di tangan Soeharto tiga hari sebelum kampanye horor anti PKI mulai. Jadi itu sangat sinis, sangat dingin. Anehnya, laporan ini menjadi lampiran entah keberapa pada akhir dari jilid Mahmilub ini itu. Dan jelas masuk dengan tidak sengaja oleh seorang tentara kecil-kecilan yang dengan lugunya mungkin merasa bahwa ini dokumen yang tidak penting."
"Padahal itu satu dokumen yang sangat penting dan sangat menghancurkan konsep bahwa Moertopo, Soeharto dan sebagainya itu bertindak atas dasar keyakinan. Tidak. Justru sebaliknya, itu suatu kampanye yang sangat Machiavellis, yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran."
Informasi selalu ada
"Jadi ini suatu contoh bagaimana kalau orang rajin mencari informasi itu bisa ketemu. Jadi orang-orang tua, baik dari pihak yang menang, maupun dari pihak yang kalah, juga bisa diusahakan. Orang-orang yang mengunjungi tapol-tapol dalam penjara pada waktu itu mungkin mereka bikin catatan dan sebagainya, itu belum ditelusuri."
"Saya masih ingat, sangat kebetulan pada waktu, mungkin tahun 1972, saya membeli suatu bungkusan, apa saya nggak tahu di jalan Surabaya di Jakarta. Itu memang daerah loak. Dan saya heran karena bungkusan itu, ternyata itu dokumen-dokumen intel Jawa Timur, yang setelah itu saya terjemahkan dan memang sudah diterbitkan di majalah Indonesia. Ini semacam mata-mata dari Jakarta yang putar-putar di Jawa Timur, untuk lapor tentang apa yang terjadi di Jawa Timur pada waktu itu."
"Dia cerita tentang perselisihan antara perwira-perwira tinggi di situ. Dia melihat bahwa pembersihan yang jalan sangat baik di Jombang, kok ada masalah umpamanya di Jember dan sebagainya. Banyak orang dibunuh di situ, tapi kok sayang di daerah Bojonegoro tidak
ada, dan kemungkinan sebab-sebabnya begini begini. Kan bagaimanapun pemerintah itu suatu birokrasi yang selalu tulis menulis, selalu ada laporan, selalu ada ini ini."
"Dan saya yakin ada gudang yang penuh dengan segala macam dokumen, yang orang sekarang, malah tidak tahu ada apa di situ. Memang pada waktu reformasi lagi bergejolak, salah satu harapan tersembunyi dalam hati saya adalah bahwa anak-anak muda yang pergi rame-rame akan membongkar gudang-gudang ini dari tangan tentara dan tangan
pemerintah. Seperti yang terjadi pada tahun 1965, di mana Deplu dibongkar, waktu itu banyak dokumen-dokumen dari zamannya Soebandrio, kan masuk gelanggang umum."
Demikian bagian pertama wawancara Profesor Benedict Anderson dari Cornell University.

Topik Terkait: 2
Reaksi: 1
Soal Pembunuhan Pasca G30S
NU Lebih Jujur dari Katolik
Wawancara Ranesi, September 2005
Dalam acara dialog interaktif Secangkir Kopi yang disiarkan TVRI tanggal 14 Maret tahun 2000, presiden Kyai Haji Abdurrahman Wahid menyatakan sejak menjabat ketua PBNU dirinya sudah meminta maaf kepada para korban pembunuhan pasca peristiwa G30S. "Saya sudah meminta maaf atas segala pembunuhan yang terjadi terhadap orang-orang yang dikatakan sebagai komunis," kata Gus Dur waktu itu. Sejak ucapan itu tabir tabu yang meliputi PKI serta peristiwa G30S seperti terkoyak. Semua orang bisa berbicara bebas tentang peristiwa bersejarah 40 tahun silam yang mengubah perjalanan bangsa Indonesia,
termasuk korban-korbannya. Ucapan ini adalah juga rintisan menuju rujuk nasional dengan NU sebagai pelopornya, walaupun organisasi massa Islam terbesar ini masih saja terbelah soal peran mereka waktu itu. Indonesianis senior Profesor Benedict Anderson yang seperempat abad lebih dilarang masuk Indonesia gara-gara pendapatnya soal G30S,
menyambut baik upaya NU. Tapi pakar Indonesia dari Cornell University ini juga mendesak supaya organisasi-organisasi lain terbuka dan jujur dalam peran mereka pada pembunuhan massal pasca G30S. Berikut Profesor Ben Anderson kepada Radio Nederland.
Perubahan di kalangan NU
Benedict Anderson [BA]: "Yang paling menarik adalah perubahan justru di kalangan NU. Karena diketahui pada waktu tahun 1965, justru orang-orang Ansor menjadi pembantu yang sangat penting untuk tentara dalam hal menghancurkan PKI, khususnya di daerah pedalaman, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Karena di kalangan anak muda intelektual justru
mereka ingin mengetahui apa yang terjadi. Mereka membantu usaha Ibu Sulami untuk menelusuri jumlah orang kiri yang terbunuh di beberapa daerah. Dan mereka mulai bikin rekonsiliasi atau hati ke hati antara orang Gerwani dan orang-orang dari ormas NU, khusus untuk wanita."
"Ini sangat bagus, walaupun mereka harus menghadapi fakta bahwa di antara keluarga mereka sendiri ada yang menjadi algojo. Dan rupanya mereka bersiap untuk itu. Jadi mereka tidak mati-matian membela apa yang terjadi sebelumnya. Ini berarti bahwa sebagian penting dalam masyarakat Indonesia, justru fihak yang di angkatan tuanya sangat
aktif dalam masyarakat ini, berubah pikirannya. Kami belum lihat usaha yang sedemikian dari fihak Katolik, Protestan, Muhammadiyah. Tapi Insya Allah itu akan berlangsung pada tahun yang akan dateng."
"Kita harus ingat bahwa orang-orang yang sudah ambil posisi, yang sudah lama menyokong Soeharto mati-matian, seperti Kompas, Jacob Oetama dan sebagainya, walaupun mungkin dalam hati kecilnya mereka mengaku bahwa apa yang terjadi tahun 1965 adalah satu manipulasi yang jahat, toh mereka tidak akan meninggalkan pendirian mereka di depan umum. Karena mereka sudah punya andil dalam proyek yang besar. Dalam proyek Orde Baru. Sampai sekarang."
"Ini sering terjadi dalam politik. Bahwa orang-orang yang sebenarnya dalam hati kecilnya enggak yakin, tapi demi temennya, demi anu, namanya, demi ini, demi itu, demi untungnya; masih ngotot dengan pendapat yang sebenarnya mereka sudah tahu bahwa ini tidak benar."
NU lebih jujur daripada Katolik "Kita tahu bahwa sebagian penting dari dana keuangan untuk Soeharto pada masa-masa kritis yang pertama, sebagian datang dari, ini yang bagian dalam negeri, bukan bantuan dari luar negeri, tapi dari dalam negeri sebagian besar datang dari Pertamina dan sebagian besar lagi datang dari Menteri Perkebunan Agraria, tokoh Flores yang kita semua tahu, Frans Seda. Ini kan menteri pemerintahan Soekarno, yang
diangkat oleh Soekarno dan dia harus setia kepada Soekarno. Tapi justru sebaliknya. Diam-diam dia colong duit dari departemennya untuk dikasih kepada orang yang mendongkel Bung Karno."
"Yang kedua itu sudah diketahui bahwa orang-orang yang sangat penting dalam mendirikan Opsus, CSIS dan sebagainya. Dua orang yang paling penting di situ, tidak semuanya orang-orang Katolik, tetapi sebagian ada. Itulah Liem Bian Kie dan adiknya dan juga Harry Tjan Silalahi. Ini semua juga mengambil peranan yang cukup jahat dalam masalah Timtim. Mereka menjadi penasehat dan operator agennya Ali Moertopo dalam berusaha mendongkel pemerintah Timtim merdeka pada tahun 1975."
"Nah ini, sampai sekarang Kompas tidak pernah mau terus terang tentang peranan yang penting dari orang-orang Katolik ini. Semua ditutup dengan kata-kata halus. Ya, stylenya Kompas, bisa diketahui dengan istilah yang kita semua sudah kenal. Seperti, "Ya, saya dari
dulu memang anti. Saya memang dari dulu itu kritis. Saya memang dari dulu tidak setuju." Tapi ini semacam hipokrisi yang kalau mereka betul-betul kritis, betul-betul anti, ndak mungkin mereka bukan saja survive, tapi menjadi satu konglomerat yang maha besar, yang masih mencekik dunia penjualan buku."
"Jadi dalam hal ini, NU jauh lebih jujur dari Katolik. Ini tidak berarti bahwa tidak ada cukup banyak romo yang bagus, yang mengunjungi tapol dan berusaha untuk membantu mereka. Jadi, maksud saya bukan untuk mencaci maki kaum Katolik pada umumnya. Tapi harus diakui bahwa kaum Katolik pada umumnya masih menjadi satu minoritas yang tidak berani mencuci celana kolornya di pekarangan depan. Dalam hal ini sikap mereka, dibandingkan dengan sikapnya NU, tidak bisa dipuji."
Semuanya terlibat
Radio Nederland [RN]: "Kalau NU itu ada pemuda Ansor yang melakukan pembunuhan itu, membantu tentara. Apakah pelaku-pelaku itu juga ada dari kalangan Katolik, Protestan dan Mohammadiyah, menurut anda?"
BA: "Harus diakui bahwa sebagian besar pembunuhan terjadi di pedesaan. Bukan di kota. Jadi kalau waktu itu kamu jadi PKI kelas teri, kamu akan lebih aman, lebih mungkin survive, kalau di kota. Dan ini memang NU kuat di desa, sedangkan pada umumnya Muhammadiyah, paling sedikit di Jawa, lebih kuat di kota. Katolik juga begitu, Protestan juga."
"Tapi sampai sekarang, umpamanya, tidak pernah ada penelitian terhadap apa yang terjadi di daerah yang jelas Katolik seperti Flores. Apa yang terjadi di sana? Saya belum pernah melihat laporan tentang ini. Jelas itu tidak dilakukan oleh Kompas cs."
"Kita tahu bahwa di Bali yang membunuh justru bukan orang Islam, tapi orang Hindu. Dan mungkin lebih sadis daripada yang terjadi di Jawa. Kita tahu bahwa pembunuhan yang paling komplit di mana dipastikan semua anggota komunis dibunuh, justru terjadi di Aceh,
yang pada waktu itu secara politik berafiliasi dengan Muhammadiyah."
"Jadi boleh dikatakan tidak ada partai atau golongan yang tidak ada tanggung jawabnya. Kalau bukan di lapangan atau di desa, tapi sebagai otak. Di bagian intel, cukup banyak Protestan Batak di intel-intel pada waktu itu. Atau di kalangan intelektual yang menjual diri supaya bisa dapet posisi yang bagus di orde baru awal, mengharapkan kedudukan seperti itu. So, orang-orang yang tidak kena itu sedikit sekali."
"Maka dari itu saya merasa harus angkat topi kepada NU dalam hal ini. Karena mereka udah kasih contoh yang bagus. Insya Allah yang lain-lainnya akan mawas diri dan memikirkannya. Insya Allah, tapi saya memang tidak banyak harapan dalam hal ini."

Demikian percakapan bagian kedua dengan Profesor Benedict Anderson Indonesianis senior dari Cornell University, Amerika Serikat.

© Radio Nederland Wereldomroep, all rights reserved
Wawancara Joss Wibisono, 2 Juni 2004
© Radio Nederland Wereldomroep, all rights reserved
www2.rnw.nl/rnw/id/topikhangat/arsipaktua/indonesia/ingin_lagi.html
posted by Analis Kebudayaan at 1:12 AM
ORANG-ORANG JAKARTA DI BALIK BERBAGAI KERUSUHAN
Pengantar
---------
Tragedi kerusuhan sosial di Maluku, menurut dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Ichsan Malik, dalam dua setengah tahun terakhir telah menelan lebih dari 9000
korban jiwa. Ia menyebutnya sebagai 'tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia' belakangan ini (Kompas, 30 Maret 2001).

Pandangan umum yang beredar di Indonesia adalah bahwa konflik itu murni timbul karena persaingan antara kedua kelompok agama - Kristen dan Islam - di Maluku, atau karena ulah 'sisa-sisa kelompok separatis RMS' di sana. Berbeda dengan pandangan umum itu, penelitian kepustakaan dan wawancara-wawancara penulis dengan sejumlah sumber di Maluku dan di luar Maluku menunjukkan bahwa tragedi itu secara sistematis dipicu dan dipelihara oleh sejumlah tokoh politik dan militer di Jakarta, untuk melindungi kepentingan mereka.

Dalam makalah ini, penulis akan menggambarkan bagaimana konflik itu dipicu dengan bantuan sejumlah preman Ambon yang didatangkan dari Jakarta, lalu mengalami eskalasi setelah kedatangan ribuan anggota Lasykar Jihad dari Jawa. Intensitas konflik dipelihara oleh satu jaringan militer aktif dan purnawirawan, yang terentang dari Jakarta sampai ke Ambon. Selanjutnya, penulis juga akan mengungkapkan agenda militer dalam memelihara kerusuhan-kerusuhan itu.

Akhirnya, dalam kesimpulan penulis akan mengajukan beberapa usul untuk penyelesaian kasus Maluku.

Jaringan Preman Ambon
----------------------
Pada tahun 1980-an, seorang preman Ambon beragama Kristen di Jakarta, Ongkie Pieters
membangkitkan rasa hormat dan ketakutan di kalangan kaum muda Ambon, tanpa menghiraukan agama mereka. Meskipun penghidupan mereka didapatkan lebih dengan menggunakan otot ketimbang otak, para preman Ambon di Jakarta masih menghormati tradisi pela (persekutuan darah antara kampung Kristen dan kampung Islam). Kalau berkelahi, mereka sering memakai ikat kepala merah, yang lebih merupakan simbol ke-Ambon-an yang berakar dalam kultur Alifuru ketimbang lambang agama Samawi yang mereka anut. Hal ini secara radikal berbeda dengan makna yang kini diberikan terhadap 'merah' sebagai simbol Kristen dan 'putih' sebagai simbol Islam. Tidak berapa lama, seorang preman Ambon yang lain, Milton Matuanakotta muncul ke tengah-tengah gelanggang. Ia memiliki banyak pendukung di kalangan kaum muda baik di kalangan Ambon Kristen maupun Muslim, dan dengan cepat menjadi lebih populer di kalangan preman Ambon di Jakarta daripada pendahulunya. Pada saat itu, orang-orang Ambon Muslim beranggapan perlu memiliki 'pahlawan' mereka sendiri, maka mereka memilih Dedy Hamdun, seorang Ambon keturunan Arab. Figur ini agak kontroversial, sebab di satu sisi ia aktif berkampanye untuk PPP, tetapi di sisi lain suami artis Eva Arnaz itu juga bekerja untuk membebaskan tanah bagi bisnis properti Ibnu Hartomo, adik ipar bekas Presiden Soeharto.

Entah karena aktivitas politik atau bisnisnya, di awal 1998 Deddy Hamdun diculik bersama sejumlah aktivis PRD, Aldera, dan PDI-P oleh satu reguKopassus bernama Tim Mawar yang berada di bawah komando Jenderal Prabowo Subianto, menantu Presiden Soeharto waktu itu. Hilangnya Hamdun setelah 3 1/2 bulan dalam tahanan Tim Mawar (Siagian 1999: 20-21) mengubah peta politik preman Ambon di Jakarta. Kepemimpinan pemuda Muslim Maluku diambilalih oleh Ongen Sangaji, seorang preman Maluku Muslim yang juga anggota Pemuda Pancasila.

Secara ironis, dalam bersaing untuk loyalitas di kalangan kaum muda Maluku di Jakarta kedua pemimpin preman itu juga bersaing dalam mendapatkan akses ke bisnis keamanan pribadi anak-anak Soeharto. Milton memperoleh akses ke mereka melalui Yorris Raweyai, wakil ketua Pemuda Pancasila yang berasal dari Papua Barat dan dekat dengan Bambang Trihatmodo. Selain itu, Milton adalah ipar Tinton Soeprapto, pimpinan arena pacuan mobil milik Tommy Soeharto di Sentul, Bogor.

Sementara itu, Ongen lebih dekat ke Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut melalui Abdul Gafur, bekas Menteri Pemuda dan Olahraga di zaman pemerintahan Soeharto. Anak buah Ongen terutama berasal dari desa-desa Pelauw dan Kalolo di Haruku.

Menjelang Sidang Istimewa MPR November 1998, ketika B.J.Habibie berusaha mencari mandat untuk melegitimasi kepresidenannya, sejumlah politisi, jendral dan usahawan menciptakan kelompok paramiliter baru untuk menangkal aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang menentang pencalonan kembali Habibie.

Kelompok Pam Swakarsa ini antara lain terdiri dari preman-preman Ambon Muslim yang direkrut oleh Ongen Sangaji. Dukungan keuangan untuk kelompok ini berasal dari keluarga Soeharto dan seorang pengusaha keturunan Arab, Fadel Muhammad, yang dekat dengan keluarga Soeharto.

Sementara dukungan politis untuk kelompok itu berasal dari Jenderal Wiranto, Menteri Pertahanan waktu itu, Mayor Jenderal Kivlan Zein, Kepala Staf KOSTRAD waktu itu, Abdul Gafur, Wakil Ketua MPR waktu itu, dan Pangdam Jaya Mayjen Djadja Suparman.

Untuk meningkatkan militansi para milisi yang miskin dan berpendidikan rendah itu, mereka diindoktrinasi bahwa para aktivis mahasiswa adalah "orang-orang komunis" yang didukung oleh jendral dan pengusaha Kristen. Dengan demikian banyak anggota PAM Swakarsa beranggapan bahwa mereka ber'jihad' melawan "orang kafir". Kenyataan bahwa bentrokan yang paling sengit antara para mahasiswa dan tentara terjadi di kampus Universitas Katolik Atmajaya, hanya karena kedekatan kampus itu dengan gedung parlemen, memberikan kesan kredibilitas dari propaganda sektarian dan anti komunis ini.

Dalam kerusuhan Semanggi menjelang Sidang Istimewa MPR itu, empat orang anak buah Ongen yang berasal dari Kailolo (Haruku), Tulehu dan Hitu (Ambon), dan Kei (Maluku Tenggara), dibunuh oleh penduduk setempat yang berusaha melindungi para aktivis mahasiswa dari serangan kelompok milisi Muslim itu.

Maka terbukalah peluang untuk menghasut preman-preman Ambon Islam itu untuk melakukan balas dendam. Konyolnya, balas dendam itu tidak diarahkan terhadap para aktivis mahasiswa, tetapi terhadap sesama preman Ambon yang beragama Kristen. Kesempatan itu timbul ketika terjadi kerusuhan di daerah Ketapang, Jakarta Pusat, pada hari Minggu dan Senin, 22-23 November 1998.

Apa yang dimulai adalah percekcokan antara para satpam Ambon Kristen yang menjaga sebuah pusat perjudian dan penduduk setempat segera berkembang menjadi kerusuhan anti Kristen di mana lusinan gereja, sekolah, bank, toko, dan sepeda motor dihancurkan. Ternyata, kekuatan-kekuatan dari luar dikerahkan untuk mengubah konflik lokal itu menjadi konflik antar-agama. Kekuatan-kekuatan luar ini mencakup sekelompok orang yang mirip orang Ambon, yang menyerang lingkungan Ketapang pada jam 5.30 pagi. Mereka dibayar Rp 40.000 ditambah makan tiga kali sehari untuk menteror orang-orang Muslim setempat. Meskipun salah seorang dari mereka yang tertangkap adalah orang Batak yang kemudian disiksa dan dibunuh oleh penduduk setempat, namun mayoritas preman ini adalah orang Ambon anggota PAM Swakarsa bentukan Gafur. Mereka yang menyerang semua penduduk setempat yang terlihat melintas di sekitarnya dan membakar semua sepeda motor yang diparkir di depan mesjid setempat yang menyebabkan jendela-jendela mesjid itu pecah.

Dipicu oleh kabar angin bahwa sebuah mesjid telah dibakar oleh 'orang-orang kafir', penduduk Muslim setempat balik menyerang orang-orang luar tadi dengan dukungan para anggota Front Pembela Islam (FPI) yang didatangkan dari berbagai tempat di Jakarta. Selama kerusuhan ini, enam orang meninggal korban main hakim sendiri oleh penduduk Muslim setempat dan para anggota FPI. Tiga orang dari korban itu adalah orang-orang Kristen dari Saparua dan Haruku.

Memang tidak jelas apakah rangkaian pembunuhan terhadap para preman Ambon di Senayan dan Ketapang itu telah dipersiapkan oleh sekutu-sekutu politik Soeharto. Yang jelas, kerusuhan di Ketapang mengukuhkan monopoli sebuah pusat perjudian lain di jalan Kunir, Jakarta. Pusat perjudian itu dikelola oleh Tomy Winata, mitra bisnis Bambang Trihatmodjo dan teman dekat Yorris Raweyai dari Pemuda Pancasila.

Terlepas dari motif di balik pembakaran pusat perjudian di Ketapang, pembunuhan terhadap para preman Ambon Muslim dan Kristen itu mengakibatkan kedua kelompok itu bertekad melakukan balas dendam terhadap satu sama lain di kampung halaman mereka di Maluku.

Dengan menggunakan kerusuhan Ketapang sebagai alasan, aparat keamanan di Jakarta menangkap semua orang Maluku yang tidak memiliki KTP, dan menaikkan mereka ke kapal penumpang sipil maupun Angkatan Laut yang berlayar ke Ambon. Menurut seorang sumber penulis yang berlayar dengan KM Bukit Siguntang ke Ambon pada bulan Desember 1998, sekelompok preman Ketapang yang menumpang di geladak kapal dengan suara keras menggembar-gemborkan niat mereka untuk membalas dendam terhadap musuh mereka di Ambon.

Di mata orang awam, langkah-langkah aparat keamanan ini tidak tampak mencurigakan, karena banyak orang Ambon Kristen pulang ke kampung halamannya untuk merayakan Natal, sementara banyak orang Ambon Muslim juga merencanakan untuk melalui bulan puasa dan liburan Idul Fritri bersama sanak keluarga di kampung mereka. Baru kemudian tersebar berita bahwa antara 165 dan 600 pemuda Ambon telah berlayar pulang ke Ambon selama akhir tahun 1998. Di antara mereka terdapat preman Ambon Kristen yang terlibat dalam serangan fajar di Ketapang, maupun Sadrakh Mustamu, kepala keamanan di pusat perjudian Ketapang. Ongen Sangaji dan Milton Matuanakotta juga termasuk preman Ambon yang pulang ke Ambon pada akhir tahun 1998, untuk menyulut kerusuhan di sana.

Preman Ambon yang datang dari Jakarta, segera melebur ke dalam kalangannya masing-masing. Di kotamadya Ambon yang berpenduduk hampir 350 ribu jiwa itu, dunia preman dikuasai oleh dua orang tokoh yang berbeda kepribadiannya, Berty Loupati yang masih muda lebih merupakan seorang preman profesional, serta Agus Wattimena yang tua, seorang penatua (anggota Majelis Gereja) yang juga jago berkelahi.

Berty Loupati adalah pemimpin kelompok 'Coker' yang didirikannya awal 1980-an di daerah Kudamati dekat RS Dr. Haulussy setelah ia pulang dari "berguru" ilmu kriminalitas kelas teri (petty crime) di Surabaya. Kelompok ini adalah hasil peleburan kelompok-kelompok preman yang lebih kecil di Ambon, seperti Van Boomen, Papi Coret, Sex Pistol. Anggota kelompok preman gabungan itu kurang lebih seratus orang, Nasrani maupun Muslim.

Walaupun anggotanya ada juga yang perempuan, Coker semula merupakan kepanjangan dari "Cowok Keren" ('Handsome Boys'), walaupun kemudian ada yang mempelesetkan arti Coker menjadi Cowok Kerempeng ('Skinny Boys'), karena kebanyakan anggotanya memang kurus kerempeng. Di kemudian hari, setelah konflik antar-agama mulai berkecamuk di kota Ambon, majalah mingguan Tajuk (April 1999) mengubah arti Coker menjadi 'Cowok Keristen' ('Christian Boys'). Singkatan "Cowok Kristen" itu kemudian dipopulerkan oleh media massa yang mendukung kehadiran Lasykar Jihad di Maluku.

Di luar struktur Coker, Agus Wattimena mendirikan Lasykar Kristus, khusus dibentuk untuk berperang melawan kelompok milisi Islam asli Ambon sertaLasykar Jihad yang datang dari luar Ambon. Jagoan yang sering menyandang pistol Colt kaliber 45 mengaku punya 60 ribu anak buah (Hajari 2000).

Tidak jelas seberapa jauh kebenaran klaim Agus itu. Yang jelas, adanya dua kelompok yang sama-sama mengklaim membela kepentingan masyarakat Ambon Kristen menimbulkan rivalitas yang sangat tajam antara Berty dan Agus, apalagi setelah beredar kabar burung bahwa Berty mulai condong ke kepentingan penguasa dari Jakarta. Tidak lama setelah nama Agus Wattimena diumumkan sebagai "Pimpinan Akar Rumput" (Grassroots Leader ) Front Kedaulatan Maluku (FKM), yang diproklamasikan oleh dokter Alex Manuputty dan kawan-kawannya pada tanggal 18 Desember 2000, riwayat Agus tampaknya sudah tamat.

Hari Selasa malam, 20 Maret 2001, Agus Wattimena tewas tertembak di rumahnya sendiri, dengan dua lubang tembakan di jidat dan lengan kirinya (Jakarta Post, 22 Maret 2001). Menurut sumber-sumber Lasykar Jihad (Laskarjihad.or.id, 21 Maret 2001), "Agus ditembak oleh pesaingnya, Berty Loupatty, kepala geng Coker (Cowok Kristen), yang satu daerah dengan Agus. Berty dan Agus memang akhir-akhir ini sudah tidak akur dan pernah terlibat baku tembak melibatkan seluruh anak buah mereka di kawasan Kudamati beberapa bulan lalu".

Namun melihat pola adu domba antara sesama kelompok sipil yang semakin sering dilakukan oleh kelompok-kelompok militer di berbagai penjuru Nusantara, bisa saja Agus Wattimena ditembak mati oleh seorang sniper profesional. Soalnya, ia baru dibunuh setelah melibatkan diri secara langsung dalam sebuah organisasi yang terang-terangan memperjuangkan kedaulatan rakyat Maluku yang diproklamasikan oleh RMS tahun 1950. Jadi saat itu ia bukan lagi sekedar panglima satu kelompok milisi yang semata-mata memperjuangkan keselamatan separuh penduduk kota Ambon yang beragama Kristen.

Kendati demikian, buat kebanyakan orang Ambon yang beragama Kristen, kematian laki-laki setengah ompong berumur 50 tahun itu tetap dihargai sebagaimana layaknya gugurnya seorang pahlawan. Ia dikuburkan di tengah-tengah 400 orang anakbuahnya yang telah meninggal terlebih dahulu di kota Ambon. Kematiannya tidak hanya diperingati di kota Ambon, tapi juga oleh masyarakat Ambon Kristen di Jakarta, dihadiri oleh sejumlah artis terkenal.

Sementara itu, Ongen Sangaji dan Milton Matuanakotta sudah sama-sama bersembunyi untuk menghindarkan diri dari kemarahan masyarakat Ambon di Jakarta. Ongen kabarnya telah bersumpah untuk tidak akan terlibat lagi dalam proyek kerusuhan di tempat-tempat lain di Indonesia, sedangkan Milton kabarnya disembunyikan atas perintah Jenderal (Purn.) Wiranto, yang peranannya akan dibahas kemudian dalam makalah ini.


Eskalasi dua tahap
-------------------
Setelah dipicu oleh para preman Ambon dari Jakarta, konflik di Maluku dapat dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama mulai Januari 1999 sampai dengan akhir April 2000, dan ditandai oleh saling menyerang antara penduduk Kristen dan Muslim yang sebagian besar menggunakan senjata primitif buatan sendiri, termasuk bom rakitan. Ada keseimbangan kekuatan antara kedua belah fihak. Selanjutnya, fase kedua mulai dari bulan Mei 2000, yang ditandai oleh kedatangan orang non-Maluku, yang sebagian besar adalah orang Muslim dari Jawa, Sulawesi, dan Sumatera, yang dikenal sebagai Lasykar Jihad.

Mereka membawa senjata modern dan bersekutu dengan personil militer Muslim yang berjumlah 80% dari pasukan yang ditempatkan di kepulauan rempah-rempah itu. Perkembangan ini secara total menghancurkan keseimbangan sebelumnya, dan menciptakan perimbangan kekuagan yang menguntungkan orang Muslim.

Selama tahap pertama, ketika secara relatif jumlah orang yang terbunuh masih sedikit dan
tingkat kebencian antaragama belum mencapai klimaksnya, maka operasi intelijen direncanakan secara cermat untuk mengkondisikan kedua komunitas menerkam leher satu sama lain, segera setelah kerusuhan sosial dipicu. Operasi-operasi intelijen ini mencakup penyaluran pamflet-pamflet provokatif di kalangan penduduk dan penyaluran handie-talkie di kalangan pemimpin kelompok-kelompok setempat agar kerusuhan dapat dipicu secara simultan dalam jangkauan yang luas.

Beberapa pamflet tanpa nama yang disebarkan di Ambon menjelang kerusuhan bulan Januari dan Februari 1999, memperingatkan kedua belah pihak, bahwa pihak lain sedang merencanakan untuk membakar rumah-rumah ibadah mereka, dan memperingatkan sebuah kelompok etnik bahwa kelompok etnik lain sedang merencanakan untuk membinasakan mereka.

Pamflet-pamflet serupa disebarkan di kalangan kaum Muslim di Maluku Utara, menjelang kerusuhan bulan Agustus dan November 1999. Ditandatangani oleh para pemimpin gereja Protestan di Ambon, isi pamflet-pamflet itu mendesak orang Kristen untuk membinasakan semua orang Muslim. Salah satu pamflet jatuh ke tangan aparat desa di Tidore. Sebuah pertemuan diadakan dan ketika pendeta setempat, Ari Risakotta, tidak muncul untuk menjelaskan isi surat itu, ia diserang dan dibunuh di rumahnya. Mengingat bahwa pertarungan yang masih berlangsung di Ambon, rasanya sangat tidak mungkin bahwa ada pemimpin gereja menginginkan konflik itu merambat ke daerah lain di kepulauan itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pamflet-pamflet ini dibuat oleh para agitator yang sangat profesional, yang mengenal masyarakat Maluku Utara dengan sangat baik. Akhirnya, setelah perang saudara berlangsung beberapa bulan dan kedua belah fihak telah banyak saling membunuh, seruan jihad dikumandangkan oleh organisasi-organisasi militan Muslim yang didukung oleh sejumlah politisi Muslim dalam tablig akbar pada tanggal 7 Januari 2000 di Lapangan Monas Jakarta, yang menjadi platform untuk memobilisasi kekuatan-kekuatan Lasykar Jihad, untuk dikirim ke Maluku.

Sepintas lalu, semua perkembangan ini tampak berlangsung secara spontan. Tetapi di bawah permukaan, ada dua jaringan yang saling berhubungan, yakni jaringan militer dan jaringan Muslim militan, yang masing-masing punya agenda sendiri, tetapi dipersatukan oleh tujuan bersama untuk menyabot tujuan pemerintah untuk menurunkan kekuasaan militer dan untuk menciptakan masyarakat yang terbuka, toleran, dan bebas dari dominasi suatu agama.


Jaringan Militer
------------------
Jaringan militer yang menjembatani kedua tahap itu terentang dari Jakarta sampai ke Ambon, dan terdiri dari perwira-perwira aktif maupun purnawirawan yang bekerja keras untuk memprovokasi orang-orang Muslim dan Kristen untuk bertarung. Mereka termasuk dalam faksi militer yang dengan kuat menentang pengurangan politik dan kepentingan bisnis militer, atau ikut dalam jaringan ini untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dari sorotan dan kemungkinan pengadilan atas pelanggaran hak-hak asasi manusia serta kejahatan melawan kemanusiaan.

Dua orang jendral purnawirawan, tiga orang jendral aktif, dan seorang pensiunan perwira
TNI/AU, terlibat dalam jaringan ini. Mereka terdiri dari Jendral (Purn.) Wiranto, Mayor Jenderal Kivlan Zein, Letjen (Purn.) A.M. Hendropriyono, Letjen Djadja Suparman, Letjen Suaidy Marasabessy, Mayjen Sudi Silalahi, dan Mayor TNI/AU (Purn.) Abdul Gafur.

Wiranto adalah Penglima Angkatan Bersenjata yang bertanggungjawab atas pestapora kekerasan dan kehancuran pasca referendum di Timor Lorosa'e pada bulan September 1999, dan juga bertanggungjawab atas pecahnya kekerasan di Ambon, delapan bulan kemudian.

Nama Kivlan Zein, pernah dikemukakan sekali oleh Abdurrahman Wahid, walaupun dengan secara agak tersamar, yakni "Mayjen K" (Tempo, 29 Maret 1999: 32-33). Menurut informasi yang saya peroleh, Kivlan Zein, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf KOSTRAD, memang ditugaskan oleh Wiranto untuk mengamankan Sidang Istimewa MPR bulan November 1998. Tugas itu antara lain dilaksanakan dengan pembentukan PAM Swakarsa, yang sebagian besar beragama Islam.

Untuk melakukan tugas-tugas counter-insurgency semacam itu, Kivlan Zein punya satu sumber dana yang luarbiasa, yakni kelompok perusahaan Tri Usaha Bhakti (TRUBA), di mana ia duduk sebagai komisaris (Kompas, 3 November 2000). Awal November tahun lalu, anggota Komisi I DPR, Effendi Choirie dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mendesak Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI agar secara serius menindaklanjuti hasil auditing BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap sejumlah yayasan milik TNI, yang baru saja dilaporkan ke DPR. Di situ termasuk bisnis Yayasan Kartika Eka Paksi, pemilik seluruh saham TRUBA itu. Sayangnya, seruan politisi PKB itu tidak ditanggapi oleh pemerintah maupun para anggota DPR yang lain.

Djadja Suparman adalah Pangdam Jaya yang ikut bertanggungjawab atas pembentukan PAM Swakarsa. Setelah dipromosikan menjadi Pangkostrad, ialah yang memerintahkan pasukan Kostrad di Makassar untuk terbang ke Ambon, hanya satu jam setelah bentrokan antara seorang pengendara angkutan umum Ambon Kristen dan seorang penumpang Bugis Muslim pecah di Ambon pada tanggal 14 Januari 1999.

Belakangan ini ada sinyalemen di Jakarta, bahwa korupsi sebesar Rp 173 milyar di lingkungan yayasan-yayasan Kostrad ketika kesatuan militer elit itu masih berada di bawah Djadja Suparman (Tempo, 24-30 April 2001, Laporan Utama), ada hubungan dengan kerusuhan di Maluku. Sebagian dana itu digunakan untuk membiayai pelatihan dan pengiriman 6000 orang anggota Lasykar Jihad ke Maluku. Paling tidak, begitulah yang dipercayai oleh para anggota Kongres AS, yang menolak normalisasi kerjasama militer antara AS dan Indonesia.

Seperti yang telah disinggung di depan, Abdul Gafur yang mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di bawah Soeharto itu ikut terlibat dalam pembentukan pasukan PAM Swakarsa
tersebut, khususnya kelompok preman Maluku Muslim yang diketuai oleh Ongen Sangaji.

Di kalangan orang Maluku di Jakarta, ia dikenal sangat tekun berusaha memecah-belah masyarakat Maluku berdasarkan garis agama. Pada 15 Mei 1995, ketika komunitas Ambon di Jakarta memperingati pemberontakan Pattimura melawan Belanda pada tahun 1817, Gafur memboikot perayaan orang Maluku di Gedung Joang di lingkungan Menteng di mana dua pemuka agama -- Kristen dan Muslim -- memanjatkan doa mereka. Ia sebaliknya mengorganisir perayaan eksklusif bagi orang Maluku Muslim di Taman Mini Indonesia Indah dengan mengorganisir lari membawa obor. Pada kesempatan lain, Gafur mengatakan bahwa Pattimura beragama Islam, bertentangan dengan pandangan umum bahwa pahlawan nasional itu, yang sesungguhnya bernama Thomas Matulessy, beragama Kristen.

Setelah kerusuhan meletus di Ambon, dan propinsi Maluku dipecah dua menjadi Maluku Utara dan Maluku, Gafur yang beradarah campiran Ternate dan Acheh itu segera berkampanye untuk menjadi kandidat Gubernur Maluku Utara, memanfaatkan koneksi-koneksi Golkarnya. Ketua DPP Golkar yang juga ketua DPR-RI, Akbar Tanjung, mendukung pencalonan Gafur oleh Golkar, yang menguasai kursi terbanyak di DPRD Maluku Utara (Gamma, 17-23 Jan. 2001, hal. 39; Mandiri, 28 Febr. 2001), namun sejumlah cendekiawan asal Maluku Utara menentang pencalonan orang yang selama ini sangat bersikap menjilat pantat Soeharto dan keluarganya.

Tidak lama setelah kerusuhan meletus di kota Ambon, mulai beredar kabar-kabar burung bahwa kerusuhan itu didalangi oleh orang-orang Maluku Nasrani, yang ingin menghidupkan kembali 'Republik Maluku Selatan' (RMS) yang pernah dicetuskan di Ambon pada tanggal 25 April 1950, dan meneruskan perjuangan mereka lewat gerilya bersenjata di Pulau Seram hingga tahun 1964. Tuduhan itu, di mana cap 'RMS' selanjutnya dipelesetkan menjadi 'Republik Maluku Serani', yang akan dibahas tersendiri di bagian ini, sejak dini ikut disebarluaskan oleh Letjen (pur) A.M. Hendropriyono, mantan Menteri Transmigrasi dalam pemerintahan Habibie. Dalam sebuah pertemuan publik pada tanggal 19 Maret 1999 dengan gubernur Maluku, para pemimpin agama dan informal lain, serta para mahasiswa dan pemuda di Ambon, Hendropriyono melontarkan tuduhan itu. Seorang jendral purnawirawan lain, Feisal Tanjung, yang pernah menjadi Pangab dalam kabinet Soeharto, segera menggarisbawahi tuduhan Hendropriyono itu.

Hendropriyono, memang punya kepentingan praktis untuk menyebarluaskan tuduhan itu.
Soalnya, setelah Soeharto dipaksa turun dari takhta kepresidenannya, peranan Hendropriyono dalam tragedi Lampung yang menewaskan sekitar 250 jiwa – termasuk perempuan dan anak-anak - pada tanggal 7 Februari 1989, mulai dibongkar oleh berbagai
kelompok hak asasi manusia di Indonesia. Kolonel Hendropriyono waktu itu adalah Komandan Korem 043 Garuda Hitam Lampung yang memimpin operasi gabungan tentara, polisi, dan Angkatan Udara, ke sebuah perkampungan para migran dari Jawa, yang dicap sebagai Islam fundamentalis (Awwas 2000).Cap itu, oleh berbagai pengamat, telah dianggap terlalu berlebihan. Sebab konflik antara pemerintah dan perkampungan Islam itu, lebih berakar pada permasalahan pembebasan tanah, yang lebih jauh lagi berakar pada sejarah pembukaan daerah Lampung oleh Belanda untuk kepentingan para transmigran dari Jawa (Wertheim 1989).

Dengan mengalihkan perhatian ke Maluku, dengan cara-cara yang seolah-olah merangkul
kepentingan umat Islam, Hendropriyono untuk sementara waktu berhasil mengurangi sorotan para korban tragedi Lampung.

Suaidy Marasabessy, seorang veteran dari perang Timor yang kemudian menjadi Pangdam Hasanuddin di Sulawesi Selatan, yang menyetujui pengiriman pasukan Kostrad dari Makassar ke Ambon, kendati mereka secara emosional berpihak untuk menentang Ambon Kristen dan membela para migran Bugis dan Makasar di Ambon, karena didorong oleh solidaritas etnik. Sebagai konsekuensinya Marasabessy dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat dan dipromosikan menjadi Kasum TNI oleh Presiden Abdurahman Wahid.

Baik promosi Marasabessy maupun Djadja Suparman didasarkan pada rekomendasi dari Wiranto, waktu itu masih menjadi Menko Polkam. Wiranto kemudian mengangkat Marasabessy untuk mengepalai Team 19 yang terutama terdiri dari para perwira Maluku untuk mengadakan investigasi latar belakang dari kekerasan di Maluku dan menyarankan cara-cara penyelesaian persoalan itu.

Selama kedua fase konflik itu, Sudi Silalahi menjadi Pangdam Brawijaya di Jawa Timur, dan telah bertanggungjawab atas pengiriman pasukan Brawijaya - berdampingan dengan pasukan Kostrad - yang ikut meningkatkan kekerasan antaragama di Maluku. Dalam kapasitasnya sebagai Pangdam Brawijaya, ia juga membiarkan ribuan anggota Lasykar Jihad untuk berlayar dari Surabaya ke Ambon, meskipun Presiden Wahid menghimbau kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk menghalanginya.

Harap diingat bahwa di awal bulan-bulan kekerasan, seluruh Kepulauan Maluku masih berada di bawah Kodam Trikora yang bermarkas di Jayapura, Papua Barat. Berarti sebenarnya Wiranto dapat mengirim pasukan Trikora dari Papua Barat ke Ambon, ketimbang mengirim pasukan dari Jawa dan Sulawesi Selatan, yang kebanyakan beragama Islam, untuk menghadapi kerusuhan di Maluku.

Baru pada tanggal 15 Mei 1999, setelah puluhan batalion tentara tersebar di Kepulauan
Maluku, status Korem Pattimura ditingkatkan menjadi Kodam.

Di Maluku sendiri, dua orang kolonel yang waktu itu berkedudukan di Ambon ikut mengipas-ngipas api kebencian antara orang Kristen dan Islam. Asisten Teritorial Pattimura, Kol. Budiatmo, memupuk hubungan dengan para Preman Kristen, khususnya Agus Wattimena, untuk mempertahankan kemarahan mereka terhadap para tetangga mereka yang Muslim, sementara Asisten Intelijen Kodam Pattimura, Kol. Nano Sutarmo, menjaga agar api tetap menyala di kalangan perusuh Muslim.

Dua orang kolonel itu, yang sudah ditempatkan di Ambon ketika Suaidy Marasabessy menjadi Komandan Korem Pattimura, juga memiliki teman-teman di kalangan atas di Jakarta. Saudara laki-laki Nano Sutarno, Brigjen Marinir Nono Sampurno, adalah komandan pengawal keamanan Wakil Presidan Megawati.

Ini membuat Megawati secara praktis "tertawan" oleh agenda militer, meskipun ia justru adalah orang yang ditugaskan Presiden Wahid untuk menyelesaikan masalah Maluku. Selain kedua orang kolonel itu, yang di akhir tahun 2000 telah dipindahkan dari Maluku, beberapa orang purnawirawan dan perwira aktif dan masih tinggal di Ambon juga memainkan peran dalam mengipas-ngipas api permusuhan antaragama. Mereka adalah Brigjen (Purn) Rustam Kastor dan Letkol (Pur) Rusdi Hasanussy.

Lahir di Ambon pada tanggal 9 Juli 1939, Rustam Kastor adalah mantan Komandan Korem Pattimura, mantan Kepala Staf Kodam Trikora (Papua Barat), dan telah ditempatkan di Markas Besar di Jakarta. Barangkali dialah yang paling tepat dijuluki sebagai 'bapak ideologis' dari kekerasan Maluku.

Ia memberikan pembenaran 'pseudo-ilmiah' untuk mengundang Lasykar Jihad ke Maluku, konon untuk menyelamatkan orang Muslim dari pembinasaan yang dilakukan oleh orang-orang Maluku Kristen, dengan menuduh orang-orang Kristen mencoba menghidupkan kembali pemberontakan 'RMS' tahun 1950 s/d 1964. Tidak hanya Gereja Protestan Maluku, tetapi juga PDI-P Megawati Sukarnoputri cabang Maluku dituduh terlibat dalam pemberontakan itu, yang bertujuan untuk menciptakan negara Maluku yang berasas Kristen, di mana tidak ada tempat bagi orang Maluku yang beragama Islam, menurut buku Rustam Kastor (2000) yang menjadi best-seller di kalangan pendukung Lasykar Jihad di Jawa.

Sesungguhnya, teori konspirasi ini pertama kali dikemukakan pada 28 Januari 1999 dalam konperensi pers yang diorganisir oleh dua organisasi militan Muslim, KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam) dan PPMI (Persatuan Pekerja Muslim Indonesia). Teori konspirasi ini segera disebarluaskan oleh Letjen (pur) A.M. Hendropriyono, seperti yang telah dijelaskan di depan. Seorang jendral purnawirawan yang lain, Feisal Tanjung, bekas Pangab dalam kabinet Soeharto dan terakhir menjabat sebagai Menko Polkam dalam kabinet Habibie, ikut menggarisbawahi tuduhan Hendropriyono.

Teori ini kemudian menyebar seperti api yang membakar ranting-ranting kering setelah disiarkan oleh sebagian media massa di Indonesia, di mana singkatan RMS diplesetkan menjadi 'Republik Maluku Serani'. Plesetan itu mendistorsi kenyataan seolah-olah semua orang Ambon Kristen mengambil bagian dalam mendirikan gerakan kemerdekaan ini, dan seolah-olah orang Ambon Islam semuanya menolak pemberontakan itu.

Disertasi Richard Chauvel tentang pemberontakan itu (1990) menunjukkan ketidakbenaran pelesetan 'Republik Maluku Serani', dan bahwa RMS bukan bertujuan membentuk negara Kristen. Chauvel jelas-jelas membeberkan bagaimana salah seorang pemimpin RMS yang diperiksa oleh TNI setelah pemberontakan di Ambon berhasil ditumpas adalah Ibrahim Ohorella. Raja (kepala desa) Tulehu itu malah menjadi tuan rumah rapat-rapat persiapan proklamasi RMS, mengerahkan sebagian besar warga desanya untuk menghadiri proklamasi RMS di alun-alun kota Ambon yang dihadiri sekitar 9000 orang, dan memasok kebutuhan sagu senilai Rp 25 ribu (waktu itu) untuk makanan para serdadu Angkatan Perang RMS sebelum Tulehu diduduki oleh TNI.

Sebaliknya, masyarakat Kristen di Ambon serta orang Ambon Kristen di luar Ambon juga tidak sepenuhnya mendukung proklamasi RMS. Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) sendiri, bersikap netral terhadap proklamasi itu.

Seorang tokoh Ambon di Jakarta yang kemudian menjadi Wakil Perdana Menteri, Dr. J. Leimena, dipercayai oleh Sukarno untuk berunding dengan pencetus RMS untuk mengakhiri gerakan mereka.

Setelah hampir setahun disebarkan oleh berbagai media di Indonesia, teori ini diabadikan oleh Rustam Kastor ke dalam bentuk buku (2000), yang telah menjadi paling laku, tidak hanya di lingkungan Muslim tertentu di Maluku, Jawa dan Sulawesi. Selain dari bahasa Provokatifnya tentang orang Kristen, buku itu menuding aksi demonstrasi mahasiswa Ambon secara besar-besaran pada bulan November 1998, sebagai tahap 'pematangan situasi' bagi pemberontakan RMS yang didukung oleh GPM dan PDI-Perjuangan cabang Maluku.

Menurut Kastor, demonstrasi itu merupakan upaya yang sadar untuk memperlemah militer, sehingga mereka tidak akan dapat menghancurkan 'pemberontakan RMS' selanjutnya yang bertujuan untuk membersihkan Maluku dari penduduk Muslimnya.

Kastor juga menuduh orang-orang Kristen memanipulasi gerakan reformasi yang dipimpin mahasiswa untuk menghancurkan perekonomian Indonesia, dan dengan demikian mempromosikan disintegrasi Republik dengan memisahkan provinsi-provinsi yang didominasi Kristen di Indonesia bagian Timur -- termasuk Timor Lorosa'e --, yang kemudian dapat membentuk negara baru yang didominasi Kristen dengan sumber-sumber daya alami yang fantastik, karena negara itu akan meliputi Papua Barat dan provinsi Maluku yang sekarang.

Apa yang diabaikan Kastor dalam bukunya adalah kenyataan bahwa gerakan kemerdekaan Timor Lorosa'e dan Papua Barat ikut dipimpin oleh tokoh-tokoh Muslim setempat, seperti Mar'i Alkatiri yang kini menjadi Menteri Ekonomi dan sumberdaya Alam dalam pemerintahan transisi di Timor Lorosa'e, serta Thaha Mohamad Alhamid, Sekjen Presidium Dewan Papua yang kini sedang ditahan oleh pemerintah Indonesia di Papua Barat. Alkatiri dan Alhamid tentu saja tidak berjuang untuk menciptakan suatu aliansi negara Kristen di Timur Indonesia. Di samping itu, kehendak untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah merupakan monopoli Kristen sebagaimana ditunjukkan oleh rakyat Aceh. Selain menulis buku untuk membenarkan perang antaragama di Maluku, Kastor terlibat aktif mempersiapkan kedatangan Lasykar Jihad di Maluku, dan memupuk fanatisme mereka melalui khotbah-khotbah yang membakar.

Tokoh selanjutnya, H. Rusdi Hassanusi, mungkin merupakan satu-satunya perwira polisi aktif yang memimpin sebuah cabang Majelis Ulama Indonesia. Pada bulan Juli 1999, ketua MUI Maluku itu pergi ke Makassar untuk merekrut enampuluh orang anggota Muhammadiyah dan mengapalkan mereka ke Ambon untuk bergabung dengan milisi Muslim lokal (TPG, 1999). Secara ironis, ia kehilangan anaknya, Alfian ("Eki") Hassanusi (10), sersan polisi yang secara fatal dilukai oleh penembak gelap pada hari Rabu, 17 Mei, 2000.

Dengan begitu banyak tokoh militer yang terlibat dalam menghasut kekacauan di Maluku, maka tidaklah mengherankan jika para serdadu itu dapat beroperasi dengan bebas di kedua provinsi kembar itu, di mana sampai Mei 2000, 70% dari para korban di kedua belah pihak dibunuh atau dilukai dari tembakan senjata organik militer dan polisi.

Pada dasarnya, tiga kesatuan tentara dan satu kesatuan polisi telah mengambil bagian dalam pembunuhan besar-besaran itu, yakni pasukan-pasukan Kostrad, Brawijaya, Kopassus dan Brimob. Keterlibatan Kopassus tidak begitu kentara sebagaimana tiga kesatuan lain, yang telah didokumentasikan dengan baik oleh para jurnalis asing. Para tentara Kopassus sering menyamarkan dengan menggunakan jubah Arab dan jenggot palsu sebagai ciri Lasykar Jihad, atau menggunakan kaos-kaos Lasykar Maluku sebagai ciri dari milisi Kristen.

Beberapa orang dari mereka ditangkap sebelum mencapai Ambon, sebagaimana terjadi ketika empat orang tentara Kopassus berambut panjang ditahan di atas kapal KM Lambelu, pada 5 Agustus 2000, kira-kira 70 orang perwira Kopassus dilihat oleh para jurnalis dan para relawan kemanusiaan meninggalkan Ambon dengan menumpang pesawat terbang militer Hercules, dengan mendorong sebuah peti kayu besar yang berisi perlengkapan mereka ke dalam pesawat terbang. Mereka memakai seragam loreng, lengkap dengan lencana Kopassusnya. Kehadiran para anggota Kopassus di Ambon itu sudah diketahui oleh para jurnalis sejak Januari 1999.

Kehadiran Kopassus di antara Lasykar Jihad dapat disimpulkan dari ketrampilan tempur mereka yang khas -- seperti menembak dan melempar granat dari dalam drum minyak yang kosong yang digelindingkan oleh anggota Lasykar Jihad ketika menyerang kampus UKIM (Universitas Kristen Indonesia Maluku) -- atau dengan kelaziman dari para penembak gelap, yang sering bertindak secara tenang dan berhati-hati untuk menetapkan jumlah korban yang setara bagi kedua komunitas, dalam setiap konfrontasi antaragama. Memang tembakan kepala yang fatal tidak merupakan monopoli anggota Kopassus, dan telah dikuasai pula oleh pasukan-pasukan khusus Angkatan Darat memiliki waktu dan kesempatan yang lebih lama untuk mengembangkan keterampilan yang mematikan ini selama masa tugas mereka di Timor Lorosa'e dan berkat latihan bersama para penembak jitu SAS di Australia.

Tanpa dukungan militer ini, Lasykar Jihad sendiri pada tanggal 21-22 juni 2000 tidak mungkin menghancurkan markas Brimob di Tantui, Ambon, membakar asrama yang dihuni kira-kira 2.000 orang anggota Polri dan anggota keluarga mereka, menghancurkan dua gudang amunisi, dan mencuri 832 pucuk senjata, 8.000 butir peluru, dan lusinan seragam Brimob.

Jaringan Muslim
--------------------
Berbicara tentang Lasykar Jihad membawa kita pada jaringan Muslim militan, yang bekerjasama dengan jaringan militer yang diuraikan sebelumnya, untuk mengirimkan enam ribu orang pemuda Muslim ke Kepulauan Maluku diharapkan dapat 'membebaskan saudara laki-laki dan perempuan Muslim mereka dari para penindas Kristen mereka'.

Kebanyakan pemimpin massa yang direkrut untuk mengobarkan Jihad di Maluku berasal dari arus kaum militan Muslim baru, yang mengikuti ajaran gerakan Wahhabi. Gerakan internasional ini bertujuan untuk kembali kepada Islam dari generasi awal yang didanai oleh para anggota dinasti Saud. Gerakan itu dinamai dengan nama pendirinya, Muhammad bin Abdul-Wahab (1705-1787), yang ajarannya diterapkan oleh Ibnu Saud, ketika ia mendirikan monarki Saudi pada tahun 1925.

Di Indonesia, mereka berkembang pesat di luar dua organisasi Muslim yang paling besar -- Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah -- dalam gerakan Tarbiyah, yang membentuk jamaah salaf di kalangan mahasiswa di beberapa universitas negeri yang bergengsi, seperti ITB. Tujuannya adalah untuk mendirikan negara Islam, karena itu mereka juga dikenal sebagai gerakan 'neo-NII', untuk membedakan mereka dari gerakan bawah tanah yang pernah dihubungkan dengan operasi intelijen almarhum Jendral Ali Murtopo.

Seorang aktivis 'neo NII' adalah Al-Chaidar, berasal dari Aceh, yang mengorganisir tabligh akbar yang dihadiri antara 40.000 sampai 10.000 Orang di Monumen Nasional Jakarta pada tanggal 7 Januari 2000. Tabligh akbar yang menghimbau agar orang Muslim berjihad ke Amdon dihadiri oleh Amien Rais, ketua MPR, Hamzah Haz, mantan menteri dalam kabinet Wahid, Fuad Bawazier, mantan menteri dalam kabinet Soeharto, serta 22 organisasi Muslim militan, termasuk KISDI, PPMI, FPI dan Asosiasi Muslim Maluku yang dipimpin oleh Ongen Sangaji.

Keterlibatan dari tokoh-tokoh politisi Poros Tengah seperti Amien Rais, Hamzah Haz, dan Fuad Bawazier itu, tidak terlepas dari perbedaan pendapat mereka dengan Presiden Abdurrahman Wahid soal peranan Islam dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dirintis melalui ICMI di bawah pimpinan BJ Habibie, para politisi Islam itu mengkampanyekan "demokrasi proposional" dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia. Maksudnya, karena umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, maka mereka harus mendominasi pemerintahan, tentara, parlemen, dan ekonomi Indponesia, yang menurut mereka saat itu masih didominasi oleh golongan minoritas Kristen dan Tionghoa (Hefner 2000: 141-142., 147-148. 150, 212).

Sikap itu justru bertolakbelakang dengan sikap politik Abdurrahman Wahid. Makanya ia menampik tawaran masuk ICMI dan sebaliknya ikut mendirikan Forum Demokrasi (Fordem) bersama sejumlah cendekiawan non-Muslim (Hefner 2000: 162). Sikap itu dilanjutkannya setelah dipilih menjadi Presiden dengan dukungan Poros Tengah, Golkar dan militer. Tak ketinggalan, Wahid pun menganjurkan rekonsiliasi dengan kaum kiri di Indonesia dengan mengusulkan pencabutan Ketetapan MPR No. 25 Tahun 1966 yang melarang penyebaran faham Marxisme-Leninisme di Indonesia. Berbagai 'penyimpangan' ini - di mata para politisi Poros Tengah, Golkar dan militer - mendorong munculnya aliansi untuk mendongkel Wahid dari kursi kepresidenannya dengan antara lain menggunakan kerusuhan Maluku sebagai tongkat pendongkel.

Kembali ke mereka yang bergerak di garis depan, patut digarisbawahi bahwa komandan Lasykar Jihad di Maluku, Ustadz Ja'far Umar Thalib, juga berasal dari gerakan Wahhabi. Ia adalah imam gerakan Salafi di Indonesia yang berkiblat ke Arab Saudi. Alumnus pesantren Persis di Bangil itu melanjutkan sekolah ke Maududi Institute di Lahore, Pakistan, dan dari sana bergabung dengan gerilyawan Taliban di Afghanistan (1987-1989). Keterlibatan Lasykar Jihad berperang melawan kaum Kristen di Maluku itu karena turunnya sebuah fatwa, awal 2000 yang lalu, dari salah seorang Imam Salafi di Yaman yaitu Syaikh Muqbil Bin Had Al Wadi'. Fatwa itu dikeluarkan khusus untuk berjihad di Maluku, tidak di seluruh Indonesia.

Di Maluku Utara yang dominan Muslim, ada ikatan yang kuat antara Lasykar Jihad dan Partai Keadilan, melalui ideolog partai itu, Drs. H. Abdi Sumaiti alias Abu Rido. Mantan dosen agama Islam ITB itu, yang kini Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai Keadilan, pernah kuliah di Universitas Madinah, di mana ia bergabung dengan gerakan Wahhabi. Abu Rido juga menentang sekte-sekte Islam lain yang dirasakannya tidak mengajarkan doktrin yang benar. Majalah Sabili yang dimulainya ketika gerakan 'neo-NII'-nya masih di bawah tanah, merupakan salah satu corong Lasykar Jihad.

Sementara itu, dukungan politis bagi Lasykar Jihad di dalam Angkatan Bersenjata tidak hanya berasal dari faksi Wiranto di TNI/AD. Gerakan militan Muslim ini juga menikmati dukungan diam-diam dari berbagai faksi di Polri dan Angkatan Laut. Meskipun Presiden Wahid memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mencegah pasukan Lasykar Jihad meninggalkan Jawa, namun Kapolda Jawa Timur waktu itu, Mayjen Da'i Bahtiar, membiarkan saja mereka berlayar dengan kapal Pelni, KM Rinjani, dari Surabaya ke Ambon. Ini barangkali ada hubungannya dengan pernyataan komandan Lasykar Jihad, Ja'far Umar Thalib, yang mengklaim punya 'hotline' langsung ke Panglima TNI, Laksamana Widodo (Fealy 2001).

Kenyataannya, para anggota Lasykar Jihad juga dibiarkan mengapalkan senjata mereka dengan kapal lain, KM Tanto Sakti, yang disembunyikan dalam kotak-kotak sabun dalam 200 buah peti kemas, yang mencapai Ambon setelah kedatangan pasukan itu. Di Ambon, aparat keamanan membiarkan saja peti-peti kemas penuh senjata itu diturunkan di pelabuhan Yos Sudarso yang dikuasai komunitas Muslim di Waihoang, bukan di pelabuhan Angkatan Laut di Halong.


Agenda Militer
---------------
Dilihat dari langgengnya pembunuhan antaragama di Kepulauan Maluku, penyebaran Lasykar Jihad yang cepat di kedua provinsi kembar itu, keberfihakan sejumlah besar anggota TNI dan Polri dengan fihak-fihak yang bertikai, serta ketegaran para perwira dari faksi Wiranto, di mana tidak seorang pun telah diajukan ke pengadilan atau bahkan diselidiki keterkaitannya dengan konflik berkepanjangan di Maluku, orang tidak dapat lagi mempercayai retorika resmi di Indonesia bahwa yang terlibat hanyalah "oknum-oknum pembangkang" (rogue elements). Makanya, penjelasan mengenai kerusuhan yang
berkesinambungan di Kepulauan Maluku harus ditemukan dalam kepentingan-kepentingan militer yang lebih sistemik.

Dengan menganalisis data dan mengkaji cara berfikir dan operasi militer, dapatlah dikatakan bahwa ada lima agenda militer dalam melanggengkan konflik di Maluku. Agenda yang pertama dan paling langsung adalah membalas oposisi para mahasiswa terhadap dwifungsi ABRI dengan mengalihkan konflik vertikal menjadi konflik horisontal; agenda yang kedua adalah mempertahankan konsep Wawasan Nusantara; agenda yang ketiga adalah mempertahankan struktur teritorial TNI, khususnya Angkatan Darat; agenda yang keempat adalah mempertahankan kepentingan bisnis militer; sedangkan agenda yang kelima yang tidak kalah pentingnya ketimbang semua agenda di atas adalah mencegah pemeriksaan dan peradilan para perwira tinggi dan purnawirawan ABRI yang dituduh terlibat kejahatan korupsi serta pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Pertama-tama, pemicuan konflik horisontal di Maluku dan di tempat-tempat lain di Indonesia sengaja dilakukan oleh militer untuk membelokkan perhatian jauh dari tuntutan
para mahasiswa untuk penghapusan dwifungsi ABRI. Ini telah dicapai, tidak hanya dengan penghancuran dua kampus di mana para mahasiswanya berada di front depan dalam gerakan reformasi di Maluku, tetapi juga dengan menimbulkan perpecahan agama antara para mahasiswa Muslim dan Kristen di provinsi itu, dan dalam tingkat tertentu, di Indonesia pada umumnya.

Kedua, penarikan diri aparatur negara Indonesia secara terpaksa dari Timor Lorosa'e telah
meninggalkan satu lubang yang rawan dalam rantai pertahanan di wilayah Indonesia timur. Menurut doktrin pertahanan TNI yang dikenal dengan istilah Wawasan Nusantara, pulau-pulau berpenduduk berfungsi untuk membentengi laut pedalaman (territorial sea), dalam hal ini Laut Banda.

Maka, dengan lepasnya Timor Lorosa'e, di mata TNI rantai kepulauan untuk pertahanan
negara di kawasan timur Indonesia telah diperlemah secara serius. Maluku, yang terletak
di sebelah utara Timor Lorosa'e, secara langsung berhadapan dengan ancaman potensial
dari Selatan, khususnya ancaman yang dirasakan oleh TNI dengan kehadiran ribuan pasukan PBB, yang didominasi oleh angkatan bersenjata Australia, di Timor Lorosa'e.

Selain dari putusnya rantai pertahanan geo-strategis akibat lepasnya setengah pulau Timor dari wilayah NKRI, sebagian besar penduduk Kristen di Maluku dipandang kurang dapat dipercaya di mata militer untuk mempertahankan sisi Tenggara NKRI, karena diyakini bahwa mereka mungkin memiliki kecenderungan separatis yang sama sebagaimana rakyat Timor Lorosa'e yang mayoritas beragama Katolik.

Dari sudut militer perlu penyesuaian demografik strategik di Maluku berupa pengiriman ribuan anggota Lasykar Jihad yang akhirnya diharapkan menetap di kepulauan itu dengan
membawa keluarga mereka dari Jawa dan pulau-pulau lain. Pertukaran penduduk Maluku itu diharapkan dapat mencegah Maluku dari mengikuti contoh Timor Lorosa'e untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agenda militer yang ketiga, yakni mempertahankan struktur teritorial TNI, dapat ditunjukkan dari keputusan Jendral Wiranto meningkatkan Korem Pattimura menjadi Kodam, sehingga dengan demikian membenarkan penempatan pasukan yang lebih banyak di Maluku.

Untuk mengklarifikasi hal ini, kita perlu memahami struktur territorial Angkatan Darat, di mana garis komando terentang dari Kepala Staf Angkatan Darat ke Panglima Kodam, dengan komandannya adalah jendral berbintang dua.

Setiap Kodam terdiri dari empat sampai enam Korem yang dikepalai oleh seorang kolonel. Di bawah Korem adalah Kodim yang dikepalai oleh letnan kolonel. Setiap Kodam memiliki sejumlah batalyon yang mewakili spesialisasi pelayanan yang berbeda-beda di dalam Angkatan Darat. Batalyon-batalyon yang dikomandani oleh seorang mayor atau letnal kolonel itu merupakan tulang punggung struktur teritorial Angkatan Darat. Akhirnya, di samping unit-unit yang berdasarkan wilayah ada batalyon-batalyon dengan kemampuan tempur khusus, yakni Kopassus dan Kostrad.

Di bawah Panglima Angkatan Bersenjata Jendral Wiranto, Angkatan Darat merencanakan untuk membangun kembali tujuh belas Kodam, yang oleh pendahulunya, Jendral Benny Murdani, telah dikurangi menjadi sepuluh. Menurut rencana Wiranto, selain dari menghidupkan kembali Kodam Pattimura yang lama, Kodam-Kodam lain yang pernah ada antara tahun 1958 dan 1985 juga akan dihidupkan kembali.

Untuk menemukan dasar pemikiran dalam menciptakan kembali komando-komando daerah militer yang terbengkalai perlu ditunjukkan bahwa pasukan-pasukan itu dibutuhkan untuk menghadapi keresahan di wilayah-wilayah itu. Lalu, setelah pasukan itu disebarkan, mereka perlu ditempatkan secara permanen di sana. Dengan kata lain, untuk membenarkan kehadiran para pemadam kebakaran itu, maka kebakaran harus ditimbulkan.

Pentingnya struktur teritorial ini tidak dapat diremehkan, karena inilah tulang punggungmiliter untuk melaksanakan fungsinya sebagai kekuatan politik, di samping fungsinya sebagai kekuatan pertahanan, yang dikenal dengan doktrin 'dwifungsi ABRI'.

Struktur teritorial ini sejajar dengan struktur pemerintah, semacam negara di dalam negara, di mana instruksi mengalir dari puncak (ibu kota nasional) ke dasar (kecamatan), sementara uang suap untuk memudahkan promosi sebaliknya mengalir dari dasar ke puncak.

Berbicara tentang uang suap adalah berbicara tentang agenda keempat dalam melanggengkankekerasan di Maluku, yakni untuk mempertahankan kepentingan ekonomi militer. Ada perwira aktif maupun purnawirawan yang merasa terancam oleh prospek desentralisasi. Jika rencana otonomi daerah dan pembangian pendapatan daerah mulai diwujudkan tahun ini, maka parlemen-parlemen daerah akan memiliki kekuasaan untuk membatalkan atau menolak untuk memperbaharui kontrak yang menguntungkan perusahaan yang didukung militer di bidang perikanan, kehutanan dan pertambangan. Kerusuhan-kerusuhan di daerah akan menunda kerugian-kerugian semacam itu.

Maluku sesungguhnya sarat dengan kepentingan bisnis militer, yang sebagian besar diperoleh dari konglomerat yang beroperasi di Maluku. Kepentingan ekonomi ini juga tidak terbatas pada Angkatan Darat, tetapi juga pada Angkatan Laut dan Angkatan Udara. PT Green Delta, adalah sebuah Perusahaan yang dimiliki oleh Angkatan Udara, yang memasok kayu glondongan dari konsesi mereka seluas 74.000 hektar di pulau Morotai untuk penggergajian perusahaan Barito Pasific di pulau lain di Maluku Utara.

Memang, Maluku bukan satu-satunya wilayah yang sarat kepentingan bisnis militer, karena ini merupakan fenomena yang berlingkup nasional. Soalnya, sekitar 75 persen dari pengeluaran militer diperoleh dari bisnis Militer dan cara-cara lain. Kegiatan penghimpunan dana ini biasanya tidak Tunduk pada penelitian publik yang cermat: para komandan militer memiliki Akses terhadap sejumlah besar uang yang dapat digunakan untuk membiayai manuver-manuver politik di masa depan. Skandal korupsi Rp 189 milyar rupiah di Yayasan Dharma Putera Kostrad, yang berhasil dibeberkan oleh Letjen. Agus Wirahadikusumah, hanyalah merupakan puncak gunung es. Setelah membeberkan skandal itu, Wirahadikusumah serta merta digeser dari jabatannya sebagai Pangkostrad.

Celakannya bagi rakyat kecil di Maluku, ketika kekerasan di sana sudah memperoleh momentumnya sendiri, pasukan yang tersebar di Maluku mulai menemukan caranya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri. Di Ambon, para serdadu memberikan 'jasa perlindungan' bagi pengusaha dan orang-orang yang harus melewati rute-rute berbahaya, misalnya melalui desa-desa yang sedang berperang atau dari dan ke pelabuhan udara dan pelabuhan laut.

Anggota Batalyon 321 Kostrad dilaporkan menyerang tiga bank di Ambon pada hari Minggu, 16 Juli, 2000, dan menganiaya satpam bank-bank itu, ketika mereka tidak diberi kunci tempat penyimpanan uang kontan. Di Maluku Utara, serdadu Brawijaya mencuri kelapa dari para petani Muslim, dan memaksa para pekerja Kristen untuk mrmproduksi kopra yang akan diekspor oleh para serdadu ke Manado. Dan di kedua provinsi, militer menjadi sumber utama mengenai persenjataan dan amunisi bagi kedua belah pihak yang berperang. Mereka juga menjadi penembak bayaran bagi siapa yang memberikan upah paling tinggi.

Akhirnya, agenda militer yang kelima didasarkan pada observasi bahwa pertempuran di Maluku sering berkobar kembali manakala interogasi terhadap mantan Presiden Soeharto
mengenai korupsinya, atau interogasi terhadap mantan Jendral Wiranto mengenai perannya dalam kekerasan pasca referendum di Timor Lorosa'e sedang dijalankan.

Celakanya, militer tidak tampak ingin mengurangi peran mereka. Sebaliknya, Pangdam Pattimura, Brigjen I Made Yasa secara terbuka menyatakan bahwa TNI sedang mempertimbangkan untuk membentuk Kodim-Kodim baru untuk dua kabupaten baru di Buru dan Maluku Tenggara Barat.


Kesimpulan & Saran-saran
-------------------------
Kekerasan antaragama yang berkesinambungan di Kepulauan Maluku dimatangkan dan dipertahankan oleh jaringan militer yang didukung oleh sebagian politisi Poros Tengah. Jaringan militer dan kaum militan Muslim yang jalin-menjalin ini mengeksploitasi etno-religius yang membara di Maluku, dengan menggunakan preman Ambon untuk memicu kekerasan komunal, dan kemudian menyebarkan ribuan militan Muslim setelah pertempuran internal di Maluku agak mereda. Dalam fase konflik ini, sifat kekerasan beralih dari konflik antardesa menjadi perang terbuka, di mana desa-desa Kristen harus mempertahankan diri dari serangan ribuan anggota Lasykar Jihad, yang secara terbuka didukung pula oleh militer aktif.

Situasi ini paralel dengan perang antara pejuang pro-kemerdekaan dan milisi pro-Indonesia yang didukung oleh TNI dan Polri, sebelum dan sesudah referendum yang diawasi PBB di Timor Lorosa'e. Sementara di Timor Lorosa'e ABRI memilih untuk mendukung kekuatan paramiliter Timor Lorosa'e yang beragama Katolik, di Aeh mereka berkolaborasi dengan mantan gerilyawan Aceh, sedang di Maluku militer memilih untuk bekerjasama dengan kaum militan Muslim yang didatangkan dari Jawa dan kepulauan lain.

Kerusuhan sosial di Maluku memenuhi beberapa tujuan strategis dari ABRI, yang pada akhirnya bermaksud mengkonsolidasikan kekuasaan politik dan ekonomi mereka, yang sedang terancam oleh gerakan reformasi serta desentralisasi politik ke daerah-daerah.

Mungkin sekali bahwa Lasykar Jihad dan para politisi pendukung mereka di DPR menyadari sifat 'sementara' dari aliansi taktis mereka dengan tentara, dan sedang mencoba untuk memanfaatkan aliansi ini demi keuntungan mereka, dengan menggunakan keresahan di Maluku untuk memperlemah kemampuan pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri. Namun sesungguhnya, kartu terakhir masih berada di tangan militer, sebagaimana dibuktikan dalam Sidang Tahunan MPR di mana jangka waktu fraksi TNI/Polri bukannya diperpendek, melainkan diperpanjang lima tahun lagi.

Dengan mempertimbangkan bahwa rezim di Jakarta telah dibajak oleh kekuatan yang menolak mengakhiri kekerasan di Kepulauan Maluku, tampaknya tidak ada pilihan lain selain menggunakan tekanan internasional terhadap Pemerintah Indonesia -- khususnya terhadap ABRI dan para pendukung mereka di DPR -- oleh PBB dan semua badan terkait, termasuk Komisi HAM di Jenewa dan Dewan Keamanan di New York, untuk mengakhiri penderitaan rakyat di provinsi kembar Maluku dan Maluku Utara.

Tekanan politik ini harus dibarengi dengan tekanan terhadap sumber-sumber keuangan militer Indonesia, untuk mengurangi kemampuan ABRI mengadudomba rakyat sipil di wilayah-wilayah yang jauh dari Jakarta, dari Acheh sampai ke Maluku dan Papua Barat.


Kepustakaan
-------------
Aditjondro, George J. (2001a).
"Guns, pamphlets and handie-talkies: how the military exploited local ethno-religious tensions in Maluku to preserve their political and economic interests."

Dalam Ingrid Wessel & Georgia Winhoefer (eds). Violence in Indonesia.
Hamburg: Abera, hal. 100-129. ---------- (2001a).
"Di balik asap mesiu, air mata dan anyir darah di Maluku."
[Behind the smoke, tears and blood in Maluku].

Dalam Zairin Salampessy & Thamrin Hussein (eds).
Ketika semerbak cengkeh tergusur oleh asap mesiu, air mata dan anyir darah.
Jakarta: Team Advokasi Penyelesaian Kasus (TAPAK) Ambon, pp. 78-108.

Awwas, Irfan S. (2000). Trauma Lampung berdarah: Di balik manuver
Hendro Priyono. Yogyakarta: Wihdah Press.

Fealy, Greg (2001). "Inside the Laskar Jihad." Inside Indonesia,
Januari-Maret, hal. 28-29.

Hajari, Nisid (2000). "A wasteland called peace." Time, 24 Januari,
hal. 36-37.

Hefner, Robert W. (2000). Civil Islam: Muslims and democratization in
Indonesia. Princeton: Princeton University Press.

Siagian, F. Sihol (1999). Pius Lustrilanang menolak bungkam: Kesaksian
korban penculikan rezim Orde Baru. Jakarta: Grasindo.

Wertheim, W.F. (1989). "The Lampung affair: A personal perspective."
Inside Indonesia, April, hal. 20-21.

* Sumber dari artikel oleh George J. Aditjondro
posted by Analis Kebudayaan at 1:11 AM
About Me
Name: Analis Kebudayaan
View my complete profile
Links
• Google News
• Edit-Me
• Edit-Me
Previous Posts
• INILAH DALANG DARI SEGALA DALANG PELANGGARAN HAM D...
• G30S: De-Soekarnoisasi Jilid Dua
• PENGANTAR
• Konpirasi Jahat Soeharto, CIA, dan Mafia UI Dalam ...
• KRISIS INDONESIA: BUAH KENAKALAN GENERASI TUA, BUK...
• ITB, UI, UGM, IPB: PRODUSEN KORUPTOR TERBESAR DIDU...
• Edisi Spesial: 40 Tahun G30S/PKI - NU Lebih Jujur ...
• ORANG-ORANG JAKARTA DI BALIK BERBAGAI KERUSUHAN
Archives
• November 2005
• December 2005

________________________________________

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar